Jalan Berliku Turunkan Harga Tes PCR

Kamis, 11 November 2021 21:39 WIB

Ilustrasi PCR Test. Shutterstock

Dengan sejumlah cara ini, Honesti pun menjanjikan upaya penurunan harga kepada DPR. "Ada exercise masih ada celah untuk turun," ujar Honesti," kata dia.

Upaya yang sama juga dilakukan di Indofarma lewat jaringan Farmalab. Sebenarnya tidak semua komponen tes PCR bisa diintervensi oleh perusahaan. Saat ini, Farmalab sebagai penyedia tes PCR hanya menerima reagen dari Bio Farma.

"Diprioritaskan reagen dari Bio Farma, tapi tetap ada juga dari pihak ketiga (di luar BUMN)," kata Sekretaris Perusahaan Indofarma Warjoko Sumedi. Namun, ia belum merinci berapa besar perbandingan komposisi reagen Bio Farma dan non-BUMN yang digunakan Farmalab.

Oleh sebab itu, komponen yang saat ini bisa diintervensi oleh Indofarma hanyalah biaya tenaga kesehatan, APD, dan overhead cost. Walau tak mudah, Indofarma masih mengupayakan biaya komponen ini ditekan. "Kalau memang ketetapan pemerintah harus turun (lagi), ya harus mengikuti regulasi," kata Warjoko.

Tapi di luar itu, upaya KSO dengan pemilik alat tes PCR ataupun pemilik reagen lain juga sudah berjalan di Indofarma. Menurut dia, kerja sama bisnis ini banyak dilakukan di layanan tes PCR bergerak yang berpindah-pindah tempat atau mobile.

Di tengah sejumlah persoalan ini, sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Supremasi Hukum pun resmi mengajukan permohonan uji materiil terkait penetapan harga tes PCR ke Mahkamah Agung. Tim menilai penetapan harga oleh Kemenkes ini bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Tanggal 1 November kemarin kami sudah ajukan permohonan," kata juru bicara tim, Richan Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 11 November 2021. Objek yang digugat yaitu Surat Edaran NomorHK.02.02/I/3843/2021 yang menetapkan harga PCR Rp 275 ribu dan Rp 300 ribu.

Richan mengatakan surat edaran tersebut memberatkan bagi para pemohon, termasuk masyarakat Indonesia. Lantaran, pelayanan tes PCR dinilai merupakan pelayanan kesehatan tanggap darurat yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh APBN maupun APBD. "Jadikanlah RT PCR itu tanpa beban kepada masyarakat," kata dia.

Berita terkait

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

24 menit lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

1 jam lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

3 hari lalu

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya

Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

46 hari lalu

Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.

Baca Selengkapnya

Leptospirosis Penyakit Langganan Musim Hujan, Seberapa Berbahaya?

48 hari lalu

Leptospirosis Penyakit Langganan Musim Hujan, Seberapa Berbahaya?

Leptospirosis adalah penyakit yang kerap muncul setiap musim hujan, terutama di daerah yang rawan banjir dan genangan air. Seberapa berbahaya?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

54 hari lalu

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

Hippindo memberikan komentar soal PPN yang naik menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Jejak Aguan di IKN dan Bandara Singkawang, Jokowi Tinjau Proyek Smelter Bauksit di Kalimantan Barat

54 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Jejak Aguan di IKN dan Bandara Singkawang, Jokowi Tinjau Proyek Smelter Bauksit di Kalimantan Barat

Sugianto Kusuma alias Aguan pemilik Agung Sedayu Group terlibat dalam pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

54 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

55 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

55 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono angkat bicara soal kenaikan PPN yang diberlakukan tahun depan.

Baca Selengkapnya