Satgas juga, kata Budi, tetap menggenjot pelaksanaan program bantuan sosial dan padat karya. Serta melaksanakan program yang menjaga pendapatan pekerja formal dan informal.
Realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun sampai Juni lalu terserap Rp 72,5 triliun. Program Keluarga Harapan merupakan program sosial dengan serapan tertinggi dengan nilai Rp 24,1 triliun atau 64,4 persen dari pagu. Adapun bansos tunai berada di posisi kedua dengan realisasi Rp 15,6 triliun atau 48 persen dari target.
Bansos diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang merosot akibat Covid-19. Menurut data BPS pada Mei lalu, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto tetap di atas 50 persen yaitu di angka 58,14 persen, naik dari tahun lalu yang 56,83 persen.
Namun, berbagai program sosial yang diberikan pemerintah berdampak pada anggaran negara. Penerimaan negara diprediksi turun 10 persen sehingga defisit melebar hingga Rp 1.039 triliun atau 6,39 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini. "Kami akan mencari ide bagaimana meningkatkan pendapatan negara, supaya kita bisa mendukung pembiayaan yang masif yang harus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi," ujar Budi yang juga bekas Direktur Utama Inalum itu.
Keberadaan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ini bak angin segar bagi Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Sanny Iskandar. Menurut dia, selama masa wabah ini, pemerintah terlihat lebih berfokus kepada kesehatan. Padahal, pagebluk berkepanjangan juga sudah mengikis perekonomian.
"Kebijakan pemulihan ekonomi selalu harus lewat rapat kabinet dulu, sehingga lama implementasinya," ujar Sanny, Senin, 21 Juli 2020. Untuk itu, ia berharap keberadaan tim anyar tersebut bisa mempercepat proses pengambilan kebijakan.
Adanya struktur anyar untuk mengurus perihal dampak perekonomian, menurut Sanny, sudah menjadi usulan dari para pengusaha kepada pemerintah sejak April lalu. Selain diajukan oleh Kadin, usulan itu disuarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo.
Kadin dan Apindo menggaungkan usulan tersebut lantaran selama ini kebijakan mengenai perekonomian acapkali lambat dalam realisasi. "Setiap ada rancangan, Pak Airlangga juga belum punya kewenangan memutuskan secara cepat," ujar dia. Di samping itu, keberadaan struktur terpisah ini juga dinilai bisa mengurangi beban presiden.
