Utang Pemerintah Tembus Rp 6.625,43 Triliun, Sudah Lampu Merah?

Rabu, 29 September 2021 22:04 WIB

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

Akan tetapi, ekonom senior Faisal Basri pernah mengkritik bahwa utang Indonesia tidak bisa hanya dilihat lebih rendah dari negara lain. "Jangan cuma melihat nisbah utang 40 persen," kata dia pada 18 Agustus 2021.

Sebab saat ini, kata dia, beban pembayaran bunga utang terus bertambah, bahkan mencapai lebih dari seperlima pengeluaran pemerintah. Pada 2022, beban pembayaran bunga Indonesia pun bisa menyentuh 20,9 persen.

Di tengah berbagai kritikan soal utang di dalam negeri, Indonesia kini dihadapkan lagi dengan potensi ancaman masalah akibat utang dari luar negeri. Pandemi ini membuat perusahaan global sampai pemerintah asing pun menghadapi laju kenaikan utang.

Pertama, krisis utang Evergrande di Cina. Raksasa properti itu sekarang sedang terbelit utang terbesar di dunia yang mencapai US$ 300 miliar. Kedua, utang Amerika Serikat yang mencapai batas maksimal US$ 28,4 triliun.

Di Amerika, pemerintah yang dikuasai Partai Demokrat pun sudah mengusulkan rancangan undang-undang yang akan menangguhkan plafon utang hingga Desember 2022. Tapi, deadlock terjadi karena partai Republik yang menguasai Senat menolak beleid tersebut.

Dikutip dari Reuters di Selasa, 28 September 2021, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen telah memberi peringatan soal ini. Bila sampai 18 Oktober tak ada persetujuan, maka masalah ini berpotensi memicu krisis keuangan.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyebut masalah utang di Amerika sejauh ini masih sebatas persoalan legal. "Sudah berpuluh-puluh kali dinaikkan (ambang batas utang), apalagi dengan Partai Demokrat mayoritas di kongres, senat dan pegang presiden, jadi aman mestinya," kata dia.

Berita terkait

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

8 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

10 jam lalu

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

PDIP menyebut 8 nama besar cagub di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Mega. Siapa saja? Bagaimana pula dengan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

11 jam lalu

PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

PDIP menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh potensial untuk cagub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

15 jam lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

15 jam lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

15 jam lalu

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

OJK melaporkan banyak orang terlilit pinjol dan paylater. Lantas, apakah orang terlilit pinjol masih bisa mengajukan pinjaman di bank?

Baca Selengkapnya

Viral Wajib Bayar Biaya 30 Persen dari Harga Peti Jenazah di Bandara, Begini Penjelasan Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Wajib Bayar Biaya 30 Persen dari Harga Peti Jenazah di Bandara, Begini Penjelasan Bea Cukai

Ramai di media sosial soal peti jenazah dari Penang dikenakan bea masuk sebesar 30 persen dari harga peti. Kemenkeu. Begini penjelasan Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

2 hari lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

2 hari lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya