Menimbang Risiko Pemindahan Ibu Kota
Reporter
Tempo.co
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 22 Agustus 2019 16:07 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah desain rancangan ibu kota negara baru yang terdapat dalam bahan paparan telah diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bahan paparan sebanyak 12 lembar halaman.
Gagasan ibu kota negara itu memiliki tiga visi utama mencerminkan identitas bangsa; menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan; serta mewujudkan kota yang cerdas, modern dan berstandar internasional.
Visualisasi gagasan kota sebagai simbol identitas negara itu salah satunya digambarkan dalam desain Lapangan dan Monumen Pancasila. Di sekitar monumen dan lapangan itu terdapat kawasan inti pusat pemerintahan dengan semangat menghimpun keberagaman sesuai Bhineka Tunggal Ika dan memperkuat NKRI.
Nantinya ibu kota itu akan bersifat inklusif secara sosial, produktif secara ekonomi dan ramah lingkungan. Adapun integrasi ruang hijau dan biru geometeri kawasan bakal disesuaikan berdasar kearifan lokal. Ada juga desain moda transportasi publik yang terintegrasi dan digambarkan dengan Moda Raya Terpadu atau MRT.
Di dalam pemaparannya, secara umum ada empat poin pembangunan penting di ibu kota baru tersebut. Pertama, lapangan dan monumen Pancasila. Pembangunan dari lapangan pancasila ini berbentuk pentagon alias segi lima, karena diambil dari perisai lambang negara Garuda Pancasila yang membentuk lima bagian. Tepat di tengah pentagon ini, dibangunlah sebuah monumen Pancasila yang berdiri di atas medium tanah lingkaran dan bintang lima sudut.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan konsep pentagon ini merupakan wujud dari identitas bangsa Indonesia karena diambil dari Pancasila. “Tercermin dari bentuk geometrinya, menggambarkan Pancasila,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.
Kedua, kawasan inti pusat pemerintahan. Di keempat sisi dari pentagon ini, akan dibangun pusat pemerintahan. Sejumlah gedung kementerian akan dibangun di sini kecuali kementerian dan lembaga bidang keuangan yang tetap berada di Jakarta. Lalu di sisi kelima, akan dibangun istana negara yang menghadap langsung ke monumen Pancasila. Lalu di belakang istana negara, dibangun kawasan perumahan menteri dan kompleks TNI Polri.
Ketiga, ruang terbuka publik dengan konsep aksesibilitas untuk semua. Dalam desain PUPR, ibu kota baru ini bakal meminimalisir intervensi terhadap alam lalu mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan. Pemerintah mengatakan, porsi hutan atau ruang terbuka hijau nantinya akan mencapai 50 persen dari keseluruhan kota. Lalu, kota ini juga akan mengadopsi konsep new urbanism dan green building maupun green infrastructure.