Utang Pemerintah Tembus Rp 6.625,43 Triliun, Sudah Lampu Merah?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

    Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

    TEMPO.COJakarta - Sudah dua hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus-terusan menyinggung masalah utang pemerintah. Isu ini selalu ditanggapi oleh Sri Mulyani, di tengah kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB sudah mencapai 40,85 persen per Agustus 2021, kian mendekat ke ambang batas 60 persen.

    Hari ini di depan kalangan bankir dan pimpinan perusahaan nasional, Sri Mulyani menyampaikan kembali komitmen pemerintah soal utang ini. Ia tak memungkiri bahwa utang terus meningkat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

    "Tentu kami mengendalikan kenaikan utang kita, sehingga APBN akan menjadi sehat kembali," kata Sri Mulyani dalam acara CIMB Niaga Forum secara virtual pada Rabu, 29 September 2021.

    Sehari sebelumnya, Sri Mulyani juga sudah menyinggung perkara utang ini saat melantik Sukarni, Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan . Sri Mulyani mengingatkan bahwa utang adalah sebuah instrumen dan bukan tujuan. "Bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi."

    Sri Mulyani pun sadar menyampaikan perkara utang di Indonesia bukan perkara mudah. "Kita memiliki lingkungan politik dan juga persepsi mengenai instrumen pinjaman itu sebagai sesuatu yang dianggap mungkin masih perlu diedukasikan kepada publik," tuturnya.

    Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga tak memungkiri adanya kenaikan utang dalam beberapa waktu terakhir. Tapi, ia beralasan banyak negara juga mengalami tren kenaikan yang sama.

    "Rasio utang memang naik tapi kita tidak sendirian hampir semua negara rasio utangnya naik," ujar Airlangga dalam sebuah webinar, Rabu, 29 September 2021," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kereta Cepat Jakarta - Bandung: Sembilan Tahun Perjalanan hingga Bengkak Biaya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung jadi pembicaraan publik karena muncul cost overrun. Jokowi lantas meneken Perpres untuk mendukung proyek itu.