Nahdiana menuturkan, dengan sistem PPDB DKI 2020/2021, nantinya anak-anak pandai, belum pandai, kaya, miskin akan ada di dalam satu kelas yang sama. Dengan begitu, tidak ada lagi ketimpangan di dalam kelas, seperti si anak kaya bergaul dengan kaya, si anak pintar membentuk kelompok bersama kawan pintar.

"Kami perhatikan bahwa terutama sekolah-sekolah negeri yang ada di Jakarta saat ini mengalami polarisasi di mana ada beberapa sekolah yang sangat diminati masyarakat, tapi ada beberapa sekolah yang kurang diminati masyarakat," ujarnya.

Kesetaraan ini menurutnya harus ada di sekolah negeri. Apalagi sekolah negeri menggunakan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Nahdiana ingin seluruh sekolah memberikan progres yang sama. Persebaran murid di setiap sekolah pun harus proporsional dari yang homogen menjadi heterogen.

Wali murid melaporkan diri saat pengurusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 60 Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19 yang bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa new normal. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Pemprov DKI Jakarta, kata Nahdiana, memasukkan syarat usia dalam PPDB jalur zonasi sekolah agar semua anak dari berbagai kalangan berkesempatan sekolah. Hal ini dilatarbelakangi fakta bahwa masyarakat miskin justru tersingkir di jalur zonasi karena tak dapat bersaing secara nilai akademik dengan masyarakat mampu.

"Oleh karena itu, kebijakan baru diterapkan, yaitu usia sebagai kriteria seleksi setelah siswa tersebut harus berdomisili dalam zonasi yang ditetapkan, bukan lagi prestasi," lanjut dia.