TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil para pembantunya untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Rapat terbatas itu diadakan di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin, 22 November 2021.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengawali laporannya dengan memaparkan kondisi pandemi Covid-19 global dalam rapat tersebut. Ia melaporkan hampir semua negara di Eropa mengalami kenaikan kasus Covid-19 menjelang Natal dan tahun Baru ini. "Kenaikan itu hampir semuanya disebabkan oleh varian delta atau anak cucunya varian delta," ujarnya.

Adapun varian B.1.617.2 atau varian Delta telah terdeteksi di Indonesia sejak 124 hari yang lalu. Sub varian dan sub-sub varian delta pun sudah berkembang di Indonesia. Varian yang dikenal sebagai anak-cucu virus corona dan telah menyebar di beberapa tempat di Tanah Air itu meliputi AY2.4, AY 2.3, dan AY 4. Hanya varian AY.4.2 atau Delta Plus yang disebut belum ditemukan di Indonesia.

Budi menyampaikan Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang sudah terpapar varian delta namun sampai sekarang kasusnya masih landai. "Tapi kita juga melihat ada Srilanka, yang sudah pernah kena Delta, sekarang sudah mulai ada kenaikan. Semua kejadian kasus di luar negeri ini kami pelajari dan kami laporkan ke presiden agar kita tetap waspada, terutama menjelang natal dan tahun baru ini," ujar Budi.

Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan India merupakan salah satu contoh negara yang telah terpapar varian delta. Namun kasusnya terjaga atau melandai meskipun cakupan vaksinasi masih di bawah 50 persen.

Menurutnya, analisa kenapa kasus Covid19 tetap rendah adalah karena sudah cukup banyak penduduk yang ternyata punya antibodi terhadap SARS CoV-2, virus penyebab Covid-19. Hal tersebut diketahui dari survei antibodi yang dilakukan pemerintah India.

“Data akhir Oktober 2021 menunjukkan 97 persen penduduk New Delhi sudah memiliki antibodi dalam derajat tertentu, baik karena sudah divaksin Covid-19 maupun karena sudah tertular secara alamiah,” ujar dia, Senin, 22 November 2021.

Adapun di Indonesia, survei antibodi di 34 provinsi dan 1.000 desa sedang dilakukan dan ditargetkan baru akan rampung pada Desember mendatang. Survei tersebut nantinya akan dipakai pemerintah sebagai landasan untuk memutuskan sejumlah kebijakan.

<!--more-->

Sementara menunggu survei, Presiden Jokowi menyampaikan enam perintah sebagai langkah antisipatif penanganan Covid-19 menjelang libur natal dan tahun baru. Pertama, ia meminta seluruh kementerian/lembaga menyamakan frekuensi dan tidak terjebak ego sektoral, serta mengedepankan kerja sama dan koordinasi.

Kedua, ia meminta Satgas Covid-19 melakukan intervensi di lapangan terhadap acara atau kegiatan besar, seperti KTT G20 di Bali akan berlangsung pada 1 Desember 2021-30 November 2022. Ketiga, memerintahkan jajaran kabinet melakukan sosialisasi masif mengenai rencana pemberlakuan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat libur natal dan tahun baru.

Keempat, kepala negara meminta gubernur, bupati dan wali kota menyeimbangkan gas dan rem penanganan Covid-19, sehingga bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Kelima, Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi melakukan langkah-langkah antisipatif guna memastikan kesiapan rumah sakit, apabila terjadi lonjakan pasien selama akhir Desember dan awal Januari 2022.

Keenam, Jokowi memerintahkan capaian vaksinasi ditingkatkan hingga mencapai target 70 persen di akhir tahun. "Saya minta proaktif jemput bola datangi masyarakat dan saya minta backup dari TNI dan Polri utamanya untuk lansia betul-betul dilakukan. Saya melihat vaksinasi door to door yang dilakukan oleh BIN itu baik," ujar Jokowi.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan pemerintah akan mengurangi laju mobilitas dengan menerapkan beberapa strategi. Selain penerapan PPKM Level 3, pemerintah juga akan melarang cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun.

Pemerintahan akan mengawasi penerapan kebijakan pengendalian Covid-19 sampai ke tingkat komunitas beserta pendisiplinan di lapangan secara langsung. Langkah itu bertujuan agar apa yang sudah diatur dapat diterapkan menyeluruh sampai ke wilayah administratif terendah demi mencegah klaster kasus baru.

<!--more-->

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakini kebijakan pemerintah menerapkan pengetatan dengan PPKM Level 3 akan efektif.

Terlebih, ujar dia, pemerintah telah memiliki modal lebih baik dalam menangani libur panjang tahun ini ketimbang tahun sebelumnya. Seperti capaian vaksinasi tahap pertama yang sudah 60 persen, angka kasus Covid-19 yang semakin landai, dan fatality rate yang semakin rendah.

"Ini modal yang membuat kita lebih confidence. Akan tetapi kita tidak boleh sembrono, tidak boleh jumawa. Karena itu kita akan lebih hati-hati," tuturnya.

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengkhawatirkan kebijakan PPKM Level 3 secara nasional ini justru membingungkan masyarakat. Sebab, ujar dia, penetapan level PPKM daerah yang sebelumnya dilakukan berdasarkan data saintifik dan capaian daerah, tiba-tiba disamaratakan.

"Saya setuju semangat pengetatannya, tapi kan penetapan level harus ada dasarnya. Kalau mau pengetatan, ya tambahkan saja misalnya larangan pesta kembang api dan sebagainya selama libur panjang ini," ujar Dicky saat dihubungi, Senin, 22 November 2021.

Selain itu, Dicky menilai pemerintahan Jokowi perlu memberikan insentif kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah selama libur natal dan tahun baru ini. "Sebab ini sudah tahun ketiga pandemi, masyarakat mungkin sudah sangat jenuh, termasuk sektor-sektor usaha. Ini pasti akan mencari cara untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi demi pemulihan ekonomi. Ini juga harus diperhatikan," ujar Dicky.

Baca juga: PPKM Level 3 Diterapkan di Seluruh Indonesia saat Libur Natal dan Tahun Baru

DEWI NURITA