"Kalaupun keluar rumah sakit, keluarnya ke rumah," kata Ede. Situasi inilah yang jadi salah satu syarat living with endemic, di mana masyarakat bisa mengalahkan Covid-19.

Tapi di saat Covid-19 masih berlangsung, anggaran kesehatan Covid-19 justru berkurang. Pada RAPBN 2022, pemerintah menetapkan anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 255,3 triliun.

Angka ini memang lebih tinggi dari realisasi anggaran kesehatan pada 2020 yang sebesar Rp 172,3 triliun. Akan tetapi, angka ini berkurang 21,8 persen dibandingkan outlook anggaran kesehatan 2021 yang mencapai Rp 326,4 triliun.

Penurunan ini yang disesalkan oleh Ede. Ia menyebut pemerintah seharusnya bisa benar-benar memberikan prioritas pada aspek kesehatan. Sebab, masih banyak masalah terkait pandemi ini. "Tidak hanya preventif, tapi juga kuratif, bagaimana orang supaya gak gampang sakit dari Covid-19 ini," kata Ede.

Sejumlah masalah yang masih terjadi terkait pandemi ini pula yang kemudian membuat Ede dan beberapa pimpinan organisasi kesehatan hari ini bergerak. Sebanyak 13 organisasi menghimpun diri di dalam Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan.

Selain IAKMI yang dipimpin Ede, ada juga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Salah satu pernyataan sikap yang mereka sampaikan adalah meminta Presiden Republik Joko Widodo atau Jokowi meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan.

Termasuk, anggaran untuk memperkuat program 3T (testing, tracing dan treatment) guna percepatan penanganan pandemi Covid 19. "Alokasi anggaran harus proporsional, baik untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)," demikian bunyi pernyataan sikap koalisi.

Selain dari mereka yang bergerak di bidang kesehatan ini, kritik juga datang dari anggota Komisi Kesehatan DPR Netty Prasetiyani Aher. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan anggaran kesehatan yang turun 21,8 persen. “Bukankah ini saatnya kita memperbesar anggaran kesehatan?" kata dia.

Ia menilai begitu banyak persoalan dalam manajemen pandemi yang harus dibereskan dan membutuhkan dukungan anggaran. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah fokus pada penguatan sektor kesehatan dan jangan setengah hati.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany juga mempertanyakan ihwal pemangkasan anggaran kesehatan pada tahun 2022. "Anggaran kesehatan di luar Covid-19 sudah dilihat belum?" ucapnya.

Sebab, kata dia, masih banyak rakyat tidak mampu yang berobat hingga akhirnya jatuh miskin. Kalaupun sudah ikut BPJS Kesehatan, sebagian kelompok masih harus mengeluarkan biaya berobat tambahan.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya