Menguak Tabir di Balik Murka Ahok kepada Pertamina
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rahma Tri
Kamis, 17 September 2020 18:22 WIB
Namun, bongkar-bongkar "aib" itu ternyata tak hanya ditujukan Ahok ke Pertamina. Dalam video tersebut, Ahok melanjutkan pernyataan kontroversialnya dengan mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN—kementerian yang mengangkatnya sebagai bos Pertamina. Ahok yang belakangan minta disapa BTP itu menilai Kementerian yang kini dikomandani Erick Thohir itu tidak efisien. Karenanya, Ahok menyarankan agar perusahaan pelat merah dikelola dengan profesional, jauh dari kepentingan politis.
Ia pun meminta pemerintah membentuk subholding, seperti yang dilakukan pemerintah Singapura yang memiliki Temasek. "Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucapnya.
Setelah video viral, Ahok mengakui bahwa pernyataan-pernyataan dia yang memantik reaksi massa itu sejatinya ditujukan bagi internal Pertamina. Ahok menilai, ungkapan-ungkapan ini merupakan bagian dari evaluasi perusahaan. Saat itu, dirinya juga tengah menjalankan fungsi pengawasannya sebagai komisaris utama.
Ahok pun menyebut dirinya tak tahu-menahu ihwal terkuaknya video tersebut ke publik setelah ramai. “Bukan saya yang keluarkan (video),” kata Ahok saat dihubungi Tempo, Kamis.
Sebelum murka itu, Ahok mengakui bahwa sejatinya evaluasi terhadap perusahaan telah dia lakukan sejak lama. Tepatnya, sejak dirinya diangkat sebagai bos perusahaan pelat merah pada awal 2020. Menurut Ahok, sejak awal menjadi Komisaris Utama Pertamina, sikap ‘kencang’ terhadap perbaikan tata-kelola manajemen telah ia gembar-gemborkan.
Ahok bahkan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi perusahaan. Ia ingin memastikan berbagai pengadaan berjalan transparan dengan sistem digital. Bahkan, sistem digital ini juga direncanakan merambah ke pelaksanaan tata-kelola manajemen secara keseluruhan.
