Mereka yang berhak menerima bantuan tersebut yakni para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Persyaratannya, antara lain adalah tercatat sebagai warga negara Indonesia, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, serta bukan ASN, anggota TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD.
Untuk mendaftar, pelaku usaha diidentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul antara lain dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian/Lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan BLU. data Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan dari sekitar 17 juta data yang dikantongi pemerintah, baru sekitar 9 juta data calon penerima yang telah diproses per tanggal 12 Agustus 2020. Dari proses tersebut, data bersih yang telah diperoleh adalah sekitar 5,5 juta.
Kevalidan data menjadi salah satu kunci agar bantuan ini tepat sasaran. Untuk itu, kata Rully, pemerintah akan meminta para pengusul penerima bantuan, misalnya PNM, perbankan, dan dinas, akan diminta surat tanggung jawab mutlak atas pelaku usaha yang diusulkan.
Di samping itu, pelaksanaan program bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro tersebut akan dipantau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Deputi pembiayaan kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi," ujar Rully.
Penyaluran bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro adalah program anyar yang digulirkan pemerintah. Program tersebut diharapkan bisa menjangkau pelaku usaha mikro yang belum mengakses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lain, atau disebut non-bankable.
Pasalnya, sejumlah program untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebelumnya, seperti restrukturisasi kredit, subsidi bunga, hingga penjaminan modal kerja sejauh ini baru menjangkau para pelaku usaha yang sudah menjangkau pembiayaan perbankan.
Program ini menjadi satu dari dua program anyar untuk UMKM yang akan digulirkan oleh pemerintah. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan bantuan sosial produktif bagi UMKM itu nantinya akan dikombinasikan dengan program kreditberbunga rendah.
Harapannya, kata Budi, program tersebut dapat membuat masyarakat tetap memperoleh pemasukan di tengah masa pagebluk ini. Dengan demikian, program tersebut pun bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga lapangan kerja di tengah pandemi.
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
2 jam lalu
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor
5 jam lalu
Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor
Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.
