Petugas KPPS yang Gugur Agar Pemilu 2019 Lancar

Reporter

Tempo.co

Minggu, 21 April 2019 09:51 WIB

Anggota KPPS melakukan penghitungan surat suara di TPS 09 Kelurahan Mangkukusuman, Tegal, Jawa Tengah, Rabu malam, 17 April 2019. Pada Pemilu kali ini, setiap warga memilih presiden, anggota legislatif (Pileg) dari tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah. ANTARA/Oky Lukmansyah

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat mencatat ada 12 orang anggota KPPS yang meninggal karena kelelahan. “Ada 12 orang yang meninggal di sembilan kabupaten atau kota," kata Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Alimubarok pada Sabtu, 20 April 2019.

Simak: Ketua KPPS di Sleman Ditemukan Tewas Gantung Diri

Ia mencatat di Purwakarta ada 2 orang, Kabupaten Bandung 1 orang, Kota Bekasi 1 orang, Kabupaten Tasikmalaya 2 orang, Kuningan 1 orang, Kabupaten Bogor 1 orang, Karawang 1 orang, Kota Sukabumi 1 orang, dan Kabupaten Sukabumi 2 orang.

Rifqi mengatakan salah satu faktor pemicu para anggota KPPS ini kewalahan adalah durasi pelaksanaan penghitungan suara yang relatif lama. “Dari pantauan di lapangan, rata-rata baru selesai jam 5 pagi. Bahkan ada yang berlanjut sampai jam 12 siang. Dan itu tanpa jeda, apalagi kemudian mereka sudah mempersiapkan dulu TPS di H-1, otomatis kelelahan,” kata dia.

Rifqi mengatakan, proses yang memakan waktu lama adalah penghitungan dan penyelesaian administrasi penghitungan suara. Perhitungan suara misalnya rata-rata baru selesai pukul 23.00 WIB, selepas itu harus menyalin hasil penghitungan yang ada di form C1 Plano dalam 6 set formulir, sebagian formulir dibagikan pada saksi partai, DPD, dan pengawas TPS.

Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pemilu serentak 2019 hingga malam hari di TPS 92, Depok, Rabu, 17 April 2019. Pemilih mencoblos hingga lima kertas suara dalam pemilu hari ini. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

“Satu set itu masing-masing untuk lima jenis pemilihan. Misal C1 banyak item, hampir 20-30 lembar, dikali saksi 16 partai, saksi DPD 50, tambah pengawas TPS untuk Bawaslu,” ujarnya.

Rifqi mengaku KPU kesulitan merekrut petugas. “ Banyak secara persyaratan memenuhi, tapi tidak banyak yang mau. Maka kemudian yang sekarang ada di TPS itu adalah yang siap dan mau. Dan itu sangat luar biasa, kesukarelaan luar biasa. Dengan honor tidak seberapa, tapi mereka kerja full,” kata dia.

Baca: Anggota KPPS Mantan Dandim di Kabupaten Cirebon Meninggal Dunia

Rifqi mengatakan, KPU Jawa Barat berharap KPU RI mengevaluasi soal besaran honor untuk petugas TPS yang tidak sebanding dengan bebannya. Masing-masing anggota KPPS mendapat bayaran Rp 500 ribu. “Kami bersyukur masih ada yang mau jadi petugas KPPS dengan beban kerja luar biasa, dengan honor yang terbatas masih mau,” kata dia.

Baca terusannya: Bagaimana KPU menanggapi permasalahan ini?

Berita terkait

KPU DKI Jakarta Terima Pendaftaran Calon Independen Pilkada 2024 Sampai Hari Ini

5 jam lalu

KPU DKI Jakarta Terima Pendaftaran Calon Independen Pilkada 2024 Sampai Hari Ini

KPU Provinsi Jakarta menerima pendaftaran terakhir calon independen Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Maju Pilkada DKI, Dharma Pongrekun Daftar Lewat Jalur Independen ke KPU Sore Ini

5 jam lalu

Maju Pilkada DKI, Dharma Pongrekun Daftar Lewat Jalur Independen ke KPU Sore Ini

Purnawirawan Polri, Dharma Pongrekun, akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur Jakarta ke KPU DKI lewat jalur independen pada hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

8 jam lalu

KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

Batas penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU tinggal Ahad, 12 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

21 jam lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

1 hari lalu

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Persilakan Cagub Jalur Independen Tak Lolos Syarat Daftar Ulang Lewat Parpol

1 hari lalu

KPU DKI Persilakan Cagub Jalur Independen Tak Lolos Syarat Daftar Ulang Lewat Parpol

KPU DKI Jakarta mempersilakan cagub dan cawagub jalur independen untuk mendaftar kembali melalui jalur partai politik jika tak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Jakarta Soal Waktu Pendaftaran Cagub Jalur Independen yang Dianggap Singkat

1 hari lalu

Respons KPU Jakarta Soal Waktu Pendaftaran Cagub Jalur Independen yang Dianggap Singkat

KPU DKI Jakarta menyebut waktu pendaftaran calon jalur independen ini sebenarnya tidak bisa dibilang terlalu singkat.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai

1 hari lalu

KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah salinan KTP dukungan.

Baca Selengkapnya