Pemulihan Ekonomi Tak Bisa Andalkan Manisnya Madu Komoditas

Kamis, 12 Mei 2022 16:04 WIB

Warga menggunakan totebag saat berbelanja di Pasar Tebet, Jakarta, Selasa, 7 September 2021. Dari data pasar tradisional Pasar Tebet menjadi penyumbang terbesar dalam komtribusi penurunan penggunaan kantong plastik saat berbelanja. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada kuartal I 2022. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah kenaikan harga komoditas. Pemerintah dinilai perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi agar tidak terjebak pada fluktuasi harga komoditas.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira berpendapat pemerintah bisa memberikan support dengan memfasilitasi pencarian sumber bahan baku alternatif, dan menurunkan ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Hal itu untuk mengatasi tantangan industri dalam menghadapi kenaikan biaya produksi dan gangguan rantai pasok. "Kedua, perlu refocusing insentif perpajakan ke sektor manufaktur agar lebih efektif," kata Bhima saat dihubungi Rabu, 11 Mei 2022.

Termasuk pengalihan anggaran PEN ke stimulus industri padat karya. Dia menilai tulang punggung penting dalam pemulihan ekonomi adalah sektor industri manufaktur. Sektor manufaktur mampu menyerap tenaga kerja, dan memiliki multiplier effect yang luas.

Ketiga, link and match tenaga kerja untuk penuhi kebutuhan industri. Meskipun persoalan tenaga kerja adalah problem jangka panjang, tapi sebaiknya program pemerintah seperti Kartu Prakerja diarahkan ke pasar tenaga kerja di sektor industri.

Bhima juga menilai jaring pengaman sosial punya andil yang signifikan dalam menjaga daya beli 40 persen kelompok pengeluaran terbawah. Menurutnya, bantuan tunai dan non tunai sebaiknya ditambah dan sasarannya diperluas.

Contohnya BSU untuk pekerja informal bisa dimulai secepatnya. Kemudian bantuan permodalan usaha mikro juga bisa ditambah untuk meredam ekses negatif dari naiknya inflasi energi dan pangan.

"Bagi petani yang terpenting adalah tambahan subsidi pupuk karena harga pupuk semakin liar dan mengancam daya beli petani," kata dia.

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

10 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

23 jam lalu

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

Bea Cukai memberi tips agar tak terkena sanksi denda saat bawa barang belanja dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

2 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

2 hari lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

2 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

3 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

3 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Australia Luncurkan Fase Baru Program Investing in Women

4 hari lalu

Australia Luncurkan Fase Baru Program Investing in Women

Program Investing in Women adalah inisiatif Pemerintah Australia yang akan fokus pada percepatan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

5 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya