Lampu Kuning Banjir Produk Cina Akibat Melemahnya Yuan

Rabu, 14 Agustus 2019 15:16 WIB

Ilustrasi mata uang Yuan. TEMPO/Tony Hartawan

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Bachrul Chairi, mengatakan lembaganya bakal memantau apakah ada praktik terlarang yang dilakukan Cina di tengah melemahnya Yuan dan hambatan dari produk mereka masuk ke Amerika Serikat. Menurut Bachrul, ada tiga instrumen yang diizinkan World Trade Organization (WTO) bagi suatu negara untuk menjaga pasar dalam negeri mereka. Ketiganya yaitu kebijakan antidumping, antisubsidi, dan safeguard.

Dumping adalah praktik menjual barang di luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga barang lokal. Tujuannya, agar pangsa pasar barang tersebut di luar negeri meningkat.

Dalam praktik selama ini, Bachrul mengatakan praktik dumping dari produk-produk Cina bukanlah hal baru. Praktik ini biasa dilakukan para produk seperti tekstil, benang, bahan kimia, hingga baja dan turunannya, seperti seng, paku, maupun stainless steel. Untuk itu, ia meminta pengusaha Indonesia juga ikut memantau praktik dari dilakukan Cina ini. “Industri bisa mengadu ke KADI,” kata dia.

Kementerian Keuangan juga bersiap mengenakan bea masuk tambahan bagi produk impor asal Cina. Bea masuk ini berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Namun, bea tambahan ini baru bisa diberlakukan jika terjadi praktik dumping Cina.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan dua unit di bawah Kementerian Perdagangan akan melakukan evaluasi terhadap membanjirnya barang dan produk dari Cina ke pasar lokal akibat melemahnya Yuan. Dua instansi ini yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). “Jika memang terbukti, Kemendag akan mengusulkan ke Kemenkeu untuk pengenaan bea masuk tambahan,” kata dia.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, secara teori pelemahan yuan terhadap mata uang utama dunia, terutama dolar AS akan membuat barang yang diekspor negara tersebut menjadi lebih murah.

Dia menambahkan, di Indonesia barang konsumsi dan bahan baku penolong yang selama ini diimpor dari Cina akan mengalami kenaikan akibat murahnya harga komoditas tersebut. "Namun secara teori dampak itu baru akan terasa pada 2-3 bulan ke depan. Karena disesuaikan dengan kontrak pembelian impor yang biasanya berlaku 2--3 bulan mendatang," ujarnya kepada Bisnis.com.

FAJAR PEBRIANTO | EGI ADYATAMA

Berita terkait

Cerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai

39 menit lalu

Cerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai

Zulhas membawa rombongan pengurus partainya bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat, 10 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

1 jam lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Zulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi

2 jam lalu

Zulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi

Ketum PAN Zulkifli Hasan akan menemui Presiden Jokowi bersama perwakilan DPW PAN dari seluruh provins

Baca Selengkapnya

Sengketa Laut Cina Selatan, Penasehat Keamanan Filipina Sarankan Usir Diplomat Cina

2 jam lalu

Sengketa Laut Cina Selatan, Penasehat Keamanan Filipina Sarankan Usir Diplomat Cina

Diplomat Cina disarankan angkat kaki dari Manila yang menggambarkan naiknya ketegangan di Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

4 jam lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

8 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Deretan Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis hingga Lowongan Kerja BTN

12 jam lalu

Terpopuler: Deretan Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis hingga Lowongan Kerja BTN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 9 Mei 2024, dimulai dari deretan masalah dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis atau PPDS.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

16 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

20 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

22 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya