“Dengan juga sudah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait LPS diharapkan bisa lebih baik lagi serta percepatan realisasi program PEN baik untuk UMKM maupun untuk sektor korporasi,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Di hari yang sama, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, dibentuknya komite dan satuan tugas anyar ini adalahkarena persoalan kesehatan dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, tidak bisa dipisahkan.
Belajar dari banyak negara, kata Pramono, negara yang terlalu fokus menangani masalah kesehatan, persoalan ekonominya malah terabaikan. "Makanya istilah presiden itu, kita harus mengatur rem dan gas, mana yang harus diseimbangkan agar persoalan ekonomi bisa diselesaikan, persoalan kesehatan juga bisa diselesaikan," ujar Pramono via telekonferensi dari Kantor Presiden, Selasa, 21 Juli 2020.
Dalam kesempatan terpisah, Budi Gunadi menyampaikan bahwa tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada jajaran satgas yang ia kepalai adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia bakal jeblok pada triwulan II 2020, dengan pertumbuhan di kisaran -5,1 persen hingga -3,5 persen.
Untuk itu, Budi mulai memutar otak agar pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia pada keseluruhan tahun masih bisa dijaga tetap positif. "Kami akan menjaga tingkat PE ini dengan menjaga ketersediaan lapangan kerja dan kami juga menjaga kemampuan belanja seluruh rakyat," ujar Budi.
Untuk mencapai tujuan itu, Budi mengatakan telah mendapatkan arahan dari Erick Thohir agar mulai mengidentifikasi sektor-sektor mana yang pertumbuhannya terkena dampak. Ia berujar bakal mulai berdiskusi dengan pemangku kepentingan, baik itu dari swasta, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, mengenai persoalan ini.
"Untuk mendapat masukan bagaimana kita bisa membuat program untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, kami akan susun program yang diprioritisasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Budi.
