Bea Masuk Perlindungan, Pil Mujarab Penyembuh Industri Tekstil?

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Kamis, 31 Oktober 2019 18:21 WIB

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus mengarahkan laser pointer ke arah layar. Di sana, peta Jawa Barat terpampang dengan sejumlah simbol infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Kertajati. Pria yang akrab disapa Emil itu mencoba meyakinkan para pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk tetap bertahan di Jawa Barat.

"Mari bertahan di Jawa Barat. Kalau keluar, anda akan kehilangan manfaat dari produktivitas warga Jawa Barat,” Emil merayu pengusaha tekstil di acara Indonesia Business Forum di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Selain terus mendongkrak kualitas sumber daya manusianya, bekas Wali Kota Bandung itu berjanji Jawa Barat bakal terus mempermak diri dengan membangun berbagai infrastruktur. Ia menyebut Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, hingga Kereta Cepat Jakarta - Bandung sebagai gula-gula investasi.

"Dalam tiga tahun ke depan kami akan menyelesaikan Pelabuhan Patimban, pelabuhan berkelas dunia yang akan mendukung ekspor garmen dari industri di Jawa Barat," ujar Emil. Belakangan, dia memang sibuk meyakinkan pengusaha tekstil agar tidak angkat kaki dari provinsinya.

Untuk meyakinkan mereka, arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung itu bahkan telah berencana memberlakukan sistem zonasi industri di Jawa Barat. Nantinya, akan ada zona padat karya dengan upah minimum pekerja yang rendah, misalnya di Majalengka, Cirebon, dan sekitarnya, serta zona padat modal seperti di Karawang dan Bekasi.

Advertising
Advertising

"Jadi nantinya mereka yang mau keluar dari Jawa Barat atau ke luar negeri itu kami beri pilihan dulu. Tapi kalau sudah kekeuhya saya tidak bisa memaksa," ujar Emil. Ia menengarai, banyak industri merelokasi pabriknya dari Jawa Barat karena persoalan upah yang dianggap terlampau tinggi.

Melansir Antara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mencatat, terhitung dari Januari 2018 hingga September 2019, ada 188 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di wilayahnya yang bangkrut. Mereka kemudian merelokasi usahanya, mayoritas ke Jawa Tengah. Mayoritas industri tekstil itu terpuruk karena dibukanya keran impor tekstil dari Cina.

"Akibat gulung tikarnya 188 pabrik garmen tersebut, 68 ribu lebih pegawai terkena PHK," kata Tim Akselerasi Jabar Juara untuk Bidang Ketenakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Hemasari Dharmabuni, di Bandung, Jumat 4 Oktober 2019.

Berita terkait

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

18 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Partai Golkar DKI menyatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

1 hari lalu

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

Bea Cukai memberi tips agar tak terkena sanksi denda saat bawa barang belanja dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

2 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

3 hari lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

3 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar daripada Jakarta, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar daripada Jakarta, Apa Alasannya?

Jika Ridwan Kamil maju di Pilkada Jabar, Golkar akan berfokus pada pencalonan Ahmad Zaki Iskandar dan Erwin Aksa di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Waketum Golkar Sebut Istri Ridwan Kamil Belum Mundur dari Bursa Calon Pilwalkot Bandung

3 hari lalu

Waketum Golkar Sebut Istri Ridwan Kamil Belum Mundur dari Bursa Calon Pilwalkot Bandung

Doli menyebut istri Ridwan Kamil itu belum tentu maju Pilwalkot Bandung dan melepas statusnya sebagai calon anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

4 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya