Pil 'Diet' dari Erick Thohir, Agar BUMN Tak Gemuk Lagi

Editor

Rahma Tri

Kamis, 5 Desember 2019 16:04 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir. TEMPO/Muhammad Taufan Rengganis

Erick Thohir mengungkapkan, banyak BUMN yang beroperasi di luar bisnis utama atau core bisnisnya seperti yang dilakukan PT PANN. “Ini yang harus diperbaiki core bisnisnya, inilah yang harus di-merger atau ditutup, tidak bisa berdiri sendiri, semua terlalu banyak," kata dia.

Erick Thohir membeberkan , saat ini pendapatan pemerintah dari perusahaan pelat merah hanya bersumber dari 15 perseroan saja, yang mayoritas bergerak di sektor telekomunikasi, perbankan serta minyak dan gas. Sebanyak 15 perusahaan itu menyumbang porsi 76 persen dari total pendapatan BUMN. Padahal, saat ini terdapat 142 perusahaan pelat merah.

"Total profit yang dihasilkan perusahaan BUMN ialah Rp 210 triliun. Tapi 76 persen hanya berasal dari 15 perusahaan," ujar Erick Thohir.

Kondisi ini menurut Erick Thohir harus diantisipasi. Sebab, selain jumlah perseroan yang menghasilkan untung terlampau minim, nasib jangka panjang perusahaan pelat merah yang jadi tumpuan profit juga dipertanyakan. "Misalnya industri perbankan. Enggak tahu nasibnya 10-15 tahun mendatang, karena sekarang berkembang e-payment," ujarnya.

Karena itu, Erick Thohir berencana untuk merampingkan BUMN dengan menutup atau menggabungkan beberapa BUMN dengan core business yang sama. Erick Thohir berniat mengganti konsep superholding menjadi subholding. "Superholding kita ubah konsepnya menjadi subholding atau unit usaha," ujar dia.

Rencana ini sekaligus menggugurkan rancangan superholding BUMN yang digagas menteri terdahulu, Rini Soemarno. Erick Thohir tak menjelaskan detail alasan kementerian tak melanjutkan superholding. Ia hanya menyatakan telah memikirkan konsep anyar terkait subholding untuk beberapa sektor perusahaan milik negara. Misalnya rencana penerapan subholding untuk sektor pelabuhan yang saat ini digarap PT Pelindo I hingga Pelindo IV.

Dengan konsep teranyar ini, Erick menyatakan BUMN dimungkinkan tak lagi menerapkan pencabangan berdasarkan wilayahnya, melainkan fungsinya. "Pelindo akan dipisahkan berdasarkan fungsinya. Misalnya ada yang menjadi pelabuhan peti kemas, ada yang curah air. Jangan sampai ada kanibal di tubuh perusahaan," ujarnya.

Berita terkait

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

12 menit lalu

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

43 menit lalu

Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

Bayu tak menampik namanya masuk dalam daftar calon pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Ada Dua Investasi Potensial di Indonesia yang Ditawarkan ke Elon Musk

2 jam lalu

Luhut Sebut Ada Dua Investasi Potensial di Indonesia yang Ditawarkan ke Elon Musk

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ada dua investasi potensial yang ditawarkan kepada Elon Musk di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istana soal Viral Jokowi Diminta Tolong Ambil Foto oleh Delegasi World Water Forum

2 jam lalu

Penjelasan Istana soal Viral Jokowi Diminta Tolong Ambil Foto oleh Delegasi World Water Forum

Presiden Jokowi dimintai seorang perempuan dari delegasi Prancis untuk mengambil potretnya di depan mangrove.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Jurnalis Tanya PDIP Soal Alasan Dirinya Tak Diundang ke Rakernas

4 jam lalu

Jokowi Minta Jurnalis Tanya PDIP Soal Alasan Dirinya Tak Diundang ke Rakernas

Presiden Jokowi tidak mau banyak berkomentar mengenai keputusan PDIP tidak mengundangnya rakernas partai akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Tambah Sabo Dam untuk Cegah Banjir Lahar di Sumbar

4 jam lalu

Jokowi Perintahkan Tambah Sabo Dam untuk Cegah Banjir Lahar di Sumbar

Presiden Jokowi memerintahkan Basuki Hadimuljono untuk menambah sabo dam dalam mencegah bencana galodo di wilayah Sumatera Barat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pidato Soal Infrastruktur dan Pengelolaan Air dalam World Water Forum, Walhi: Tak Menyelesaikan Krisis

4 jam lalu

Jokowi Pidato Soal Infrastruktur dan Pengelolaan Air dalam World Water Forum, Walhi: Tak Menyelesaikan Krisis

Walh mengkritik keras pidato Presiden Jokowi dalam Water World Forum ke-10. Program infrastruktur dan pengelolaan air dianggap masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap Kematian Presiden Iran Tak Pengaruhi Ekonomi Global

4 jam lalu

Jokowi Harap Kematian Presiden Iran Tak Pengaruhi Ekonomi Global

Presiden Jokowi mengharapkan kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi tidak berdampak pada ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Apresiasi BRI Microfinance Outlook 2024

4 jam lalu

Presiden Jokowi Apresiasi BRI Microfinance Outlook 2024

Jokowi memuji peran BRI dalam memberdayakan UMKM hingga ke pelosok desa.

Baca Selengkapnya

Jokowi Serahkan Santunan Warga Terdampak Banjir di Sumatera Barat

5 jam lalu

Jokowi Serahkan Santunan Warga Terdampak Banjir di Sumatera Barat

Jokowi meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan bagi warga yang perlu direlokasi, sebelum Kementerian Pekerjaan Umum mengirimkan logistik.

Baca Selengkapnya