Mencium Seleksi Janggal Anggota KPI

Senin, 29 Juli 2019 08:35 WIB

Suasana uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia di Komisi I DPR, Rabu, 10 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Abdul Kharis Almasyhari sudah melepas jas abu-abu yang dikenakannya. Dalam balutan kemeja putih, Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat ini masuk kembali ke ruang rapat komisi dan menyaksikan keriuhan pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang masih berlangsung.

Beradu pandang dengan Yuliandre Darwis, Kharis tersenyum dan menyapa pria yang baru terpilih kembali menjadi anggota Komisi Penyiaran itu. “Gimana, selamat ya,” kata Kharis kepada Ketua KPI Pusat periode 2016-2019 itu pada Rabu, 10 Juli 2019. Menjabat tangan Kharis, Yuliandre mengucapkan terima kasih.

Beberapa menit sebelumnya, Komisi I DPR baru saja mengumumkan sembilan anggota KPI terpilih periode 2019-2022. Sembilan calon terpilih ini terdiri dari empat inkumben, yakni Agung Suprio, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Nuning Rodiyah, dan Yuliandre Darwis. Lima calon lainnya adalah Aswar Hasan, Irsal Ambria, Mimah Susanti, Mulyo Hadi Purnomo, dan Mohamad Reza.

Sembilan calon ini dipilih setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR pada 8-10 Juli 2019. DPR keukeuh menggelar fit and proper test terhadap 34 calon. Padahal, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala menyebut ada dugaan maladministrasi dalam tahapan yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Anggota KPI periode 2019-2022.

Pansel dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Oktober 2018. Diketuai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad Ramli dan beranggotakan 16 orang lainnya, panitia bertugas melakukan seleksi administrasi, tes tertulis, psikotes, dan tes kesehatan sebelum akhirnya para calon diuji oleh Komisi I DPR.

Advertising
Advertising

Abdul Kharis beralasan Ombudsman tak meminta Komisi I menghentikan proses, hanya memberikan catatan untuk seleksi di waktu mendatang. “Itu bukan kewenangan kami untuk meminta proses dihentikan,” kata Adrianus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juli lalu. Toh, tahapan tetap dilanjutkan. Pada 16 Juli, rapat paripurna DPR menyetujui sembilan anggota KPI periode 2019-2022.

Berita terkait

PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

4 hari lalu

PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

17 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

19 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

19 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

20 hari lalu

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pejabat Pertamina Arie Febriant Bertindak Kasar di Jalanan hingga Dibebastugaskan

21 hari lalu

Kronologi Pejabat Pertamina Arie Febriant Bertindak Kasar di Jalanan hingga Dibebastugaskan

Kronologi kejadian pejabat Pertamina Arie Febriant yang meludah ke arah mobil pengguna jalan karena tidak diterima ditegur setelah parkir bikin macet.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

21 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

24 hari lalu

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

24 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.

Baca Selengkapnya