Berkaca pada kondisi perekonomian terakhir, Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Amir Uskara juga ikut mewanti-wanti pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Misalnya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Petugas bersiap mendistribusikan paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. Paket ini diberikan sebagai program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/Nita Dian

Kebijakan tersebut, kata Amir, harus dilakukan sembari tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. "Kita tahu jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh," tutur Amir. Dorongan terhadap daya beli tersebut juga diharapkan dilakukan beriringan dengan stimulus yang digelontorkan pada dunia usaha, khususnya UMKM.

Pemerintah, tuturnya, juga harus cepat mengambil langkah taktis dan strategis dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut. Dengan demikian, Indonesia bisa terhindar dari resesi pada triwulan III 2020. Seperti diketahui, apabila pertumbuhan ekonomi kembali berada di zona minus secara berturut-turut, maka secara teknikal Indonesia telah masuk ke pada kondisi resesi.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berupaya maksimal membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III kembali positif dan terhindar dari resesi. Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pun mesti bergerak cepat dan tepat untuk membuka akses perekonomian tanpa melanggar protokol kesehatan, "Kesehatan itu ibarat rem, ekonomi itu gasnya," kata dia.

Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyiapkan berbagai program stimulus ekonomi senilai Rp 607.7 triliun. Anggaran jumbo itu, salah satunya, dikucurkan dalam bentuk bansos tunai maupun sembako. Kendati demikian, hingga kemarin, realisasi seluruh insentif tersebut baru sekitar 22 persen atau Rp 110 triliun.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya