TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berusaha mempertahankan partainya setelah Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret lalu. KLB yang digagas segelintir kader dan eks kader Demokrat itu menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum.
Selepas KLB Deli Serdang, AHY bersafari menemui sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh, hingga menggugat penyelenggara KLB Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Kami tentu punyak hak dan kewajiban moral untuk melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang tidak sah itu," kata Agus dalam rapat pimpinan dengan DPP Demokrat di Wisma Proklamasi, Ahad, 7 Maret 2021.
Diiringi 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, AHY bertandang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Senin, 8 Maret 2021. Mereka diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengatakan kunjungan itu merespons rencana Jhoni Allen cs, penggagas KLB Deli Serdang, menyerahkan hasil KLB ke Kementerian Hukum da HAM pada hari yang sama. "Kami mengantisipasi supaya jangan sampai Kumham mendapatkan informasi yang tidak berimbang," kata Andi kepada Tempo pada Rabu, 10 Maret 2021.
Bertemu Menkopolhukam Mahfud Md. pada Senin sore, Agus menyampaikan kondisi yang dialami partainya. Seorang pejabat yang mengetahui pertemuan itu bercerita, Agus berharap agar pemerintah netral dan tak berpihak dalam menyikapi polemik Demokrat.
Pejabat itu berujar, Mahfud menjawab pemerintah akan merujuk Undang-undang Partai Politik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat hasil Kongres V, serta Peraturan Menkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
AHY juga mengunjungi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pada Selasa petang itu. Beberapa hari sebelumnya, Jimly memang menyatakan dukungan kepada Partai Demokrat lewat cuitan di akun Twitternya. "Dia (AHY) minta waktu bertemu," kata Jimly kepada Tempo pada Jumat, 12 Maret lalu.
Jimly mengaku memberikan pandangan hukum atas polemik yang dialami partai mercy itu. Jimly menyampaikan optimisme bahwa Demokrat dapat melalui masalah KLB Deli Serdang saat ini. Ia merujuk pada Undang-undang Partai Politik yang sebenarnya telah mengatur penyelesaian kisruh internal partai politik.
Mewanti-wanti Demokrat tak menyalahkan pemerintah dan Presiden Jokowi, Jimly berpendapat memang Moeldoko semestinya diberhentikan dari KSP. "Ini konflik kepentingan yang terlalu kentara," ujar Jimly.
Senator tersebut juga berbicara ihwal penurunan kualitas demokrasi di pelbagai belahan dunia dan meminta AHY menjaga Partai Demokrat. "Dia senang sekali. Dia bilang hasil pembicaraan itu akan di-share ke pengurus dan anggota Demokrat. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan kasus dengan Moeldoko."
Partai Demokrat juga menempuh langkah hukum dengan menggugat sepuluh penyelenggara KLB Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diwakili 13 kuasa hukum, di antaranya Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar, dan Donal Fariz, Partai Demokrat mendaftarkan gugatan itu pada Jumat, 12 Maret lalu.
Pada hari Jumat itu AHY juga bertemu dengan Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru, Haris Azhar dan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun. Berbincang selama satu jam lebih, Haris Azhar mengaku menyampaikan banyak masukan kepada putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Kepada AHY, Haris mengatakan ia berkepentingan adanya kelompok oposisi. Partai Demokrat, kata dia, harus mengambil peran lebih untuk menyuarakan demokrasi dan hak-hak asasi sebagai partai politik yang berada di luar pemerintahan.
Haris mengatakan persoalan dengan Moeldoko ini bukan soal pertarungan antara mayor--pangkat terakhir AHY sebelum keluar dari militer--melawan Moeldoko yang seorang pensiunan jenderal. Ia pun menyarankan AHY merespons dengan menitikberatkan pada poin generasi muda yang mengisi ruang politik.
"Saya bilang ini soal new age, soal generasi baru dalam politik, dan Anda harus tunjukin itu," kata Haris bercerita kepada Tempo pada Sabtu, 13 Maret.
AHY, kata Haris, mengatakan Demokrat akan bertempur habis-habisan dengan cara sebaik-baiknya. "Saya bilang tak ada masalah, tapi tunjukkan juga ini ada substansi demokrasi yang harus diselamatkan," kata mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga turun gunung untuk menyelamatkan partainya. Yudhoyono mengundang tujuh mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu I dan II pada Kamis, 11 Maret lalu.
Seorang bekas pejabat yang mengusulkan pertemuan itu mengatakan mantan pejabat itu akan menjadi penyambung lidah Yudhoyono. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan pertemuan itu tak dijadwalkan untuk membicarakan masalah Demokrat. Namun, mantan Panglima TNI ini mengatakan mereka yang hadir menyampaikan simpati terhadap peristiwa yang dialami SBY.
Mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang hadir dalam pertemuan itu membantah adanya gagasan juru bicara. "Kalau saya bersuara keras di media sosial, itu inisiatif saya," kata Dipo yang kerap bercuit soal pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko.
