Persoalannya, ketiga tokoh ini memiliki rekam jejak yang banyak disorot. Pada 8 Januari 2020, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) baru saja merilis sembilan set rekaman berdurasi 45 menit yang diduga sebagai konspirasi kriminal tingkat tinggi.

Dalam rekaman itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diduga meminta bantuan kepada Wakil Perdana Menteri UEA Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, saudara kandung MBZ, untuk menutupi skandal ratusan juta dolar 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Tak hanya itu, nama MBZ juga disebut dalam rekaman ini.

Sementara, Tony Blair adalah pemimpin yang membawa Inggris untuk terlibat dalam invasi Irak bersama Amerika Serikat, 17 tahun silam. Invasi itu berujung pada Perang Teluk dan lengsernya Presiden Irak saat itu, Saddam Hussein. Keluarga tentara Inggris yang meninggal dunia di Irak, menyerukan agar Blair diadili dengan tuduhan kejahatan perang.

Tony Blair Meminta Maaf atas Invasi Irak

Lalu ada Masayoshi. Akhir November 2019, di saat para pebisnis elit global memboikot forum investasi yang yang diselenggarakan Arab Saudi tahun lalu karena kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen-agen Saudi, Masayoshi malah diam-diam bertandang ke Riyadh, Arab Saudi.

Di sana, Masayoshi bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang tak lain adalah sosok kontroversial yang dituding terlibat dalam pembunuhan Jamal. Tapi di Riyadh, Masayoshi menyampaikan bahwa SoftBank tidak akan meninggalkan MBS.

Tapi, rekam jejak pada dewan pengarah ini tampaknya tidak menjadi soal bagi pemerintah Jokowi. Misalnya, saat Tempo menanyakan soal keterlibatan Blair dan invasi Irak 2003, Luhut hanya menjawab santai, “Ya itu bukan urusan kami.”

Menanggapi penunjukan ketiga tokoh asing di dewan pengarah ini, anggota Panitia Khusus Ibu Kota Negara atau Pansus IKN, Mardani Ali Sera meminta pemerintah Jokowi hati-hati. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, aspek-aspek strategis dan fundamental dalam pembangunan ibu kota perlu dijaga. “Jika tidak akuntabel, justru dapat membahayakan keberadaan ibu kota,” kata dia.

Mardani memastikan, keberadaan tiga tokoh asing ini akan dibahas dalam Pansus IKN ataupun rapat komisi bersama Bappenas. “Karena semua mesti akuntabel,” ujarnya.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya