TEMPO.CO, Jakarta - Isu sejumlah menteri akan mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, mencuat hanya empat pekan sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Isu tersebut bermula dari pernyataan ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri. Dalam diskusi bertajuk Political Economic Outlook 2024, Faisal menyatakan telah mendengar kabar koleganya itu bakal mundur.

"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur," kata Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024, seperti dikutip Selasa 16 Januari 2024.

Faisal juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.

Di sela-sela Aksi Kamisan, Jakarta pada 18 Januari 2024, Faisal menuturkan, ada sejumlah menteri yang dapat dikategorikan sebagai teknokrat. Jika dipaksa menjalankan kebijakan yang tidak sesuai, menteri tersebut bisa melawan, bahkan keluar dari kabinet. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah menteri yang bakal mundur, selain Sri Mulyani dan Basuki, ada juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif.

“Nah, dari situ saya identifikasi ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Basuki kan juga teknokrat. Mungkin ada beberapa lagi, mungkin Pak Arifin Tasrif,” ujar Faisal.

Ketidaknyamanan di Kabinet

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mengakui ada menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merasa tidak nyaman di masa Pemilu 2024. Meski demikian, Hasto menyebut menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal demi rakyat.

"Kita lihat memang ada ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini," kata Hasto usai membuka Rakerda PDIP Sulawesi Utara di Manado, pada Sabtu, 20 November 2024, dalam keterangan tertulis.

Menteri dari PDIP, kata Hasto, akan memastikan bahwa perannya di pemerintahan akan dimaksimalkan secara baik. Langkah ini dipilih disebut karena ingin memberikan pelayanan kepada rakyat karena menjadi menteri merupakan tanggung jawab ke negara. "Seluruh menteri dari PDIP harus membedakan mana tanggung jawab bagi negara, bagi rakyat, itu jauh dikedepankan daripada sekedar kontestasi. Karena kami percaya rakyat akan memilih pemimpin terbaik," kata Hasto.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, turut menebalkan isu mundurnya Sri Mulyani. Dalam cuitan di akun X-nya, Prastowo mengatakan pihaknya ingin istirahat sejenak dari kebiasaannya mengklarifikasi informasi yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi 2000, sumber Tempo menyebut sinyal dari Prastowo menunjukan keinginan dirinya untuk mundur dari Kementerian Keuangan. Sumber yang sama menyebut Juru Bicara Kementerian Keuangan itu sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Sri Mulyani.

Selain itu, sumber Tempo juga menyebut perbedaan pendapat dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, merupakan salah satu pemantik munculnya keinginan bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mundur. Keduanya berselisih mengenai anggaran pertahanan. Terbaru, Sri Mulyani menolak pengajuan anggaran Menteri Pertahanan untuk membeli 12 pesawat Mirage 2000-5.

Belanja pesawat jet bekas asal Qatar Air Force itu bernilai 733 juga euro atau setara dengan Rp 12,4 triliun dengan kurs rupiah 16.966 per euro. Alasan Kementerian Keuangan menolak anggaran tersebut karena kapasitas fiskal negara tidak dapat mendukung proyek ini.

Prabowo pun sempat mengutarakan minimnya dukungan Kementerian Keuangan soal proyek tersebut dalam debat calon presiden pada Ahad, 7 Januari 2024. "Banyak yang kami ajukan tak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo.

Selain perbedaan pendapat dengan Prabowo, pemantik lain yaitu sikap politik Presiden Jokowi soal kucuran bansos El Nino yang dinilai terlalu besar dan membebani anggaran negara. Akhirnya nilainya dikurangi.

Tempo telah menghubungi Prastowo untuk diminta konfirmasi, tapi hingga Ahad siang, 21 Januari 2024, Prastowo belum merespons.

Adapun Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya awak media ihwal dirinya disebut bakal melepas jabatan sebagai bendahara negara itu. “Saya bekerja saja,” kata Sri Mulyani sembari berjalan ke mobilnya, Jumat 19 Januari 2024.

Berbusana merah muda dengan motif kembang, Sri Mulyani masih tampak menghadiri rapat kabinet di Istana Negara pada Jumat, 19 Januari 2024 untuk membahas pajak hiburan dan dana pendidikan.

Selanjutnya: Tanggapan Jokowi...
<!--more-->

Presiden Jokowi menanggapi isu menteri-menteri akan mengundurkan diri dari kabinetnya menjelang Pilpres 2024. Menurut Jokowi, kabar tersebut merupakan hal biasa di bulan politik. "Ya namanya bulan politik, tahun politik. Semua hal pasti akan berkaitan dengan yang bersifat politik," kata Jokowi usai menghadiri acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Januari 2024.

Jokowi mengklaim para menteri tetap bekerja seperti biasa meski terdapat isu tersebut. "Tapi biasa, wong kita kerja biasa. Kerja rutin biasa," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut isu atas mundurnya menteri dari kabinet sebagai upaya untuk menggoyang pemerintahan. Dia mengklaim Kabinet Indonesia Maju tetap solid.

“Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Presiden, pada Jumat, 19 Januari 2024. Moeldoko juga menyebut di ruang sidang kabinet semua berjalan baik-baik saja dan tidak muncul emosi aneh-aneh.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyinggung isu mundurnya menteri ini bersamaan dengan isu pemakzulan dari Petisi 100. Menurut Ujang, isu-isu seperti ini wajar muncul di tengah cawe-cawe Jokowi terhadap pemilihan umum atau Pemilu 2024.

“Ini kritik ke Jokowi karena banyak cawe-cawe. Di situ serangan ke Jokowi bukan hanya keinginan lawan politik memakzulkan, tapi ingin mengingatkan Jokowi secara keras agar tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” kata Ujang.

Dalam posisi terjepit seperti itu, Ujang menilai jiwa negarawan orang nomor satu di Indonesia itu mesti dimunculkan. “Proporsional saja. Kita saling mengoreksi dan mengkritik karena ini negara demokrasi. Jokowi juga harus menerima kritik dari masyarakat, lawan politik, agar kekuasaan digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk keluarganya,” kata Ujang.

ADIl AL HASAN | KORAN TEMPO | MAJALAH TEMPO | SULTAN ABDURRAHMAN


Pilihan Editor: Ramai Kabar Isu Mundurnya Menteri Jokowi, Ini Kilas Balik 14 Menteri Mundur sebelum Soeharto Lengser