TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) aktif melakukan safari ke sejumlah tokoh dan lembaga negara. Langkah itu dilakukan usai bergulirnya Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021.

Teranyar, Agus menemui mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) pada Ahad malam, 14 Maret 2021. Dalam keterangan tertulis yang dibagikan DPP Partai Demokrat, Agus mengatakan kunjungannya ke rumah Kalla untuk bersilaturahmi. Dia mengatakan Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Jusuf Kalla.

Kalla pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ayah Agus, saat menjadi presiden. "Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin Pak JK sebagai ketua umum. Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kami dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia," kata Agus.

Ihwal permasalahan yang menimpa Demokrat akhir-akhir ini, Agus menyebut Kalla berpesan agar dia dan pimpinan Demokrat bersabar. JK mengatakan bahwa Golkar pernah mengalami persoalan serupa. Di akhir pertemuan, kata Agus, Kalla berpesan agar dia terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh nasional lainnya.

Selain bertemu Kalla, Agus sebelumnya juga mengunjungi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, pada Selasa, 9 Maret 2021. Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan kunjungan AHY itu dalam rangka meminta pandangan dan saran terkait polemik yang dihadapi Partai Demokrat.

Jimly Asshiddiqie pun pernah berkomentar ihwal polemik Demokrat lewat akun Twitternya, @JimlyAs. Jimly menulis ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah jika hendak memastikan sikap netralnya dalam perkara tersebut. Pertama dengan tak mengesahkan pengurus hasil KLB Demokrat. Adapun yang kedua mengangkat Kepala Staf Presiden baru menggantikan Moeldoko yang telah ditetapkan menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB.

<!--more-->

Pada Senin, 8 Maret 2021, AHY melanjutkan gerilya dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, serta mendatangi Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemilihan Umum.

Agus Harimurti dan rombongannya datang dengan membawa berkas-berkas yang membuktikan legalitas partai di bawah kepemimpinan dirinya. Mereka sekaligus ingin menunjukkan bahwa KLB Demokrat di Deli Serdang itu tidak sah lantaran tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai safari yang dilakukan Agus memiliki tujuan jangka panjang, yaitu meredam ruang gerak Ketua Umum KLB Demokrat Moeldoko.

Adapun tujuan jangka pendeknya, Pangi melihat AHY memang membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh yang dianggap menjadi simbol kekuasaan atau tidak memiliki pengaruh kekuasaan namun punya legitimasi. “Langkah yang beliau lakukan bagian dari strategi itu membantu beliau memberikan masukan, pencerahan, arahan atau apa yang mesti beliau lakukan,” kata Pangi kepada Tempo, Senin, 15 Maret 2021.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berbincang dengan Jusuf Kalla saat mengunjungi kediamannya pada 14 Maret 2021. Sebelumnya DPP Partai Demokrat lewat tim kuasa hukumnya, resmi menggugat para penggerak kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang. Istimewa

Pangi mengatakan, dengan Agus menemui Mahfud MD, JK, juga Jimly sebetulnya memperlihatkan langkah yang sederhana, tetapi bisa menohok dan memukul lawan yang menyerang partainya. Meski demikian, Pangi menilai langkah AHY belum maksimal karena belum menemui sumber kekuasaan, yaitu Presiden Jokowi.

“Nadi kekuasaan yang sebelumnya ada akan berhenti berdenyut, termasuk Moeldoko akan terhenti kalau sumber kekuasaan ditemukan. Dan sumber kekuasaan itu ada pada presiden,” ujarnya.

Menurut Pangi, Agus harus menemui Jokowi jika ingin menghentikan ruang gerak Moeldoko. Namun, Pangi memahami pertemuan belum terlaksana karena belum terbukanya jalur untuk menemui Jokowi.

“Akses belum dibuka sebagai sumber kekuasaan paling tinggi, maka dia menemui tokoh-tokoh sentral, juru kunci yang berada pada kekuasaan itu,” kata Pangi.

<!--more-->

Di kesempatan terpisah, Presiden Jokowi disebut telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal polemik Partai Demokrat. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jokowi memanggil dua anak buahnya pada Senin pekan lalu, 8 Maret 2021.

"Presiden menanyakan bagaimana rencana menyelesaikan konflik Demokrat," kata Mahfud kepada Majalah Tempo pada Jumat, 12 Maret lalu.

Di hadapan Presiden Jokowi, Mahfud Md dan Yasonna Laoly menjelaskan bahwa ada sejumlah aturan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik di Demokrat, antara lain Undang-undang Partai Politik serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur tentang pendaftaran partai politik.

Mahfud Md sempat bertanya kepada Presiden Jokowi apakah Moeldoko melaporkan KLB di Deli Serdang. Sehari sebelum KLB digelar atau pada Kamis, 4 Maret 2021, Kepala Staf Presiden itu diketahui mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja ke Banten.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi menyatakan tak mendapat pemberitahuan apa pun, termasuk dari Moeldoko. Di akhir pertemuan, Jokowi memerintahkan para menterinya menangani masalah Demokrat sesuai aturan yang berlaku. "Presiden menegaskan agar kami tak memihak kubu mana pun," kata Mahfud Md.

Baca juga: Amien Rais Tuding Moeldoko Berani Ambil Demokrat karena Kerlingan Lurah

FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO