Ikhtiar Jokowi Mencari Suara dari Deklarasi Alumni Sekolah

Reporter

Tempo.co

Senin, 11 Februari 2019 12:57 WIB

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (tengah) menyampaikan sambutan saat menghadiri Deklarasi Alumni Trisakti Pendukung Jokowi di Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019. Alumni Trisakti Pendukung Jokowi mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. ANTARA

Dalam acara deklarasi alumni sekolah, Jokowi selalu memamerkan keberhasilannya. Dalam acara deklarasi bersama Alumni Pangudi Luhur, Jokowi membicarakan keberhasilan dia membangun Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Simak juga: Di Acara Alumni PL, Jokowi Cerita Sukses Mulai Pembangunan MRT

"Pembangunan MRT di Jakarta, saat saya jadi Gubernur saat itu saya dipaparkan. Sudah 26 tahun direncanakan. Kemudian, saya suruh paparkan. Kenapa sih ini tidak dibangun sejak 26 tahun?" kata Jokowi dalam acara deklarasi dukungan alumni SMA Pangudi Luhur di Soehanna Hall, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Proyek MRT Jakarta dirintis sejak 1985. Namun, pembangunan konstruksinya baru dimulai pada Oktober 2013, setahun setelah Jokowi menjabat Gubernur DKI. Proyek tersebut dimulai dengan pembangunan Fase I dari Lebak Bulus - Bundaran HI sepanjang 16 kilometer.

Jokowi menuturkan, penyebab proyek itu tak kunjung dibangun ternyata karena selalu menghitung untung dan rugi. Menurut Jokowi, transportasi massal pasti membuat rugi.

Berdasarkan perhitungan, kata dia, MRT Jakarta harus disubsidi Rp 3 triliun setiap tahun. Ia pun menanyakan potensi sumber pemasukan DKI dari bidang lain. Akhirnya didapat ada potensi pemasukan sebesar Rp 4 triliun jika menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) di Jakarta.

"Saya putuskan ini jalan besok. Apa yang ada di pikiran saya seperti ini keputusan politik, bukan untung dan rugi. Bukan ekonomi. Ini keputusan politik dengan segala resiko yang sudah saya hitung. Sehingga ini jalan," ucapnya.

Jokowi tak bisa membayangkan jika transportasi massal seperti MRT tak kunjung dibangun pada saat itu. Sebab, Jakarta dan sekitarnya kehilangan Rp 65 triliun per tahun akibat kemacetan.

Sementara itu di hadapan deklarasi alumni SMA se-Jakarta, Jokowi menyerang balik Prabowo yang sempat menyebut 25 persen anggaran pemerintah bocor karena korupsi. Ia mempertanyakan dari mana calon presiden nomor urut 02 itu mendapatkan angka tersebut.

Baca: Jokowi Minta Prabowo Buktikan Soal Anggaran Bocor 25 Persen

"Saya tanya hitung-hitungannya dari mana? Jangan buat pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah," katanya saat berbicara di hadapan ribuan alumni SMA se-Jakarta yang mendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019.

Jokowi menuturkan, di Indonesia, urusan anggaran dan realisasinya dibahas bersama-sama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah baru bisa menggunakan anggaran jika sudah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPR.

Baca kelanjutannya: Seberapa penting dukungan para pelajar bagi Jokowi?

Berita terkait

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

3 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

10 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

14 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

17 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

21 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

21 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

22 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

23 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

23 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

1 hari lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya