Angka tersebut juga melampaui proyeksi ADB Desember 2021 yang sempat memperkirakan rata-rata inflasi IHK Indonesia tahun ini berada di level 2,7 persen. Lembaga tersebut memprediksi tekanan inflasi akan mereda dan IHK akan meningkat rata-rata tiga persen pada 2023.

Untuk melindungi masyarakat yang rentang dari gejolak harga itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk program perlindungan sosial, misalnya dengan pemberian BLT Minyak Goreng.

BLT Minyak Goreng yakni berupa uang tunai Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan yang akan disalurkan sekaligus sebesar Rp 300 ribu kepada lebih dari 20 juta orang. “Ditambah juga BT-PKLWN yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat. Pemerintah akan segera menyalurkan,” ujar Airlangga hari ini.

Selain beberapa program lainnya, Pemerintah juga mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik yang dibantu oleh peran pemerintah daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Adapun Bank Indonesia optimistis inflasi Indonesia 2022 masih berkisar pada asumsi semula, yaitu di kisaran 2 hingga 4 persen meskipun kini harga barang dan jasa terus merangkak naik. Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2022, inflasi Indonesia sudah mencapai 2,6 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan 0,6 persen secara bulanan.

Lebih jauh, Bhima menyarankan sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi laju inflasi dan melonjaknya angka kemiskinan. Beberapa cara di antaranya adalah dengan menambah subsidi energi minimum menjadi Rp 200 triliun dari yang sebelumnya Rp 134 triliun dan menunda proyek-proyek yang masih dalam proses perencanaan.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup dan berpihak pada upaya mencegah inflasi. Jaring pengamat sosial pun tak cukup cukup dengan bantuan subsidi upah untuk pekerja formal. “Pekerja informal lebih rentan terhadap inflasi yang harusnya dibantu,” ucap Bhima.

Terakhir, Bhima menyarankan agar efektif mengantisipasi lonjakan inflasi, pemerintah harus terus menghemat realisasi belanja dan merealokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional ke stabilitas pangan atau energi.

MUTIA YUANTISYA | BILADI MUHAMMAD | FRANCISCA CHRISTY | ANTARA

Baca: Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar Soal Merek Geprek Bensu, Begini Kronologinya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4