Politisasi Penyaluran Bansos di Tahun Pemilu, Dikritik Jalan Terus
Reporter
Riani Sanusi Putri
Editor
Martha Warta Silaban
Minggu, 7 Januari 2024 07:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi memperpanjang masa penyaluran bansos atau bantuan pangan mulai Januari hingga Juni 2024. Pemberian bansos menjelang Pemilu ini menuai sejumlah kritik lantaran disinyalir menjadi cara salah satu kandidat untuk memperoleh suara.
Kecurigaan tersebut semakin menguat saat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyinggung soal bansos di acara kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kendal, Jawa Tengah, pada akhir Desember 2023 lalu. Zulhas mengklaim bahwa bansos merupakan pemberian dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi, ayah dari Gibran.
Soal polemik tersebut, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu enggan berkomentar banyak. "Diomongin apa aja boleh. Semakin diomongin, semakin bagus," ujar Zulhas saat ditemui Tempo di kantornya, Kamis, 4 Januari 2023.
Ihwal rencana Komisi IV untuk yang akan memanggilnya perihal dugaan politisasi bansos ini, Zulhas mengaku akan senang membahas tudingan itu bersama DPR. "Semakin dipanggil, semakin bagus," kata dia.
Adapun faktanya penyaluran bantuan pangan tersebut bukan berasal dari pihak pribadi Jokowi melainkan dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog. Pada 2023, Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama Bulog meluncurkan bantuan pangan beras dalam dua tahapan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan hingga 29 Desember 2023, penggelontoran CBP mencapai 2.761.856 ton. Dari total tersebut, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton dan bantuan pangan beras tahap kedua September-Desember 848.696 ton. Lalu bantuan pangan beras tahap pertama di tahun lalu 640.590 ton, golongan anggaran 87.551 ton, dan tanggap darurat 2.302 ton.
Kemudian sesuai instruksi Jokowi, kata Arief, pemberian bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram untuk 2,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dilanjutkan. Jokowi pun turut hadir di sejumlah acara pembagian bansos ini. "Beliau juga ingin memastikan bahwa bantuan pangan beras ini berjalan di awal tahun seperti ini, beliau ingin memastikannya berjalan baik," ujar Arief. Ia pun membantah ada muatan politik dalam pembagian bantuan pangan beras ini.
Padahal stok CBP di gudang Bulog saat ini kian menyusut. Per Rabu, 3 Januari 2023, stok CBP tersisa 1,4 juta ton. Angkanya pun, ujar Arief, bergerak terus karena ada sejumlah program penyaluran. "Kemarin pun ada sedikit lagi keterlambatan dua bulan produksi karena dampak iklim El Nino," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo beserta PDIP menilai dugaan ihwal politisasi bansos ini amat kuat. Ganjar mengatakan bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Pasalnya banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
