TEMPO.CO, Jakarta - Foto AI pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kini tak hanya terpasang di baliho pinggir jalan. Foto juga itu menjadi perbincangan hangat lantaran ditempel di beras bansos yang dibagikan Bulog itu berasal dari cadangan beras pemerintah atau CBP.

Foto beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran itu tersebut di media sosial X. Kejadian ini dinilai menguatkan dugaan politisasi instrumen negara. Hal tersebut mengingat CBP dibuat untuk meredam kenaikan harga beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan atau bansos.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabowo-Gibran," ujar Jhon Sitorus lewat akun X pribadinya, dikutip pada Senin, 29 Januari 2024.

Gibran maupun Prabowo tak merespons lebih lanjut soal beras Bulog berstiker kampanye itu. “Di mana itu? Tempatnya di mana, entar saya urus,” ujar Gibran kepada saat ditemui di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis malam, 25 Januari 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim pasokan CBP tak mungkin dipolitisasi. Arief berdalih beras Bulog untuk program SPHP maupun bansos sudah diberi label Bapanas dan Bulog sehingga tak mungkin disalahgunakan.

Senada, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan beras SPHP memang mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor. Bulog juga bekerja sama dengan retail modern agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut. Dengan begitu, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Selanjutnya: Bayu mengatakan beras SPHP mudah didapatkan karena ...

<!--more-->

Bayu mengatakan beras SPHP mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor. Bulog juga bekerja sama dengan retail modern agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut.

Namun, ia enggan enggan menanggapi soal siapa yang membeli beras SPHP untuk kampanye Prabowo-Gibran tersebut. Mengingat beras SPHP dijual terbatas, maksimal dua kemasan atau sebesar 10 kilogram per hari. "Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," kata Bayu kepada Tempo, 24 Januari 2024.

Dugaan penyelewengan instrumen negara ini sudah terendus sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah dari Gibran, semakin aktif berperan dalam kebijakan bansos menjelang Pemilu. Jokowi memutuskan melanjutkan program ini pada Januari hingga Juni 2024 meskipun besarnya potensi penyalahgunaan bansos di tahun ini.

Jokowi pun berkali-kali turut hadir di daerah melaksanakan seremonial pembagian bansos beras, sembako, hingga uang tunai. Saat di Serang, Banten, misalnya, Jokowi membagikan bansos dan kaos di lokasinya yang terpampang baliho Paslon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Istri Jokowi, Iriana, juga diduga berpose salam dua jari dari dalam mobil saat melakukan iring-iringan di Jawa Tengah usai membagikan bansos. Adapun salam dua jari identik dengan salam pendukung pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi tak menjawab secara lugas. “Ya nggak tahu. Kan Menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan,” kata Jokowi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Selanjutnya: Meski diterpa kritik soal politisasi bansos, Jokowi...

<!--more-->

Meski diterpa kritik soal politisasi bansos, Jokowi tetap bergeming. Hingga akhirnya ia mengatakan bahwa presiden boleh memihak dan ikut berkampanye. "Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kami ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai langkah Jokowi menunjukkan bahwa alat negara seperti bansos telah dipolitisasi secara terang-terangan untuk kepentingan elektoral jangka pendek menjelang Pemilu. "Kami sangat prihatin dengan politisasi bansos yang dipertontonkan dengan sangat vulgar oleh penguasa," ujar Yusuf saat dihubungi, Rabu, 24 Januari 2024.

Yusuf menekankan prinsip dasarnya bansos adalah kewajiban pemerintah kepada warga negara. Khususnya untuk warga yang tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan dasar mereka karena kefakiran, kemiskinan, dan keterlantaran. Dengan demikian, bansos untuk masyarakat miskin, terutama kelompok marjinal seperti warga lansia dan penyandang disabilitas, adalah tugas mulia negara untuk melindungi setiap warga negara.

Menurut Yusuf, motivasi elektoral untuk politisasi bansos juga telah mendistorsi substansi dan arah besar kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sebab, ia menilai pemerintah seharusnya berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti UMKM, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas secara luas, bukan terus memperbesar dan memperluas bansos.

Dengan demikian, tutur Yusuf, prinsip dasar bansos seharusnya bersifat temporer. Artinya, program tersebut seharusnya dihentikan dan direalokasi ke penerima baru yang lain ketika penerima lama sudah tidak lagi membutuhkan, yaitu ketika kesejahteraannya telah meningkat. Selain itu, ia menilai penyaluran bansos tak perlu dilakukan dengan unsur seremonial.

Terlebih, besarnya anggaran bansos tak berbanding lurus dengan pencapaian target penurunan kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah Rasunnah mengatakan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 belum tercapai meski anggaran perlindungan sosial sudah banyak digelontorkan.

Selanjutnya: "Banyak anggaran untuk sektor perlindungan sosial ..."

<!--more-->

"Banyak anggaran untuk sektor perlindungan sosial seperti Bansos (bantuan sosial) misalnya, namun yang kita harapkan tidak terjadi, misalnya target kemiskinan ekstrem yang tidak tercapai," ucap Ani dalam diskusi Outlook Perlindungan Sosial 2024 yang diselenggarakan Tempo di Jakarta pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Tercatat ada 10 program Bansos yang dibuat pada era Jokowi. Antara lain, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD), Program Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Subsidi Energi seperti BBM, Listrik, LPG 3 kilogram, Rehabilitasi Sosial Anak, Bantuan Sosial Lansia, Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial Korban Bencana, Bantuan Subsidi Upah, dan Rumah Sejahtera Terpadu.

Sayangnya, menurut Ani, program-program tersebut tidak selaras dengan capaian target perlindungan sosial. Tercatat tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 masih di angka 1,12 persen. Jumlah penduduk miskin pun masih sebanyak 9,36 persen

Kondisi ini membuat sejumlah ekonom menuntut pemerintah untuk melakukan investigasi soal dugaan penyelewengan bansos. Pemerintah juga diminta melakukan evaluasi ihwal kebijakan perlindungan sosial yang selama ini dilaksanakan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan pengadaan beras Bulog berasal dari uang negara. Sebagian beras tersebut juga berasal dari hasil impor. Sementara itu, ia menilai beras ini kini bukan lai untuk meredam kenaikan harga beras, melainkan membeli suara orang-orang miskin dengan kedok pemberian bansos.

Menurut Bhima, hal itu sudah menjadi bukti penyalahgunaan bansos. "Bahkan bisa masuk pada tindak pidana mengklaim bansos pemerintah menjadi salah satu program kampanye Capres. Ini harus jadi evaluasi besar-besaran," tuturnya ketika dihubungi, Rabu, 24 Januari 2024.

RIANI SANUSI PUTRI | DANIEL A FAJRI

Pilihan Editor: Ekonom soal Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2024: Mestinya Perbaiki Aspek Fundamental, tapi Terlalu Fokus Berbagi Bansos