atau cari berdasarkan hari
Lihat apakah institusi di belakangnya juga lembaga survei yang kredibel.
Komisi Tinggi HAM PBB menilai penangkapan CEO Rappler, Maria Ressa, terindikasi sebagai intimidasi atas kebebasan pers.
Pemimpin Muhammadiyah, harus tetap menjaga posisi dan peran agar tak terbawa arus politik kadernya atau pihak di luar persyarikatan.
Peraturan gubernur yang bakal menjadi payung hukum terkait kebijakan pembatasan kantong plastik ini belum rampung dibahas.
Sertifikat gratis dari Jokowi ternyata tak gratis sama sekali untuk Naneh dan beberapa lainnya. Mereka bahkan harus menebus ratusan juta rupiah.
Harga bawang merah yang tak stabil membuat seorang petani bernama Subkhan mengadu ke Sandiaga.
Kementerian Perhubungan memanggil maskapai penerbangan untuk membicarakan soal tiket pesawat yang dianggap mahal.
Pengadilan Konstitusi boleh jadi memutuskan pembubaran parpol yang mengusung putri raja jadi kandidat perdana menteri di pemilu Thailand.
Jokowi bolak-balik mendapat dukungan dari kalangan terpelajar. LSI Denny JA melihat hal ini sia-sia.
Medali kemerdekaan pers yang diberikan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai kritik.
Pemerintah DKI Jakarta berencana menaikkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) baru, namun ditentang DPRD dan Gaikindo.
Pejalan kaki masih leluasa melintas di ruas jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang meski mulai 7 Februari sudah diterapkan kebijakan baru.
Presiden Jokowi meminta Prabowo Subianto membuktikan ucapannya yang menyebut kebocoran anggaran pemerintah mencapai 25 persen.
Kendati pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen, nilai tersebut masih belum mencapai target APBN 2018 sebesar 5,4 persen.
Pemerintah Filipina dan negara Barat mendukung proses damai dengn penerapan UU Bangsamoro di Mindanau.
Bayang-bayang golput menghantui kubu Jokowi. Akibat beberapa kebijakan.
Publik tahu, sudah kerap kali Jokowi - Jan Ethes tampil bersama dalam berbagai kesempatan formal dan non formal.
Jalur Transjakarta koridor 13, menurut BPTJ, adalah ketidakselarasan rencana tata ruang DKI Jakarta dengan kota penyangga.
Sejumlah proyek infrastruktur di DKI Jakarta dituding sebagai penyebab banjir di beberapa ruas jalan di Ibu Kota.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk membiayai pembangunan tidak hanya sekadar melalui instrumen utang dan penarikan pajak.
