TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengomentari konflik yang sedang terjadi di Kampung Susun Bayam. Dia meminta penggantinya di Jakarta saat ini segera mengizinkan warga eks Kampung Bayam untuk tinggal di kampung susun itu.

Anies, kini salah satu capres dalam Pemilu 2024, memang berada di pusaran konflik di kampung susun yang berlokasi di kompleks Jakarta International Stadium (JIS) itu. Janji yang pernah diberikannya-lah yang digunakan sebagai alas hak warga eks Kampung Bayam masuk kampung susun yang telah diresmikan Anies pada Oktober tahun lalu tersebut.

Hingga sebagian di antaranya kemudian nekat menghuni paksa sejumlah unit yang ada di sana meski belum mencapai kesepakatan harga sewa unit dengan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, pengelola. Peristiwa ini terjadi pada akhir November lalu.

Warga membobol pintu setelah tinggal di selasarnya sejak Maret lalu dan menolak relokasi ke rusun sekitar.

Para warga itu adalah yang berasal dari Kelompok Petani Kampung Bayam Madani (KPKBM) yang diketuai Muhammad Furkon. Mereka sebelumnya tinggal di Hunian Sementara Kampung Bayam Madani di Jalan Tongkol, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Pemerintah Jakarta memfasilitasi hunian sementara tersebut meski pada 18 Agustus 2021, Jakpro telah menuntaskan program ganti untung terhadap 642 kepala keluarga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam, 12 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana

"Dari awal dirancang, mereka yang tinggal sekitar JIS nantinya akan bisa tetap tinggal di kawasan itu," kata Anies dalam siaran video lewat akun YouTube DariPendopo pada 27 Maret 2022.

Asal Usul di Hunian Sementara

Dari hunian sementara, Ketua RT setempat, Marjani, menyebut bahwa eks warga Kampung Bayam kelompok tani yang sudah tinggal di wilayahnya selama 3 tahun itu terdiri dari 50 KK. Namun, hanya 42 yang diakui secara administratif.

Dari 42 KK itu, total jumlah jiwanya 140. Per akhir tahun lalu, jumlahnya menyusut karena Marjani mendata tersisa 36 KK yang tinggal. Jumlah itu yang disebutnya memutuskan menghuni paksa Kampung Susun Bayam dan sedang proses pindah.

"Sedangkan sebanyak 14 KK telah pindah dan hanya 6 KK di antaranya yang melapor saat meninggalkan Huntara," katanya saat ditemui pada akhir Desember lalu.

Berdasarkan penelusuran TEMPO, hunian sementara itu berdiri di atas sebuah lahan yang disediakan oleh Pemerintah DKI. Dari semula lahan kosong, kini di atasnya berdiri sejumlah bangunan semipermanen. Beberapa penghuninya terlihat memelihara ayam dan anjing yang bebas berkeliaran di sekitar hunian.

Menurut Marjani, semua hunian yang ada dibikin warga eks Kampung Bayam sendiri. Itu seperti yang juga diamini Joko, Sekretaris KPKBM, saat ditemui di lokasi dan hari yang sama.

Joko mengatakan, pembangunan menggunakan uang ganti untung dari proyek JIS. "Di sini kami sementara sampai nanti pindah semua ke Kampung Susun Bayam," kata Joko.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Marjani menyebutkan, sebagian besar warga KPKBM memiliki pencarian sebagai pedagang. Ada juga yang kerja serabutan. "Kerja kantoran juga ada," kata Marjani.

Marjani juga bercerita bahwa sejak kelompok tani itu hadir, mereka mulai berbaur dengan warga sekitar. Warga asli, dijelaskan Marjani, mayoritas tinggal dekat Jalan Tongkol. "Kadang mereka suka main ke sini, ketemu sama warga sini. Saya juga suka nengokin ke sana," kata Marjani.

Beda Data di Huntara dan Kampung Susun Bayam

Namun, angka 42 atau 36 KK berbeda dari jumlah KK dalam KPKBM yang membobol masuk Kampung Susun Bayam. Ketua KPKBM, Muhammad Furkon mengatakan ada 64 KK.

Bersamaan dengan itu Marjani mendengar kabar adanya warga luar eks Kampung Bayam di hunian sementara. Dia mengaku sudah mengecek langsung ke lokasi bersama petugas kelurahan.

Saat hunian kosong yang ditinggal pemiliknya itu diperiksa, Marjani membenarkan menemukan ada orang lain yang menempatinya. Namun, pengakuan yang diterimanya, mereka adalah kerabat salah seorang anggota kelompok tani.

"Masih anaknya juga, katanya. Saya cek bareng kelurahan biar enggak salah," ujarnya.

Dugaan adanya warga di luar KPKBM juga dibenarkan oleh salah seorang warga. Dia mengaku pernah melihat ada orang non eks Kampung Bayam yang ikut tinggal di salah satu hunian.

"Saya enggak kenal dia siapa. Enggak pernah lihat juga tapi tinggal di situ," kata salah seorang anggota KPKBM yang tak mau disebutkan namanya.

Keterangan berbeda diberikan Joko. Menurutnya, tak ada warga luar eks Kampung Bayam yang ikut tinggal di hunian semetara lalu ikut membobol Kampung Susun Bayam. "Yang tinggal di sini 50 KK itu. Kelompok tani juga ada 14 KK juga di luar Huntara," ujarnya. Total 64 KK ini senada keterangan Furkon.

Tampak luar Kampung Susun Bayam di area Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dihuni paksa oleh sebagian eks warga Kampung Bayam , Rabu 13 Desember 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

Sebelumnya, Lurah Papanggo Tomi Haryono membenarkan hanya 42 KK di Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang lolos verifikasi untuk janji bisa menghuni Kampung Susun Bayam. Jumlah itu pula yang dicatatnya difasilitasi hunian sementara di Jalan Tongkol, Ancol.

Tomi mengoreksi keterangan 50 KK versi Jakpro dan 64 KK yang merupakan klaim Ketua KPKBM Muhammad Furkon. “Kalau dari SK Wali Kota 42 KK,” kata Tomi.

Tomi juga mengungkap adanya perpecahan dalam kelompok yang sama yang semula sejumlah 50 KK itu. Ada beberapa orang yang tidak sejalan dengan Furkon disebutnya kini menjalani relokasi ke rusun sekitar di Jakarta Utara ataupun bergabung dengan kelompok binaan Jakpro.

Baca berita seputar konflik yang terjadi di Kampung Susun Bayam di sini.