TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md bergegas menggelar konferensi pers setelah beredar potongan video ucapan capres Prabowo Subianto "ndasmu etik" muncul di media sosial X. Sekejap saja video itu menjadi buah bibir. Lima pendukung pasangan nomor urut 3 tiba-tiba menyatakan ucapan Menteri Pertahanan itu tak santun.
"Saya tidak tahu apa yang dikatakan Pak Prabowo mengarah ke siapa. Dia mengatakan itu di acara internalnya. Soal 'ndasmu etik' itu, buat saya simpel. Kita ingin berpolitik dengan santun, menggunakan bahasa santun," kata Debuti Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Sekretariat TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023.
Juru bicara TTPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengatakan video "ndasmu etik" merupakan pernyataan Prabowo bernada ejekan dan nyinyir soal etika dan pelanggaran etik. "Dan kami melihat yang dimaksud soal etik, adalah pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu itu terjadi saat itu Anwar Usman diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi karena ada pelanggaran etik," tutur dia.
Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan apa yang disampaikan Prabowo soal "ndasmu etik" hanya sekadar candaan. “Pak Prabowo senang bercanda. Itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, seribu persen becanda,” kata Dahnil, melalui aplikasi perpesanan, Sabtu, 16 Desember 2023.
Chico menilai ucapan Prabowo berkaitan dengan putusan MK tentang batas usia capres-cawapres 40 tahun dengan tambahan frasa "pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih dalam pemilihan kepala daerah". Putusan itu menjadi karpet merah buat Gibran dicalonkan sebagai cawapres, pasangan Prabowo.
Pada debat pertama, putusan MK itu menjadi pertanyaan Ganjar dan Anies Baswedan. Saat itu, Ganjar sempat menanyakan Prabowo perihal keputusan itu, yang memberikan jalan lempang buat putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun, dicalonkan sebagai pasangan Prabowo.
Prabowo tampak tak menjawab pertanyaan Ganjar dan Anies secara lengkap. Dia bahkan mengatakan bahwa penilaian tim di Koalisi Indonesia Maju mengatakan bahwa keputusan MK, sah.
Debat pertama pada Selasa, 12 Desember 2023, itu dianggap tidak menjawab harapan publik perihal adu gagasan tentang program kerja yang harus ditawarkan masing-masing capres.
Debat pertama dibuka dengan uji gagasan para capres di isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat perdana itu dijalankan di pelataran kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan format debat dimulai dengan pemaparan program dan visi misi setiap kandidat pemilihan presiden atau Pilpres 2024, selama 4 menit. Diikuti dengan capres menjawab pertanyaan panelis yang dibacakan oleh dua moderator selama 2 menit. Selanjutnya setiap capres diberikan waktu 1 menit untuk mengajukan pertanyaan kepada lawan debatnya, dan dua pertanyaan itu harus dijawab ringkas dalam 2 menit.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari, mengatakan format debat pertama itu tak akan berubah. Durasi itu masih berlaku pada empat debat berikutnya. "Terus berulang seperti itu," kata Hasym kepada wartawan, Senin, 11 Desember lalu. Adapun panelis punya fungsi tersendiri. KPU memberikan tugas kepada para panelis untuk menyusun pertanyaan.
Menurut Hasyim, panelis tidak dibolehkan mengajukan pertanyaan selain pertanyaan yang sudah disiapkan para panelis di awal. Dua moderator yang memandu forum debat itu tidak diberi keleluasaan untuk bertanya, selain pertanyaan yang sudah disiapkan. "Yang dikasih bertanya malah calon, bukan moderator. Kesempatannya langsung moderator," ucap dia.
Komisioner KPU, August Mellaz, mengatakan ada beberapa catatan yang diterima penyelenggara pemilihan itu saat menggelar rapat evaluasi bersama tim dari ketiga pasangan calon. Misalnya, keterbatasan itu seperti lokasi debat sempit, gangguan penyiaran, serta pencahayaan di areana debat. Dia mengatakan kekurangan itu yang akan diperbaiki pada debat berikutnya.
KPU berencana menggelar debat calon wakil presiden di hotel. "Nah untuk debat kedua, ketiga, keempat, dan kelima problem-problem semacam itu bisa dikurangi karena debat tidak dilaksanakan di kantor KPU," ujar dia, pada Kamis, 14 Desember lalu. "Setiap selesai debat, kami akan melakukan evaluasi semacam ini. Termasuk yang sifatnya lebih teknis."
Namun Wakil Ketua Divisi Teknis Penyeleggaraan KPU itu tidak menjelaskan detail perihal durasi capres memberikan pertanyaan dan menjawab. August tidak berniat menambah fungsi panelis dari perumus pertanyaan menjadi orang yang ikut bertanya. "Gini, itu kaitannya dengan alur dan format. Dari awal keputusan kita sampai debat pertama, peran panelis di sana (menyusun pertanyaan). Teman-teman bisa lihat, apakah debat kemarin menarik dan interaktif atau tidak."
