TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan rilis satu tahun penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. OPM menyatakan akan membebaskan Philip kepada keluarganya dengan alasan melindungi kemanusiaan dan menjamin hak asasi manusia (HAM). Namun belum dipastikan waktunya.

“Kami kembalikan melalui yuridiksi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Mayor Jenderal Terianus Satto dalam keterangan resminya yang diterima TEMPO, pada Rabu, 7 Februari 2024.

Dalam rilisnya, OPM juga memberikan sejumlah foto terbaru pilot Susi Air itu. Philip Mark Mehrtens disandera oleh OPM Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Darakma di bawah pimpinan Panglima Daerah Brigadir Jenderal Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Menurut Terianus, Philip Mark Mehrtens sebenarnya bukan merupakan target utama mereka.

Pilot itu dijadikan sebagai jaminan atas pelanggaran Pemerintah Indonesia yang mengizinkan penerbangan sipil memasuki wilayah OPM di Kabupaten Nduga. “Penyanderaan terjadi sesuai standar hukum perang dan pilot Susi Air mendarat di wilayah perang dengan menggunakan perusahaan penerbangan Susi Air yang disubsidi oleh Pemerintah Indonesia dengan program Operasi Perintis,” kata Terianus melalui keterangan resmi yang diterima TEMPO, pada Rabu, 7 Februari 2024.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom buka suara mengenai alasan pembebasan Philip Mark Mehrtens dilakukan melalui sekretariat PBB, bukan dari pihak pemerintah. Mereka menilai selama satu tahun pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak mampu membebaskan Philip melalui negosiasi damai.

"Itu prinsip kami bahwa pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak mampu membebaskan pilot melalui negosiasi damai, itu intinya,” kata Sebby Sambom saat dihubungi TEMPO sambungan telepon pada Kamis, 8 Februari 2024.

Di balik itu, perjuangan tim gabungan TNI-Polri dalam lakukan pembebasan Philip dengan cara penegakan hukum sebagai tindakan terakhir apabila negosiasi berakhir buntu. Saat ini Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Komandan Korem 172/PWY, dan Kapolda Papua masih mengedepankan pendekatan lunak melalui tokoh agama, tokoh gereja, dan bupati dengan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Apabila pendekatan gagal, maka Satgas Damai Cartenz TNI-Polri akan melakukan operasi pembebasan.

Tak hanya penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang terjadi di Papua. Konflik bersenjata juga terjadi antara OPM dan TNI-Polri. Kedua belah pihak saling klaim membela pasukannya.

Pasukan TNI-Polri mengklaim bahwa pasukannya berhasil menembak mati lima anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua. Penjelasan ini dilontarkan oleh Kaops Damai Cartenz 2024, Komisaris Besar Polisi Faizal Ramadhani mengatakan informasi yang sebelumnya mengatakan tiga anggota KKB yang tewas ditembak.

Setelah pemeriksaan, ujar Faizal, korban tewas dalam penembakan ini sebanyak empat orang. “Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones,” kata Faizal melalui keterangan tertulis Rabu, 24 Januari 2024.

Selanjutnya pada Selasa, 23 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIT, pesawat yang ditumpangi oleh Satgas Gakkum ODC-2024 yang akan mendarat di Intan Jaya ditembaki oleh pasukan KKB. Setelahnya, serangan balik dilakukan oleh aparat keamanan dari Pos Perimeter TNI Yonif 330/TD untuk menyerang pasukan KKB.

“Hasil pantauan drone menunjukkan satu orang anggota KKB tewas atas nama Melkias Maisani. Jenazah maupun senjata api telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya,” jelas Faizal.

Menanggapi hal tersebut, KKB berkata sebaliknya, mereka membantah lima orang pasukannya tertembak mati oleh satuan TNI-Polri. Mereka justru mengklaim lima orang yang tertembak itu adalah masyarakat sipil Orang Asli Papua (OAP). Keterangan ini diperoleh langsung dari juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.

“Lima orang yang ditembak militer dan Polisi Indonesia itu adalah masyarakat sipil Orang Asli Papua (OAP) yang berasal dari Suku Moni,” kata Sebby Sambom, melalui keterangan tertulis yang diterima TEMPO, Rabu, 24 Januari 2024.

Pada Selasa, 23 Januari 2024, TPNPB mengatakan telah berhasil menembak mati satu anggota Indonesia di Kabupaten Intanjaya, Papua. “Brigjen Undius Kogoya dan Apeni Kobogau bertanggung jawab atas tewasnya satu teroris Indonesia di Kabupaten Intan Jaya ,” jelas Sebby.

Ahli Soroti Konfilk OPM VS TNI-Polri

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay menuntut Palang Merah Indonesia atau PMI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk membangun posko pengungsi dan penuhi kebutuhan pokok ratusan pengungsi akibat konflik bersenjata di Intan Jaya. Akibat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, menurut Emanuel, telah mengakibatkan ratusan masyarakat sipil yang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya ke beberapa tempat yang diyakini aman.

"Berdasarkan data ini jumlahnya 260 orang yang mengungsi ke rumah Pastori," kata Emanuel melalui keterangan tertulisnya pada Ahad, 28 Januari 2024.

Adapun berdasarkan data Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa atau menurut TNI-Polri, ujar Emanuel, jumlah pengungsi saat ini mencapai 500 orang. Menurut dia, ada kemungkinan bertambah seiring maraknya aksi teror yang dilakukan KKB OPM.

“Sementara PMI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya belum buat posko jadi kami tuntut segera buat,” ucapnya.

Tidak hanya Emanuel, ada juga peneliti Hak Asasi Manusia dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, juga menyoroti persoalan konflik bersenjata antara OPM dengan TNI-Polri yang sama sekali tidak disinggung di debat capres yang berlangsung di Istora Senayan, Gelora Bung Karno pada Ahad malam, 7 Januari 2024 dengan tema pertahan. Ia menyoroti kurangnya penjelasan topik penting dan krusial. Selain itu, ada materi penting lainnya yang tidak disinggung, misalnya soal reformasi TNI.

"Isu-isu tersebut penting diketahui karena berkaitan dengan bagaimana negara menjalankan kewajibannya, menjamin rasa aman bagi warga negaranya dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin 8 Januari 2024.

Terkait dengan isu Papua, kata Ikhsan, bukan hanya dalam konteks Hak Asasi Manusia atau HAM. Masalah hak asasi itu mesti serius diurai dalam perdebatan untuk topik debat capres. Sebab eskalasi konflik di Papua mengakibatkan zona tidak aman bagi kehidupan masyarakat di Papua.

Konflik Papua, kata Ikhsan, menciptakan ketakutan terhadap anak-anak, menimbulkan korban jiwa, dan luka-luka. Pendekatan keamanan dalam isu Papua sejauh ini seharusnya mendapat perhatian capres untuk dievaluasi. "Kemudian ditawarkan inisiatif dan pendekatan baru yang menciptakan kedamaian dan rasa aman di Papua," ujar dia.