TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memblokir 5 persen anggaran kementerian/lembaga (K/L) melalui kebijakan automatic adjustment. Total anggaran yang diblokir dan mencapai Rp 50,15 triliun itu hingga kini memicu polemik karena di antaranya untuk membiayai bantuan sosial atau Bansos.

Automatic adjustment berarti penyesuaian otomatis terhadap belanja yang tidak prioritas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Peruntukannya adalah sebagai cadangan ketika Indonesia mengalami keadaan darurat.

Kebijakan tersebut tertuang di dalam surat bernomor S-1082/MK.02/2023 yang diteken Sri Mulyani pada 29 Desember 2023. Surat tersebut menyatakan bahwa Presiden Jokowi meminta automatic adjustment diberlakukan mengingat kondisi geopolitik global. Automatic adjustment ini diambil dari dana rupiah murni.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menyatakan, kondisi geopolitik global saat ini berpotensi berefek pada perekonomian dunia. Maka dari itu, Indonesia dinilai perlu mengantisipasi risiko dan kemungkinan yang akan terjadi. Hingga akhirnya, lahirlah perintah automatic adjustment.

Dia menyebut, kebijakan ini terbukti berhasil menjaga ketahanan APBN beberapa tahun terakhir. “Telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023 (ketika Covid-19),” katanya dalam keterangan tertulis pada 2 Februari 2024.

Blokir Anggaran untuk Bansos

Di tengah hiruk-pikuk kritisi bantuan sosial atau Bansos yang ditebar Jokowi ke daerah-daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa automatic adjustment jadi salah satu sumber pendanaan Bansos. Bansos yang dimaksud adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. BLT tersebut disalurkan masing-masing Rp 200 ribu per penerima selama tiga bulan.

Berdasarkan APBN Tahun 2024, sebelumnya pemerintah menetapkan alokasi dana untuk program perlindungan sosial, sebesar Rp 498,6 triliun. Di dalamnya termasuk Bansos.

"Nah, nanti itu (BLT Mitigasi Risiko Pangan) tekniknya kan ada macam-macam cara. Menteri Keuangan akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat pada 5 Februari 2024.

BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disaluran mulai Januari hingga Maret. Namun, penyaluran Januari dan Februari akan dirapel alias digabungkan menjadi satu kali terima. Sri Mulyani menyebut, butuh anggaran sebesar Rp 11,25 triliun untuk memenuhi target BLT Mitigasi Risiko Pangan yang direncanakan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT Mitigasi Risiko Pangan ini menggantikan BLT El Nino, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) .

Atas keputusan tersebut, banyak kritik yang muncul dari publik, mulai dari pengamat hingga akademisi. Bahkan sebelum kebijakan automatic adjustment diberlakukan pun, pembagian Bansos oleh Jokowi telah memancing banyak kritikan.

Jokowi tak jarang turun gunung menyerahkan langsung Bansos kepada masyarakat di sejumlah daerah. Ia bertandang ke Serang, Labuan Bajo, Pekalongan, Banyuwangi hingga Jawa Tengah. Sikap Jokowi tersebut dituding berkaitan erat dengan upaya memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menuju Istana Negara. Putra sulungnya itu kini berpasangan dengan Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.

Selanjutnya: Apalagi setelah Jokowi memerintahkan Sri Mulyani untuk ...

<!--more-->

Apalagi setelah Jokowi memerintahkan Sri Mulyani untuk membekukan anggaran dan mengalirkannya untuk Bansos, semakin kencang banjir kritikan datang. Salah satunya dari pengamat pertanian di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori. Dia menyebut, BLT Mitigasi Risiko Pangan terlalu tiba-tiba dan sepertinya tanpa perencanaan yang matang.

Jika Airlangga tidak mengungkapkan asal muasal pendanaan BLT tersebut, kata Khudori, publik mungkin tidak akan pernah mengetahuinya. Sebab, sebelumnya nihil informasi mengenai sumber anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan itu. Kala itu, sumber dana BLT disebut-sebut masih akan dicari.

"BLT ini muncul tiba-tiba tampak dari penjelasan Kepala BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan bahwa anggarannya masih akan dicari. Cara-cara seperti ini bakal mempengaruhi tata kelola APBN. Program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari bisa terganggu, bahkan dimasukkan ke automatic adjustment, padahal bisa jadi program itu penting," katanya kepada Tempo pada Rabu, 7 Februari 2024.

Bansos yang muncul tiba-tiba tanpa perencanaan matang, menurut Khudori juga berpotensi tidak tepat sasaran. Tak hanya itu, berisiko ditunggangi oleh kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik.

Dia mempertanyakan apa sebenarnya urgensi dari BLT Mitigasi Risiko Pangan. Padahal, pemerintah sudah punya banyak jaring dan program perlindungan sosial serupa. "Bukanlah sudah ada sekian banyak jaring pengaman sosial reguler PKH, Program Sembako, BPJS Kesehatan untuk skema PBI, Kartu Indonesia Pintar?" ucapnya.

Menurut Khudori, sekalipun ada gejolak harga pangan, masih bisa terbantu oleh beragam Bansos dan jaring pengaman sosial tersebut. "Nama BLT Mitigasi Risiko Pangan pun bermasalah. Apakah ada risiko pangan luar biasa saat ini, sehingga perlu ada BLT dadakan?" ujar dia.

Mengingat hari pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024, keputusan pemerintah untuk menggabungkan peyaluran BLT di awal Februari juga mendatangkan curiga. "Apa dasarnya BLT 3 bulan disalurkan semua awal Februari 2024 atau sebelum Pilpres 14 Februari 2024 apa Ada hal mendesak?"

Khudori heran dengan tindakan Jokowi yang terjun langsung membagi-bagikan Bansos. Padahal, menurut dia, kepala negara tak pernah melakukannya selama ini.

"Apakah kurang kerjaan Presiden? Bukankah membagikan Bansos itu cukup dikerjakan oleh aparat, RT/RW, kepala desa atau lurah? Karena banyak keganjilan itu, bisa dipahami jika memang ada udang di balik batu dari Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan ini," kata Khudori.

Selanjutnya: Kredibilitas automatic adjustment tercoreng...

<!--more-->

Kredibilitas Automatic Adjustment Tercoreng

Pandangan serupa juga datang dari Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono. Dia menduga bahwa kebijakan automatic adjustment dibuat sekadar untuk pembiayaan program dadakan Jokowi yang sangat kental dengan kepentingan politik pragmatis.

Menurut dia, automatic adjustment sebenarnya kebijakan yang positif. Sebab, fungsinya sebagai langkah antisipasi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah mengelola anggaran dengan berhati-hati.

Akan tetapi, niat mulia automatic adjustment itu menjadi tercoreng karena terindikasi unsur politis. "Kredibilitas kebijakan automatic adjustment ini menjadi hancur karena diadopsi bukan untuk tujuan mulia menurunkan beban APBN dari cost of fund pembiayaan anggaran atau menjadi cash buffer bagi APBN menghadapi ketidakpastian," katanya ketika dihubungi pada Rabu, 7 Februari 2024.

Dengan adanya anggaran baru dari automatic adjustment, menurut Yusuf, mengartikan kebijakan dadakan Presiden dianggap lebih baik dan perlu diprioritaskan daripada program K/L yang telah direncanakan secara matang. "Ini tentu menjadi preseden buruk dalam proses perencanaan pembangunan kita, di mana sebuah program dadakan dan bahkan juga sangat didorong kepentingan personal presiden."

Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini juga menilai bahwa APBN digelontorkan jorjoran untuk Bansos. Tujuannya pun tidak lagi bersih, namun mengandung unsur kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. "Memobilisasi anggaran sosial yang Rp 500 triliun itu untuk kepentingan politik," tuturnya dalam diskusi daring pada Rabu, 7 Februari 2024.

Didik memahami bahwa dugaan tersebut memang sulit untuk dibuktikan, namun bisa dirasakan. "Apapun alasannya, ya memang tidak mudah membuktikan, tetapi ini sudah seperti kentut. Kentutnya ada, kita rasakan."

Sepanjang pengamatannya, Didik menganggap Pemilu 2024 sebagai Pemilu paling tidak jujur dan tidak bersih dalam catatan sejarah. Dia menyamakan era Jokowi dengan rezim Presiden Soeharto, ketika birokrasi dimobilisasi demi kepentingan terselubung.

"Sudah seperti zaman Pak Harto. Mobilisasi Golkar pada waktu itu, ya sudah terjadi (saat ini) dan hanya terjadi ketika kekuasaan itu otoriter. Sekarang sudah sempurna otoriternya dan presiden sudah seperti raja," katanya.

Anggaran Jumbo untuk Bansos jadi Sinyal Kegagalan Jokowi

Guru Besar Ekonomi Universitas Paramadina Didin S. Damanhuri memandang penggelontoran anggaran yang besar untuk Bansos mestinya menandakan tingginya tingkat kemiskinan Indonesia. Sebagaimana salah satu tujuan Bansos adalah mengentaskan kemiskinan atau setidaknya meredam krisis ketika pandemi atau kondisi serupa.

Tepatnya pada kondisi di mana masyarakat mengalami penurunan daya beli dan proses pemiskinan. "Jadi, Bansos sebagai shock absorber bagi masyarakat. Nah, pandemi ini kan sudah berakhir, kita masuk ke endemi dan kemiskinan menurut data juga sudah menurun, walaupun belum ideal."

Per Maret 2023, Badan Pusat Statistik memcatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 25,9 juta orang atau 9,36 persen. Pada Maret 2022, jumlahnya 9,54 persen dan 10,14 persen pada 2021. Ketika pandemi tahun 2020, angka kemiskinan memang tercatt meningkat yakni 9,78 persen pada Maret dan 10,19 pada September.

Fakta inilah yang disoroti oleh Didin, bahwa data menunjukkan angka kemiskinan Indonesia menurun, namun Bansos diberikan besar-besaran. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah hingga anggaran Bansos diperbesar dan nyaris menyentuh Rp 500 triliun. "Jadi, memang ini sudah salah satu pertanyaan besar, bahwa penggelontoran Bansos di era di mana kita akan Pilpres sudah menjadi alat politik," ucap dia.

Didin juga menyebut perihal stiker pasangan calon (Paslon) Capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran di kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bulog. "Yang makin mencolok ada bukti bahwa pembagian Bansos ini di sebagian daerah, sebagian tempat, dilabeli berlogo paslon tertentu, itu 02. Dengan pesan bahwa kalau 01 dan 03 menang, Bansos itu tidak akan diteruskan. Jadi, ini indikasi sangat kuat bahwa politisasi Bansos oleh Presiden Jokowi," kata dia.

Selanjutnya: Ada anggaran yang tidak diganggu gugat...

<!--more-->

Ada Anggaran yang Tidak Diganggu Gugat

Namun ternyata ada tujuh anggaran yang dibebaskan dari automatic adjustment. Belanja-belanja ini dinilai pemerintah menjadi prioritas, sehingga tidak perlu ikut dalam automatic adjustment. Mulai dari belanja bantuan sosial seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako.

Di samping itu, pemerintah juga mengecualikan belanja Pemilu, belanja Ibu Kota Negara (IKN), serta belanja pembayaran kontrak tahun jamak. Kemudian belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan, belanja daerah otonomi baru atau K/L baru, hingga belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Sementara itu, ada 10 akun belanja barang yang dinilai tidak prioritas, sehingga dapat dibekukan melalui automatic adjustment. Mulai dari honor ((521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket meeting (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non-operasional lainnya (521219).

Kemudian, belanja modal juga menjadi salah satu unsur yang dikenakan automatic adjustment. Lalu, kegiatan yang saat ini diblokir dan dokumen pendukungnya diperkirakan tidak dapat dipenuhi sampai akhir semester 1 Tahun Anggaran 2024.

Yusuf menyesalkan kebijakan pemerintah yang memaksa K/L untuk berhemat, sedangkan pada waktu yang bersamaan pemerintah terus menjalankan program-program besar yang tidak mendesak. Contohnya penyertaan modal negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara dalam rangka penugasan proyek strategis nasional. Misal lagi pembangunan jalan tol dan Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

"Kita bahkan melihat pemerintah justru semakin mendorong program mercusuar seperti pembangunan IKN dan terkini bahkan menjalankan kebijakan Bansos yang ugal-ugalan untuk kepentingan elektoral di Pemilu 2024," ujar ekonom tersebut.

Hal ini, kata dia tentu menjadi paradoks dan ironis. Terlebih, diduga mengandung kepentingan politik personal presiden. "Bansos sembako adalah program insidental yang rawan suap, korupsi dan politisasi dalam pelaksanaannya. Program yang disukai pihak tertentu, terlebih jelang tahun politik."

Blokir Anggaran Bukan Pertama Kali Dilakukan

Kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan juga pernah memblokir sejumlah anggaran. Total nilai automatic adjustment ketika itu adalah sebesar Rp 50.232.277.303.000.

Keputusan itu pun sempat membuat Menteri Sosial Risma Trimaharini protes, karena anggaran Bansos sebesar Rp 412 miliar diblokir dari total anggaran kementeriannya Rp 78,1 triliun. "Saya sudah sampaikan ke Menkeu, ‘Bu kalau sudah disetujui DPR, mestinya kita bisa jalan.’ Ini termasuk Bansos, lho, diblokir Rp 400-an miliar ini,” kata Risma pada 8 Februari 2023, dalam catatan Tempo.

Sebagai langkah antisipasi ketika pandemi Covid-19 lalu, Sri Mulyani juga pernah memangkas anggaran K/L sebesar Rp 20,45 triliun pada 2022. Sama seperti sekarang, kebijakan tersebut mengikuti mandat Jokowi.

ANNISA FEBIOLA | AMELIA RAHIMA SARI | ANDIKA DWI

Pilihan Editor: Mahfud MD Kritik Penyaluran Bansos ala Jokowi: Seakan-akan Kedermawanan Pemerintah, Padahal Itu Milik Rakyat..