TEMPO.CO, Jakarta - Hampir sepekan menjabat Joe Biden langsung mengebut janji kampanye dengan perintah eksekutif, memorandum, dekrit, dan mandat, bahkan hanya beberapa jam setelah dia dilantik pada 20 Januari 2021.

Tindakan eksekutif yang diambil Biden pada hari-hari pertama pemerintahannya termasuk menghentikan pendanaan untuk pembangunan tembok perbatasan Trump, membalikkan larangan perjalanan Trump yang menargetkan sebagian besar negara-negara Muslim, memberlakukan mandat wajib masker pada properti federal, meningkatkan pasokan vaksinasi, dan mewajibkan pelancong internasional untuk memberikan bukti tes Covid-19 negatif sebelum melakukan perjalanan ke AS.

Warisan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump telah membuat pusing pemerintahan baru Biden, termasuk tidak ada rencana konkret untuk vaksinasi massal Amerika Serikat.

Hari-hari terakhir Donald Trump di Gedung Putih diingat oleh politikus bipartisan dan bahkan dunia luar sebagai noda demokrasi panjang Amerika Serikat. Serangan pendukungya ke Capitol AS telah membawanya pada pemakzulan kedua. Empat sipil dan seorang polisi tewas dalam insiden tersebut.

Sekarang Biden dan wakilnya Kamala Harris, mengisi kabinet mereka dengan kabinet paling beragam dan diisi lebih banyak perempuan dalam sejarah pemerintahan AS.

Analisis dari kelompok nirlaba, Inclusive America, yang meneliti keberagamaan dalam komposisi pemerintahan, menemukan kabinet Joe Biden diisi oleh 48% perempuan dan 52% ras kulit berwarna jika Senat mengkonfirmasi semua nominasi Joe Biden, seperti dilaporkan New York Times, 21 Januari 2021.

Angka-angka ini bahkan melampaui susunan era Barack Obama yang hanya memiliki 33% perempuan dan 42% kulit berwarna.

Terlepas dari janji kampanye untuk mengisi kabinet yang lebih beragam, fokus utama Joe Biden adalah menyembuhkan Amerika Serikat dari wabah virus corona dan kebijakan yang tampaknya membalikkan kebijakan kontroversial Donald Trump.

CNN melaporkan Presiden Joe Biden telah menandatangani 33 perintah eksekutif, tindakan eksekutif, memorandum, proklamasi, dan arahan lembaga, yang mayoritas adalah penanggulangan wabah Covid-19 serta pemulihan ekonomi pascawabah.

Baca juga: 3 Terobosan Donald Trump Menjelang Berakhir Masa Jabatan

Di antara tindakan eksekutif yang membalikkan kebijakan Donald Trump adalah menutup perjalanan dari wilayah Shchengen Eropa, Inggris, Irlandia, dan Afrika Selatanm pada 25 Januari.

Kemudian mengembalikan kekuatan tawar-menawar kolektif dan perlindungan pekerja untuk pekerja federal, dan meletakkan dasar untuk upah minimum US$ 15, yang diteken Biden pada 22 Januari, yang juga membalikkan kebijakan Trump.

Pada 20 Januari Biden membatalkan pengunduran diri AS dari badan kesehatan dunia WHO, dan menunjuk Dr. Anthony Fauci sebagai kepala delegasi untuk WHO. Putusan ini membatalkan keputusan Donald Trump yang keluar dari WHO karena menuduhnya terlalu politis "bermain" dengan Cina.

Pada tanggal yang sama Joe Biden juga membatalkan tindakan Trump lain dengan membawa AS bergabung kembali ke Kesepakatan Iklim Paris, yang akan membutuhkan 30 hari.

Pada 20 Januari Joe Biden juga membatalkan larangan perjalanan bagi individu pemegang paspor tujuh negara mayoritas Muslim yang diberlakukan Trump. Kemudian, menangguhkan pembangunan tembok perbatasan selatan dengan Meksiko dan membatalkan pendanaan untuk proyek tersebut.

Pada 20 Januari, sesuai janji kampanyenya, Joe Biden juga memperpanjang jeda pada pembayaran pinjaman mahasiswa dan bunganya untuk orang Amerika, yang memiliki pinjaman mahasiswa federal hingga setidaknya 30 September.

Perintah eksekutif terbaru Biden yang diteken 25 Januari kemarin adalah mengizinkan transgender untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat, membatalkan larangan Donald Trump sebelumnya.

Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksektif bagi transgender untuk bertugas di militer saat bertemu dengan Menteri Pertahanan AS yang baru Lloyd Austin di Kantor Oval di Gedung Putih di Washington, 25 Januari 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

Tindakan eksekutif lain, selain membatalkan kebijakan Trump, mayoritas adalah prioritas Joe Biden untuk memerangi wabah virus corona, yang sebelumnya diremehkan oleh Donald Trump dan ditanggapi dengan setengah hari. Di antaranya adalah wajib masker untuk area properti pemerintahan federal, membentuk koordinator respons Covid-19 yang melapor langsung ke Biden dan bertanggung jawab untuk distribusi vaksin atau alat kesehatan lain.

<!--more-->

Joe Biden Mengejar Anggaran Perang Melawan Covid-19

Skema besar penanggulangan Covid-19 pemerintahan Joe Biden kemungkinan akan tersendat di lantai Senat karena besaran anggaran belanja untuk itu dianggap sangat besar, yang ditolak oleh sejumlah Republikan.

Pemerintahan Joe Biden berusaha mendapatkan anggaran belanja US$ 1,9 triliun atau setara Rp 26.600 triliun, untuk pengendalian virus corona, vaksinasi Covid-19, dan pemulihan setelahnya, Reuters melaporkan.

Tembok perbatasan yang sedang dibangun terlihat ditinggalkan setelah Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, di Sunland Park, New Mexico AS, 22 Januari 2021. Pemerintah Meksiko memuji keputusan Presiden AS terpilih Joe Biden untuk menghentikan proyek kontroversial pendahulunya untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan kedua negara. REUTERS/Paul Ratje

Anggota parlemen dari kedua partai telah setuju bahwa vaksin Covid-19 untuk rakyat Amerika harus menjadi prioritas, tetapi sejumlah Republikan keberatan dengan proposal anggaran gemuk tersebut hanya berselang sebulan setelah kongres mengesahkan USD 900 miliar (Rp 12.600 triliun) paket stimulus corona.

Sementara Kongres AS telah mengesahkan total US$ 4 triliun (Rp 56.300 triliun) untuk menanggapi pandemi corona, tetapi Gedung Putih mengatakan tambahan USD 1,9 triliun (Rp 26.600 triliun) diperlukan untuk menutupi biaya tanggap virus corona dan memberikan peningkatan tunjangan pengangguran dan bantuan kepada rumah tangga.

Meskipun Partai Demokrat Biden secara sempit mengontrol Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, undang-undang tersebut kemungkinan akan membutuhkan dukungan bipartisan untuk menjadi undang-undang.

Senat Republikan yang menolak mengungkapkan bantuan stimulus corona senilai US$ 1.400 (Rp 19,6 juta) diberikan kepada orang Amerika yang memiliki pendapatan cukup tinggi.

"Pemberian cek stimulus tambahan yang diusulkan presiden tidak tepat sasaran," kata Senator Republik Susan Collins.

Senator Republik Mitt Romney mengatakan dia akan mendengarkan Gedung Putih, tetapi mengatakan kepada "Fox News Sunday" bahwa angka USD 1,9 triliun (Rp 26.600 triliun) itu mengejutkan dan meminjam uang dalam jumlah besar untuk mendanai undang-undang itu bukanlah "hal terbaik" bagi ekonomi jangka panjang AS, Reuters melaporkan.

Namun pada Senin, Joe Biden mengatakan dia terbuka untuk merundingkan persyaratan kelayakan dari cek stimulus Covid-19 US$ 1.400 yang diusulkannya.

Putaran cek stimulus sebelumnya, termasuk cek US$ 600 (Rp 8,5 juta) per orang yang disetujui pada bulan Desember, umumnya terbatas pada individu yang berpenghasilan kurang dari US$ 75.000 (Rp 1 miliar) setahun dan pasangan menikah yang berpenghasilan kurang dari US$ 150.000 (Rp 2,1 miliar) per tahun.

Dorongan untuk paket bantuan virus corona diperumit oleh pemakzulan Senat Trump yang membayangi, yang tidak hanya mengancam untuk memperdalam perpecahan antara Demokrat dan Partai Republik Trump, tetapi juga dapat menghabiskan waktu yang mungkin dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah paket anggaran.

Senator mengatakan mereka akan mengesahkan proposal undang-undang anggaran Joe Biden sebelum persidangan pemakzulan Donald Trump dimulai pada minggu 8 Februari.

CNN | NEW YORK TIMES | REUTERS

Sumber:

https://edition.cnn.com/2021/01/25/politics/biden-executive-orders-day-six/index.html

https://www.nytimes.com/2021/01/21/us/biden-cabinet-diversity-gender-race.html

https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-stimulus/biden-says-he-is-open-to-negotiating-the-proposed-1400-covid-stimulus-checks-idUSKBN29U2FS