Dia mengatakan debat pertama itu menarik lantaran disiapkan segmen khusus untuk setiap capres bisa bertanya ke paslon lain. Dia tak berkomentar perihal kritik yang menyatakan pertanyaan para panelis tidak menukik pada pokok permasalahan. "Kalau kami melihat pertanyaan-pertanyaannya sangat baik," tutur dia.
Sejak awal kualitas debat capres mulai diragukan banyak orang. Harapan debat Pilpres 2024 ini bisa bergeser dari tabiat debat 2019, itu tak terjadi. Perubahan format debat, seperti fungsi panelis diberi keleluasaan bertanya jauh panggang dari api. Kewenangan panelis hanya menjadi perumus pertanyaan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti pertama kali pesimistis bahwa debat capres yang berlangsung pada 12 Desember lalu, bisa menghasilkan debat yang benar-benar membahas secara mendalam soal program kerja kandidat, dan penguasaan capres terhadap isu yang sudah dirumuskan dalam visi misi, yang menjadi bahan informasi kepada masyarakat.
Saat namanya masuk daftar panelis, Bivitri memutuskan menolak permintaan KPU tersebut. Saat itu, Bivitri sempat bertanya kepada anak buah Hasyim perihal fungsi panelis. Jawaban yang dia terima, fungsi panelis masih sama seperti debat 2019, menyusun pertanyaan. Dia memang salah satu panelis di Pilpres 2019. Ketika itu lawan Jokowi adalah Prabowo.
"Kalau misalnya publik melihat debat 2019 itu kurang berbobot, ya debat tahun 2024 ini akan sama," kata Bivitri saat dihubungi pada Ahad, 10 Desember lalu. Menurut dia, panelis hanya memberikan pertanyaan kepada moderator dan pemandu debat itu yang akan membacakannya kepada peserta debat.
"Follow up questions itu enggak boleh," kata dia. "Jadi benar-benar bukan kayak debat. Tapi seperti orasi bergantian."
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, itu menjelaskan bahwa format semacam itu tidak bisa dinamakan debat. Tak ada kesempatan bagi panelis bertanya dan menggali pengetahuan capres lewat pertanyaan lanjutan. "Yang seperti itu, menurut saya, bukan debat. Karena kami tidak dibolehkan bertanya sampai pertanyaan itu benar-benar terjawab," ujar dia.
Menurut dia, seharusnya panelis mendapat porsi bertanya. Jika panelis dianggap sebagai orang dengan memiliki latar belakang keilmuan yang cukup, seharusnya ia diberi kesempatan mengulik jawaban capres yang sudah diumbar ke publik itu. "Tapi ini enggak, pertanyaan itu hanya dibaca oleh moderator terkenal, dan seperti time keeper aja. Nah, menurut saya itu enggak menarik," ucap Bivitri.
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan pada debat capres pertama, para kandidat belum berhasil menyampaikan politik gagasan dan program kerja yang konkret.
"Semua itu masih sebatas abstraksi saja. Mungkin karena dipengaruhi beberapa faktor, seperti pertanyaan tidak terlalu menukik," kata Neni, saat dimintai pendapat perihal debat capres pertama, melalui sambungan telepon pada Jumat, 15 Desember lalu.
Menurut pengamatan dia, pertanyaan pada debat tidak menyentuh akar permasalahan dan substansi masalah. Kemudian, tuturnya, waktu debat masih sangat singkat. Sehingga debat cenderung monolog. "Kalau disiapkan dengan baik, sebetulnya debat ini bisa memberikan insentif elektoral," ujar Neni. Efek elektoral itu bisa datang dari undecided voters dan swing voters yang masih tinggi.
Neni juga menyoroti adanya sentimen negatif yang menguat di ruang debat. Sentimen antarpasangan calon itu muncul karena dipengaruhi oleh waktu debat yang sangat singkat. "Tampak kita lihat saling serang, saling sindir, saling mengejek," tutur dia.
Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengatakan panelis debat hanya menyiapkan pertanyaan kepada calon presiden dan wakil presiden. Menurut salah satu panelis ini, dalam debat, panelis tidak dapat mengajukan pertanyaan pendalaman dari jawaban paslon. Dia mengatakan itu sudah menjadi dasar desain debat capres.
"Jadi tidak ada ruang bagi moderator, apalagi panelis yang tidak didesain tampil di panggung mengejar jawaban paslon," kata dia melalui pesan WhatsApp pada Ahad, 10 Desember 2023.
