Kampanye Akbar Prabowo di GBK dan Gaung Isi Surat SBY

Senin, 8 April 2019 12:40 WIB

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berorasi saat kampanye akbar bertajuk "Indonesia Menang bersama Prabowo Subianto" di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin, 8 April 2019. ANTARA

Di suratnya itu, SBY menegaskan dirinya tak suka rakyat Indonesia dibelah sebagai pro-Pancasila dan pro-khilafah. Jika polarisasi semacam itu dibangun dalam kampanye, mantan presiden dua periode ini mengaku khawatir bangsa Indonesia benar-benar terbelah ke dalam kubu yang berhadapan dan bermusuhan selamanya. Menurut dia, masih banyak cara kampanye lainnya. Ia mengungkit soal kampanye yang dilakukan partainya pada 2004, 2009, dan 2014.

Baca: Isi Lengkap Surat SBY Tak Setuju Konsep Kampanye Akbar Prabowo

"Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik," ucapnya. "Bangsa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu di satu sisi berkah, tetapi di sisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti."

Ia pun mengkoreksi narasi yang selama ini berkembang bahwa Prabowo diidentikkan dengan khilafah, sedangkan pesaingnya Joko Widodo atau Jokowi dituding komunis. Dia menilai narasi semcam ini tidak tepat, gegabah dan menyesatkan. "Sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Tetapi sudah terlambat. Kalau mau, masih ada waktu untuk menghentikannya," ujarnya.

Advertising
Advertising

Partai Demokrat mengaku heran dengan beredarnya surat SBY tersebut. Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menjelaskan surat itu ditulis SBY lantaran dirinya menerima laporan bahwa kampanye Prabowo identik dengan kelompok agama tertentu. Terkait saran SBY itu, Ferdinand mengaku, sudah disampaikan dan diakomodasi panitia kampanye akbar Prabowo – Sandi.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi keterangan pers seusai pertemuan tertutup di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Dalam pertemuan tersebut, Partai Demokrat resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini berujar, saran SBY sudah berjalan dalam kampanye akbar. Dia merujuk pada adanya pembacaan doa dari perwakilan agama Protestan, Katolik, dan Buddha saat kampanye.

"Saran-saran Pak SBY semua sudah dilaksanakan. Kami ingin menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa Prabowo Sandi tidak benar seperti yang dituduhkan, ingin membuat khilafah dan sebagainya itu," kata Ferdinand kepada Tempo, Ahad, 7 April 2019. Menurut dia, laporan terkait kampanye akbar Prabowo sudah disampaikan kepada SBY melalui stafnya. "Beliau menerima dengan baik situasi itu."

Menanggapi surat SBY tersebut, kubu Prabowo – Sandi secara tegas menampik jika kampanye akbar di GBK itu dinilai tak insklusif. Ketua Panitia Acara Kampanye Akbar Muhammad Taufik mengungkapkan tim panitia sejak awal telah menyusun kampanye itu secara inklusif. Taufik mengaku tak menerima saran SBY itu, baik lisan maupun tulisan. Informasi soal surat SBY itu dia dapat dari media massa.

Politikus Partai Gerindra ini menegaksan soal pembacaan doa dari sejumlah perwakilan agama itu juga telah direncanakan sebelum ada kritik dari SBY. "Gerindra kan selalu begitu (melibatkan semua agama). Tapi jangan dilihat salat subuhnya, kalau salat subuh mana ada agama lain," kata Taufik kepada Tempo, Ahad malam, 7 April 2019.

Berita terkait

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

23 menit lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

18 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

22 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

23 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 hari lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya