Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, dari sisi fiskal, pemerintah akan terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi lewat APBN yang akan difokuskan pada kebijakan yang bersifat countercylical. “Khususnya dari tiga aspek, yakni penerimaan, belanja atau pengeluaran dan juga pembiayaan untuk APBN," tuturnya.

Dari sisi pengeluaran atau belanja APBN, kata Suahasil, pemerintah ingin mendorong masing-masing kementerian dan lembaga bisa lebih efisien. Tidak hanya bagi kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah.

Ia juga memastikan pemerintah tidak akan melakukan pemotongan anggaran secara tiba-tiba. Karena itu, pemerintah akan fokus pada belanja yang efisien dan juga berkelanjutan. Sebab pemerintah memahami bahwa saat ini penerimaan turun akibat ekonomi tengah melambat.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pemerintah memperkirakan bahwa defisit APBN 2019 akan melebar antara 2 - 2,2 persen dari sebelumnya ditargetkan 1,8 persen. Hal ini disesuaikan sejalan dengan penerimaan negara yang tumbuhnya melambat.

"Kami lakukan itu sebagai dukungan bagi perekonomian dari sisi belanja negara. Ini bentuk dari countercylical APBN, ketika ekonomi dan melemah, tapi belanja negara tidak boleh melemah," kata Suahasil.

Adapun dari sisi penerimaan, menurut Suahasil, pemerintah akan terus memantau pendapatan negara baik dari sisi pajak maupun non pajak, cukai dan juga pendapatan lainnya. Pemerintah, akan memantau kondisi dunia usaha dan industri lewat penerimaan negara. "Kami bisa sesuaikan setelah direncanakan kalau denyutnya memang lemah, bisa kami support. Kami ingin juga bisa lihat ABPN dalam jangka menengah, antara pajak dan belanja bisa sehat.”

Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah, meminta pemerintah segera memperbaiki iklim investasi yang mengalami penurunan daya saing. Kemudahan investasi ini yang akan mendorong sektor produksi dalam negeri makin bergeliat dan pada akhirnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang mujarab.

Terkait hal ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menyatakan bakal berupaya memecahkan masalah klasik puluhan tahun perizinan, yakni ketidaksinkronan antara aturan pusat dan daerah. “Pemerintah daerah merupakan salah satu faktor kunci yang berperan mendatangkan investasi."

EKO WAHYUDI | AHMAD FAIZ | BISNIS

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3