TEMPO.CO, Jakarta - Sheikh Hasina kembali menjabat Perdana Menteri Bangladesh setelah memenangkan pemilihan umum untuk keempat kali berturut-turut pada Ahad, 7 Januari 2024. Secara keseluruhan, dia telah menduduki kursi perdana menteri selama lima periode di negara yang sebagian besar pemilunya dianggap tidak “bebas dan aktif” sejak kemerdekaan pada 1971.

Ia adalah putri dari Sheikh Mujibur Rahman, bapak pendiri Bangladesh yang terbunuh dalam kudeta militer pada 1975 bersama dengan sebagian besar anggota keluarganya. Hasina yang kini berusia 76 tahun pertama kali menjadi perdana menteri pada 1996 hingga 2001, dan kembali berkuasa delapan tahun kemudian pada 2009.

Partai yang diketuai Hasina, Liga Awami Bangladesh, hampir tidak menghadapi saingan serius setelah kubu oposisi Partai Nasional Bangladesh (BNP) menyerukan pemogokan dan memboikot pemilu Ahad lalu, yang disebut sebagai “pemilu palsu”. Liga Awami Bangladesh mengantongi suara hampir 75 persen atau sebanyak 216 dari 299 kursi parlemen, menurut laporan awal stasiun televisi dan jaringan jurnalis di seluruh Bangladesh.

Padahal, jumlah pemilih hanya sekitar 40 persen ketika pemungutan suara ditutup, kata ketua komisioner pemilu Kazi Habibul Awal. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan pemilu terakhir tahun 2018, yang mencapai lebih dari 80 persen pemilih.

BNP mengatakan Hasina berupaya melegitimasi pemilu palsu. Partai tersebut, yang telah menolak dua dari tiga proses pemilu ke belakang, memboikot pemilu kali ini setelah Hasina menolak tuntutan mereka untuk mengundurkan diri dan mengizinkan otoritas netral untuk menjalankan pemilu. BNP menuding partai yang berkuasa itu melibatkan nama-nama kandidat independen palsu agar pemilu terlihat lebih kredibel, sebuah klaim yang dibantah oleh Liga Awami.

Mereka menyerukan mogok kerja selama dua hari di seluruh negeri hingga Ahad, meminta masyarakat untuk menghindari pemilu. “Rakyat di negara ini memboikot pemerintah dengan tidak mendatangi tempat pemungutan suara,” kata pemimpin BNP Abdul Moyeen Khan. Menurutnya, seruan boikot dari pihak oposisi berhasil.

<!--more-->

Bagaimana proses pemilu di Bangladesh?

Pemilu kali ini diadakan untuk memperebutkan 299 dari 300 kursi parlemen. Di satu kursi, pemilu ditunda sesuai undang-undang setelah seorang calon independen meninggal.

Bangladesh memungut suara untuk badan legislatif dengan satu kamar atau majelis. Parlemen nasional satu kamar yang disebut Jatiyo Sangshad mempunyai 350 anggota; 300 di antaranya dipilih secara langsung melalui pemilu nasional untuk masa jabatan lima tahun. Sementara 50 keanggotaan diperuntukkan bagi perempuan yang dipilih oleh partai yang berkuasa atau koalisi.

Perdana Menteri Bangladesh adalah kepala pemerintahan, sementara presiden yang merupakan kepala negara dipilih oleh Parlemen Nasional. Presiden Bangladesh adalah jabatan seremonial dan tidak mempunyai kendali apa pun atas jalannya negara. Mohammed Shahabuddin memegang posisi tersebut sejak April 2023.

Pemilu diwarnai kekerasan
Hasina menolak tuntutan BNP untuk mengundurkan diri dan mengizinkan otoritas netral untuk menjalankan pemilu. Dia menuduh oposisi menghasut protes anti-pemerintah yang telah mengguncang Dhaka sejak akhir Oktober dan menewaskan sedikitnya 14 orang.

Pemerintah pusat pun mengerahkan angkatan bersenjata untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilu di tengah ketengangan yang meningkat. “Anggota pasukan bersenjata akan ditempatkan di titik-titik simpul dan tempat-tempat lain di setiap distrik, subdistrik, dan wilayah metropolitan,” demikian pernyataan Humas Antar-Layanan, sayap media militer Bangladesh pada 3 Januari lalu.

Mereka ditugaskan membantu Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah daerah untuk memastikan perdamaian dan disiplin dari 3 hingga 10 Januari.

Meski demikian, kekerasan selama masa pemilu tetap terjadi. Setidaknya empat orang tewas pekan lalu dalam kebakaran kereta api yang oleh pemerintah disebut sebagai pembakaran disengaja. Beberapa tempat pemungutan suara, sekolah dan biara Buddha juga dibakar.

Sehari setelah pemungutan suara pada Senin, polisi mengatakan setidaknya lima aktivis Liga Awami diserang dan dilukai oleh pendukung kandidat independen yang kalah di distrik pesisir Patuakhali.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pemilu di Bangladesh tidak berlangsung bebas dan adil, sekaligus menyampaikan keprihatin atas laporan penyimpangan pemilu dan mengutuk kekerasan yang terjadi. Kantor luar negeri pemerintah Inggris juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “tindakan intimidasi dan kekerasan”.

<!--more-->

Hasina menekan oposisi

Hasina mencap partai oposisi utama sebagai “organisasi teroris”. Kritikus menuduh Hasina melanggengkan otoritarianisme, melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan keras terhadap kebebasan berpendapat, serta menindas suara yang berbeda pendapat.

Sebelumnya dia pernah bergandengan tangan dengan rivalnya, ketua BNP dan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, untuk memimpin pemberontakan rakyat pro-demokrasi yang menggulingkan penguasa militer Hossain Mohammad Irsyad dari kekuasaan pada 1990 silam.

Hasina, yang kalah dari Zia lima tahun setelah jabatan perdana menteri pertamanya pada 1966, bahkan pernah dipenjarakan bersama atas tuduhan korupsi pada 2007 setelah kudeta yang dilakukan oleh pemerintah yang didukung militer.

Setelah tuduhan tersebut dibatalkan dan mereka bebas untuk mengikuti pemilu di tahun berikutnya, Hasina menang telak dan mempertahankan kuasa hingga sekarang.

Kepemimpinannya menjadi semakin otokratis seiring berjalannya waktu, ditandai dengan penangkapan massal terhadap lawan politik dan aktivis, penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum.

Sementara Zia, yang kini berusia 78 tahun dengan kondisi kesehatan buruk, dihukum penjara selama 17 tahun atas tuduhan korupsi pada 2018. Para petinggi BNP juga telah dikirim ke balik jeruji besi dan putra sulung Zia, Tarique Rahman, berada dalam pengasingan di Inggris.

Ekonomi maju, namun demokrasi mati
Setelah meremehkan boikot yang dilakukan oposisi, putri bapak pendiri Bangladesh itu mengatakan tujuannya dalam lima tahun ke depan adalah untuk meningkatkan perekonomian.

Dalam 15 tahun masa kekuasaannya, ia telah dipuji karena mampu membalikkan perekonomian dan industri garmen besar-besaran, memimpin ledakan ekonomi yang luar biasa. Sebagian besar upayanya disokong oleh buruh pabrik perempuan yang menggerakkan industri ekspor garmen.

Bangladesh, salah satu negara termiskin di dunia ketika memperoleh kemerdekaan dari Pakistan pada 1971, telah tumbuh rata-rata lebih dari enam persen setiap tahunnya sejak 2009. Angka kemiskinan pun turun drastis dan lebih dari 95 persen dari 170 juta penduduk negara itu kini memiliki akses terhadap listrik, dengan pendapatan per kapita melampaui India pada 2021.

Selain itu, dia juga mendapat pujian internasional karena Bangladesh telah membuka pintu untuk tempat berlindung muslim Rohingya yang melarikan diri dari persekusi di negara tetangga, Myanmar.

Kendati demikian, pemilu yang telah memenangkan Hasina selama lima periode menunjukkan matinya demokrasi di Bangladesh.

Sebelum hari pemilu, Human Rights Watch mengatakan pemerintah Bangladesh telah gagal untuk “menciptakan lingkungan di mana semua pihak bisa sepakat untuk memberikan hak kepada rakyat Bangladesh untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilu yang bebas dan adil”. Selain itu, think-tank International Crisis Group, mengatakan pemilu tersebut tidak memiliki kredibilitas.

Hasina mengatakan dia tidak perlu membuktikan kredibilitas pemilu kepada siapa pun. “Yang penting adalah apakah rakyat Bangladesh mau menerima pemilu ini,” kata dia.

REUTERS | AL JAZEERA | TIME

Pilihan editor: Jihad Islam Rilis Video Sandera Israel Minta Dibebaskan