Jalan Berliku Turunkan Harga Tes PCR

Kamis, 11 November 2021 21:39 WIB

Ilustrasi PCR Test. Shutterstock

"Di dalamnya mengatur bahwa impor atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang diperlukan dalam rangka pandemi Covid-19," kata Neilmaldrin. Adapun daftarnya yaitu sebagai berikut

  1. obat-obatan
  2. vaksin dan peralatan pendukung
  3. peralatan laboratorium
  4. peralatan pendeteksi
  5. peralatan pelindung diri
  6. peralatan untuk perawatan pasien
  7. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19

Ketujuh komponen inilah yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut dan pembebasan dari Pajak Penghasilan atau PPh pasal 22. Begitu juga untuk penyerahannya (termasuk pemberian cuma-cuma) diberikan fasilitas PPN DTP alias Ditanggung Pemerintah. "Ketentuan tersebut berlaku sejak masa pajak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021," kata Neil.

Tempo mengkonfirmasi penerapan PPN pada harga reagen ini kepada Honesti karena sudah adanya aturan tersebut, tapi belum ada respons. Sementara itu, Head of Corporate Communication Bio Farma juga mengatakan dirinya masih mengkonfirmasi ke unit terkait. Tapi sampai berita ini diturunkan, masih belum jawaban lebih lanjut.

Meski demikian, upaya penurunan tetap sedang diupayakan oleh para BUMN farmasi ini. Menurut Honesti, salah satu upaya yang sedang dilakukan yaitu terus menambah suplai reagen ke pasar. Bio Farma memang bukan produsen reagen satu-satunya di Indonesia, tapi mereka berupaya menggenjot produksi reagen.

Saat ini mereka memproduksi 2,4 juta test (satuan kuantitas reagen) dan akan ditingkatkan menjadi 5 juta test. "Diharapkan harga akan semakin turun," kata dia.

Kedua, Honesti menyebut sejumlah Kerja Sama Operasional (KSO) juga dilakukan untuk menekan harga tes PCR di masyarakat. Kerja ini artinya pemilik reagen bekerja sama dengan pemilik alat tes PCR dan melakukan pembagian pendapatan. Bio Farma sedang menggenjot produksinya dari saat ini 40 ribu kit per bulan menjadi 100 ribu kit.

Metode ini disebut dapat menurunkan komponen biaya alat pelindung diri (APD), yang pada gilirannya dapat memangkas biaya tes secara keseluruhan. "Karena tidak perlu APD, bisa dilakukan massal, dapat volume bisa turunkan harga," kata Honesti.

Berita terkait

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

2 hari lalu

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya

Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

45 hari lalu

Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.

Baca Selengkapnya

Leptospirosis Penyakit Langganan Musim Hujan, Seberapa Berbahaya?

47 hari lalu

Leptospirosis Penyakit Langganan Musim Hujan, Seberapa Berbahaya?

Leptospirosis adalah penyakit yang kerap muncul setiap musim hujan, terutama di daerah yang rawan banjir dan genangan air. Seberapa berbahaya?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

53 hari lalu

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

Hippindo memberikan komentar soal PPN yang naik menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Jejak Aguan di IKN dan Bandara Singkawang, Jokowi Tinjau Proyek Smelter Bauksit di Kalimantan Barat

53 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Jejak Aguan di IKN dan Bandara Singkawang, Jokowi Tinjau Proyek Smelter Bauksit di Kalimantan Barat

Sugianto Kusuma alias Aguan pemilik Agung Sedayu Group terlibat dalam pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

53 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

54 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

54 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono angkat bicara soal kenaikan PPN yang diberlakukan tahun depan.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

54 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

54 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya