Pada Oktober 2024, Isy mengatakan juga akan diterapkan soal kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah komoditas. Nantinya, akan ditetapkan berbagai kriteria standar halal dari pemerintah yang harus diikuti pelaku usaha di seluruh niaga elektronik.
Isy belum mau mengungkapkan soal sanksi yang diberikan apabila marketplace melanggar aturan itu. Namun ia memperkirakan sanksi yang ditetapkan hanya berupa sanksi administratif. Ihwal pengawasannya, pemerintah akan membentuk tim untuk mengawasi penerapan aturan ini. Tim ini beranggotakan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koperasi dan UKM, dan lainnya. Tim ini akan bertugas melakukan patroli siber.
Batalnya rencana pelarangan TikTok Shop atau social commerce secara general mendapat berbagai respons. Bahkan, beberapa menteri Jokowi tak satu suara soal penolakan social commerce TikTok Shop di Tanah Air.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno adalah salah satu yang menolak penutupan platform TikTok Shop. Sandiaga menilai banyak pedagang lokal, khususnya pelaku UMKM yang terbantu oleh layanan tersebut untuk menjual produknya. Ia sendiri mengaku dalam beberapa pelatihan kerap mendorong agar UMKM memanfaatkan media sosial, termasuk TikTok.
Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, juga sependapat dengan Sandiaga. Menurut Budi Arie, TikTok Shop merupakan salah satu platform yang menghimpun partisipasi antar masyarakat, sehingga pemerintah tidak boleh mematikannya.
Selanjutnya: "Ini kreativitas masyarakat, jangan dihambat dong...."
