Di sektor pariwisata, para pelaku usaha memiliki kekhawatiran yang sama terhadap pemberlakuan PPKM Level 3. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan pengetatan mobilisasi masyarakat akan membuat perekonomian Pulau Dewata kembali amblas. “Ekonomi kita sudah parah, khususnya Bali,” ujar dia.

Sebagai provinsi yang ekonominya mengandalkan sektor pariwisata, Bali yang tengah menikmati peningkatan jumlah wisatawan baru-baru ini harus kembali gigit jari. Penyedia jasa hotel dan restoran yang sedianya sudah bersiap melakukan reaktivasi dan normalisasi tempat usahanya pada akhir tahun harus mengurungkan rencana karena larangan bepergian.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani berharap pemerintah sedikit memperlonggar pembatasan kegiatan masyarakat pada akhir tahun. Dia meminta PPKM Level 3 berlangsung anti tidak seketat yang berlaku pada Agustus-September lalu.

“Karena nanti yang akan merasakan dampak bukan hanya pariwisata, semua kena. Manufaktur kena dan lain-lain kena,” kata Haryadi. Alih-alih membatasi kegiatan masyarakat, dia menilai pemerintah semestinya dapat mempertahankan kondisi penurunan Covid-19 pada saat ini dengan meningkatkan sistem pengawasan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan sektor retail dan pariwisata yang perlahan sedang bangkit terancam kembali menghadapi penurunan kinerja. Penyedia jasa akomodasi, kata dia, akan menerima pembatalan paket wisata dalam jumlah yang besar.

“Banyak yang ingin merayakan tahun baru bersama keluarga, tapi wait and see dulu, lihat perkembangan kebijakan. Sebelum ada rencana PPKM ketat kan ada penghapusan cuti bersama Natal dan tahun baru, tentu yang berpikir menunda bepergian langsung meningkat drastis,” kata Bhima.

Begitu juga dengan pendukung pariwisata, seperti restoran, kafe, dan tempat hiburan. Bhima melanjutkan, efek lain yang perlu diperhatikan adalah sektor UMKM. Sektor yang biasanya mendapat berkah dari agenda tahun baru ini akan menghadapi pukulan karena pembatasan pergerakan.

Bhima mengatakan para pekerja di sektor terdampak seharusnya mendapat alokasi lebih dari bantuan subsidi upah untuk mencegah PHK massal. “Jadi ada kompensasi finansial bagi pelaku usaha dan pekerja,” kata dia.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | LARISSA HUDA

Baca Juga: Akhir Tahun PPKM Level 3 Lagi, Bagaimana Gambaran Kasus Covid-19 Akhir 2020?

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3