Sengatan Listrik Padam Seharga Rp 1 Triliun

Reporter

Larissa Huda

Editor

Rahma Tri

Rabu, 7 Agustus 2019 12:58 WIB

Sejumlah kendaraan melintas di ruas Jalan M.H Thamrin dengan kondisi lampu penerang jalan tidak menyala akibat pemadaman listrik, Jakarta, Ahad, 4 Agustus 2019. Listrik di sebagian wilayah Jakarta mulai kembali normal sejak malam hari. TEMPO/M Taufan Rengganis

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicolas Mandey memperkirakan potensi kerugian material anggota Aprindo akibat blackout itu melampaui angka Rp 200 miliar. Sedikitnya 82 pusat perbelanjaan dan 2.500 lebih toko ritel modern swa kelola di Jakarta terdampak pemadaman listrik. Kerugian amat terasa, blackoutterjadi di hari libur atau akhir pekan, saat biasanya warga memadati pusat-pusat perbelanjaan. Penjualan retail pun anjlok akibat masyarakat urung berbelanja karena listrik padam.

Tak hanya itu, Roy menyebutkan, biaya operasional peretail juga membengkak. Beberapa gerai terpaksa membakar solar untuk menghidupkan genset. “Kami menggunakan genset diesel berbahan bakar solar yang tentu berimbas pada naiknya biaya operasional yang seharusnya tidak perlu kami keluarkan," kata dia.

Kerugian besar juga dialami oleh operator seluler yang selama listrik padam ikut terimbas sehingga pelanggan kehilangan transmisi sinyal. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebelumnya memperkirakan operator seluler merugi hingga Rp 100 miliar.

Hal tersebut diamini Wakil Direktur Tri Indonesia Danny Buldansyah. Ia menuturkan setidaknya 6 ribu Base Transceiver Station (BTS) milik operator Tri mati pada saat pemadaman listrik. Perusahaan kehilangan pendapatan sebesar Rp 15-20 miliar pada Ahad lalu. Padahal, pendapatan pada hari akhir pekan biasanya bisa mencapai Rp 40-100 miliar. Kerugian itu belum termasuk biaya pemulihan. "Kami harus sediakan genset mobilesekitar 300-400 unit. Genset ini keliling selama pemadaman berlangsung," ujar Danny kepada Tempo di kantornya, Selasa kemarin.

General Manager Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih menuturkan, gangguan jaringan terjadi karena BTS membutuhkan aliran listrik untuk memancarkan sinyal kepada pelanggan membutuhkan daya dari listrik. Adapun baterai cadangan atau mobile genset yang disediakan hanya bisa beroperasi sekitar empat jam. Apabila listrik mati dalam waktu yang lama, maka mobilisasi genset harus dilakukan dan dihidupkan lebih lama. "Sehingga membutuhkan upaya lebih besar karena harus disiapkan pula pasokan solar yang terus menerus. Butuh biaya ekstra untuk terus menjaga agar BTS tetap bisa melayani pelanggan," ujar Ayu.

Ketua DPD Apindo Jawa Barat Deddy Wijaya menilai kompensasi yang dijanjikan PLN atas kerugian pelanggan selama listrik padam pada Ahad lalu sebagai iktikad baik. Namun, ia mengingatkan, tujuan pelanggan sebenarnya bukan mengejar kompensasi uang itu, melainkan agar PLN tidak mengulang lagi kelalaian serupa. “Buat pelajaran buat PLN agar mereka kerja profesional,” kata dia saat dihubungi, Selasa, 6 Agustus 2019. Pelajaran sangat mahal seharga Rp 1 triliun tentunya...

LARISSA HUDA | CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | AHMAD FIKRI (BANDUNG) | FRISKI RIANA

Berita terkait

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

1 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

1 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

3 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

4 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

5 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

5 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

6 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

6 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

7 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

7 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya