TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi acap menggaungkan kebijakan hilirisasi selama periode kedua pemerintahannya. Ia menyebut hilirisasi tidak boleh berhenti dan harus terus dijalankan oleh pemerintah secara paralel di berbagai sektor. “Hilirisasi yang akan menjadikan negara ini menjadi negara produsen,” kata Jokowi.

Kebijakan hilirisasi misalnya diberlakukan Jokowi dalam penghiliran bijih nikel. Pada 2022, kebijakan hilirisasi nikel berhasil meningkatkan jumlah ekspor nikel lebih dari 200 persen. Meski demikian, kebijakan ini memiliki sejumlah catatan buruk.

Terbaru, tungku smelter feronikel nomor 41 milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, meledak pada Ahad pagi, 24 Desember lalu. Ledakan itu mengakibatkan 18 pekerja meninggal dunia, yang terdiri dari 10 pekerja Indonesia dan 8 Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina. Selain itu, 41 pekerja lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa kebakaran tangki di pabrik smelter ini bukan yang pertama kali terjadi. Tepat setahun lalu, kecelakaan serupa terjadi di kawasan industri nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry. Dua pekerja tewas dalam peristiwa itu. Pada 27 April 2023, kecelakaan kerja juga terjadi di PT Indonesia Guang Ching Nickel & Stainless Industry. Pabrik ini pun berdiri di kawasan PT IMIP. Dua pekerja tewas dalam peristiwa tersebut.

Secara akumulatif, laporan Trend Asia periode 2015-2022 menyebutkan terdapat 53 pekerja smelter nikel meninggal karena kecelakaan kerja serta terjadi bentrokan antara pekerja berkebangsaan Indonesia dan Cina. Cina menjadi investor utama smelter-smelter nikel di Indonesia. Korban terbanyak adalah warga negara Indonesia yakni 40 pekerja. Sisanya adalah tenaga kerja asing asal Cina.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut pelaksanaan hilirisasi pada pemerintahan Jokowi, sangat buruk. Ia menyebut, hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah tidak memberikan nilai tambah yang banyak. Hal ini diperparah dengan lemahnya penerapan sistem keamanan dalam proyek hilirisasi di berbagai smelter.

“Hilirisasinya bagus, tapi prakteknya amat buruk. Kenapa buruk? Indikatornya, nilai tambah yang kita dapat itu tidak terlalu banyak. Kemudian safety system-nya tidak menjamin keselamatan,” kata Fahmy.

Sejumlah catatan buruk mengenai kebijakan hilirisasi ini menimbulkan pertanyaan. Apakah presiden terpilih pada Pemilu 2024 perlu melanjutkan kebijakan hilirisasi? Apa saja pekerjaan rumah yang harus diselesaikan?

Gagasan Capres Mengenai Hilirisasi

Anggota Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Fadhil Hasan menyebut, insiden ledakan tungku smelter di PT ITSS menjadi momentum yang seharusnya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan hilirisasi yang digaungkan selama ini. Fadhil mengklaim, jika pasangan Amin (singkatan Anies-Muhaimin) menang Pemilu 2024, pihaknya akan melakukan evaluasi kebijakan hilirisasi secara keseluruhan.

“Amin akan mengevaluasi secara keseluruhan kebijakan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi yang berjalan sekarang ini enggak bisa dilanjutkan karena dampak negatifnya lebih besar. Mudharatnya lebih besar dari manfaatnya untuk perekonomian Indonesia,” ujar Fadhil.

Menurut Fadhil, kebijakan hilirisasi di Indonesia masih bergantung pada satu negara yaitu Cina. Ketergantungan itu baik dari aspek teknologi maupun permodalannya. Padahal, ujar Fadhil, praktik pengelolaan pertambangan yang dilakukan Cina di berbagai smelter, tidak memperhatikan atau menjalankan prinsip ESG atau Environment, Social, and Governance.

"Sementara kita tahu bahwa praktik-praktik pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh Cina itu sangat tidak memperhatikan atau tidak menjalankan apa yang disebut ESG, Environment, Social, Governance," katanya.

Fadhil mengatakan, keselamatan kerja termasuk dalam salah satu aspek ESG yang harus dipatuhi dan dijalankan secara konsisten. Aspek ESG itu semestinya menjadi standar operasional smelter-smelter.

"Saya kira ini suatu masalah yang akan terjadi karena praktik-praktik pengelolaan pertambangan termasuk smelter itu yang dilakukan Cina tidak memperhatikan prinsip-prinsip ESG, padahal itu sangat penting," kata Fadhil.

Fadhil juga memastikan, negara harus mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari hilirisasi yang dilakukan di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, saat ini hilirisasi yang dilakukan tidak banyak memberikan manfaat bagi Indonesia. Bahkan, kata Fadhil, hilirisasi nikel yang dilakukan di Indonesia, 90 persen menguntungkan Cina.

“Banyak yang menyatakan 90 persen dari hilirisasi yang dilakukan di Indonesia itu menguntungkan Cina. Kita dapat keuntungan atau manfaat tapi distribusi manfaatnya itu timpang,” ucapnya.

Amin juga akan memastikan, kebijakan hilirisasi tidak akan mengeksploitasi nikel secara berlebihan. Fadhil menyebut, saat ini hilirisasi yang dilakukan mengeksploitasi nikel secara berlebihan. Hal itu berdampak buruk bagi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Koordinator Penyusunan Visi-Misi Amin, Wijayanto Samirin menambahkan, pihaknya akan melanjutkan hilirisasi dengan sejumlah catatan. Pertama, Amin tidak akan berhenti pada hilirisasi, tapi akan diteruskan ke industrialisasi. “Hilirisasi memproduksi barang setengah jadi, industrialisasi memproduksi barang siap pakai bernilai tinggi. Hilirisasi memproduksi ferronickel,” ujarnya.

Mengenai tenaga kerja, Wijayanto menyebut, Amin akan membatasi tenaga kerja asing dan memprioritaskan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di smelter nikel. Pihaknya optimis tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan untuk bekerja di smelter nikel. “Hilirisasi harus memprioritaskan pekerja lokal. Pasti bisa, yang penting manajemen human resource-nya benar, dan pekerja dibekali training yang lengkap,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa, memastikan pihaknya tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi. Bahkan, hilirisasi yang sudah ada saat ini akan diperbesar. Menanggapi insiden ledakan tungku smelter di PT ITSS, Erwin menyebut, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menaikkan tingkat keselamatan bekerja di smelter.

Erwin juga mengklaim, pihaknya akan mengganti tenaga kerja asing Cina yang bekerja di Smelter dengan insinyur Indonesia. Menurutnya, nantinya tenaga kerja yang bekerja di smelter tidak lagi harus bisa berbahasa mandarin. "Yang kita akan perbaiki yaitu tenaga kerja, jangan disyaratkan bahasa mandarin," katanya.

Erwin mengklaim, tenaga kerja Indonesia sebenarnya mampu menggantikan pekerjaan tenaga kerja asing Cina yang banyak bekerja di smelter. "Banyak perusahaan Cina ini mengajukan perencanaan tenaga kerja asing mereka yang seharusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Di sini Prabowo akan perbaiki," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyebut, Prabowo-Gibran akan mempersiapkan tenaga kerja asing Indonesia agar mampu menggantikan tenaga kerja asing di smelter-smelter. Upaya yang akan dilakukan Prabowo-Gibran adalah reskilling dan upskilling. "Sekolah Menengah Kejuruan juga harus diperbanyak," kata Erwin.

Senada dengan Erwin, Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Anggawira menyebut pihaknya yakin pemerintah akan mengusut tuntas kecelakaan kerja yang terjadi pada insiden ledakan tungku smelter di PT ITSS. Ia menyebut, sanksi akan diberikan jika ditemukan pelanggaran. “Kalau ada kesalahan sudah pasti akan dikenakan sanksi. Karena pastinya itu kan ada standar-standar yang harus dipenuhi dari mulai standar teknologi dan industri,” kata Anggawira.

Mengenai dominasi Cina di industri nikel, Anggawira tak menampik. Ia menyebut, ketika kebijakan hilirisasi mulai diterapkan, Cina memang secara agresif mendukung pembiayaan investasi di smelter nikel. Menurutnya, investasi dari negara kaya lainnya seperti Jepang dan Korea, lebih kompleks.

“Realitanya yang berani masuk itu kan Cina. Ini kan sudah B2B (Business to Business). Jadi keliatannya di permukaan lebih banyak smelter-smelter Cina. Kalau secara lokal pembiayaannya belum support. Tapi, dari para pengusaha kemarin banyak memberikan masukan untuk perbankan agar lebih lentur terkait support untuk pembangunan smelter,” ucap Anggawira.

Mengenai evaluasi kerjasama dengan Cina, Anggawira menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi. “Jadi menurut saya kalau sudah berjalan (kerjasama dengan Cina) ya enggak mungkin dibatalkan. Disuruh pulang kan enggak. Pastinya akan dievaluasi yang memang melanggar ya akan dikenakan sanksi,” katanya.

Anggawira juga menyebut, Prabowo-Gibran tidak akan membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan pada smelter di Indonesia. Menurutnya, saat ini tim untuk melakukan pengawasan sudah dimiliki oleh kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi. “Pasti jangan sampai membuat tim dalam tim, karena menurut saya ini kan sudah ditangani kementerian teknis, jadi memberdayakan semacam koordinasi saja,” kata Anggawira.

Koordinasi yang dimaksud, kata Anggawira, dapat berupa kelompok kerja yang secara khusus melakukan evaluasi dan juga memberikan masukan terhadap proses hilirisasi yang sudah berjalan.

Direktur Juru Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud Md, Choirul Anam, juga menanggapi soal keselamatan kerja di pabrik smelter. “Basis kami ingin maju menjadi Indonesia unggul adalah menerapkan norma-norma HAM (Hak Asasi Manusia), termasuk di dalamnya penghormatan terhadap masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Choirul.

Menurut Choirul, dengan berbagai track record sebelumnya, makna dari hilirisasi seringkali menjadi catatan buruk bagi para aktivis lingkungan. Meski demikian, ia menyebut, Ganjar-Mahfud akan tetap melanjutkan hilirisasi yang digagas pemerintahan Jokowi.

“Tapi inti dari hilirisasi itu adalah tidak menjual barang mentah. Jadi harus menjadi olahan, dia harus naik kelas menjadi barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karenanya itu yang akan dikejar,” tuturnya.

Choirul juga menyebut, pihaknya akan melakukan audit untuk mengevaluasi smelter yang ada di Indonesia. “Kalau pertanyaannya apakah akan dilakukan audit? Basis kami dalam konteks bisnis itu juga berhubungan dengan HAM,” ucapnya.

Menurutnya, audit yang akan dilakukan yaitu audit untuk akuntabilitas, audit untuk lingkungan hidup, dan audit untuk penghormatan HAM, termasuk di dalamnya keselamatan dan keamanan kerja. “Ya itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Persoalannya itu kan kalau kita kejar target tanpa mengindahkan berbagai aspek-aspek tersebut,” ujar Choirul.

Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih

Peneliti Mineral, Energy, and Labour Transformation Research Group Arianto Sangadji menyebut, kebijakan hilirisasi harus terus dilanjutkan oleh presiden terpilih. Namun, kebijakan hilirisasi tidak boleh hanya sekedar dilanjutkan, tanpa melakukan perbaikan. Ia menyebut, ada sejumlah pekerjaan rumah yang juga harus dituntaskan.

Saat ini, kata Arianto, hilirisasi yang sudah berlangsung pada umumnya masih menghasilkan nikel setengah jadi seperti nickel pig iron (NPI), mixed hydroxide precipitate (MHP), dan nickel matte. Produk-produk tersebut lantas diekspor ke Cina.

Menurut Arianto, hilirisasi belum menyentuh produk-produk MHP dan nickel matte yang merupakan bahan baku untuk pembuatan baterai kendaraan listrik (electric vehicle). Produk-produk tersebut masih langsung diekspor ke luar negeri. “Mestinya, hilirisasi di sektor perbaterian ini sampai bisa menghasilkan produk-produk turunan dari nikel sulfat hingga katoda baterai,” ucapnya.

Arianto juga mengungkap, perusahaan-perusahaan smelter selama ini sudah menikmati profit besar karena biaya produksi murah, upah murah, standar lingkungan hidup yang rendah, dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang buruk. Profit juga besar karena pemerintah memberlakukan libur pajak (tax holiday) untuk pajak penghasilan badan (corporate income tax) antara 9 sampai dengan 15 tahun.

“Oleh karena itu pemerintah harus mengakhiri kemewahan yang sudah dinikmati perusahaan-perusahaan smelter tersebut dengan memusatkan perhatian pada perbaikan kondisi-kondisi kerja secara mendasar,” ujar Arianto.

Caranya, kata Arianto, pemerintah perlu memberlakukan upah berbasis living labour yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial pekerja dan keluarganya, memberlakukan 6 jam kerja perhari mengingat intensitas kerja yang tinggi di industri nikel, memberlakukan norma-norma standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi dan, memberlakukan kebebasan berserikat bagi kaum buruh di industri ini.

Presiden terpilih juga harus menjadikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi perhatian utama di industri pengolahan nikel dan industri turunan mengingat kasus-kasus kecelakaan yang tinggi di industri ini. Menurutnya, dengan mempekerjakan puluhan ribu buruh tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA), dengan perbedaan bahasa dan budaya, pengetahuan dan keterampilan, maka pemerintah mesti memaksa pelaku usaha di industri ini mencegah masalah komunikasi sebagai salah satu penyebab kecelakaan kerja.

“Secara praktis, perusahaan diharuskan mempekerjakan petugas-petugas K3 yang terdiri terdiri dari pekerja TKI dan TKA dalam hirarki yang sama atau mempekerjakan pekerja-pekerja TKI dan TKA dengan kemampuan berkomunikasi dua bahasa (Indonesia dan Mandarin),” katanya.

Pemerintah, kata Arianto, juga bisa mengharuskan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA di bidang K3 memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik. Sebaliknya, TKI yang bekerja di K3 di perusahaan-perusahaan Cina harus secara bertahap belajar berbahasa mandarin. Perusahaan harus menyediakan fasilitas pembelajaran tersebut.

Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyebut pekerjaan rumah yang mendesak untuk dilakukan presiden terpilih adalah mengaudit seluruh smelter yang ada di Indonesia. Audit perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan smelter nikel telah menjalankan usaha sesuai ketentuan prinsip keselamatan kerja yang disepakati.

“Harapannya dari audit ini diketahui apa saja kelemahan ataupun evaluasi Apa yang perlu diberikan dari tahapan proses kerja dari perusahaan sterilisasi nikel yang dimaksud, sehingga ketika misalnya pemerintah akan mendorong hilirisasi lebih besar lagi maka unsur dari hasil evaluasi yang ditemukan dari audit ini akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan negosiasi dari proses investasi oleh pemerintah,” ucap Yusuf.

Ia menyebut, audit juga diperlukan agar program hilirisasi yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya dapat lebih berkualitas dan memperhatikan berbagai aspek. “Berbagai aspek tersebut termasuk aspek yang sifatnya mikro manajemen tetapi esensial dalam konteks hilirisasi yang berkualitas,” katanya.

Mengenai audit secara menyeluruh, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi sependapat. Menurutnya, pemerintah harus melakukan audit secara reguler. Pemerintah perlu memastikan sistem keselamatan yang diterapkan di perusahaan smelter telah sesuai dengan standar internasional yang biasanya digunakan untuk industri pertambangan.

Fahmy juga mengatakan, audit tidak harus dilakukan oleh pemerintah. Audit ini bisa dilakukan lembaga-lembaga internasional kalau pemerintah tidak mampu melakukan monitoring. “Harus ada audit reguler untuk memastikan keselamatan atau safety system yang sesuai dengan standar internasional, sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan dan mengorbankan nyawa,” kata Fahmy.

Fahmy juga menyoroti dominasi Cina di smelter nikel. Menurutnya, presiden terpilih harus segera mengevaluasi dominasi Cina dengan mengundang investor asing dari negara lainnya atau mendorong pengusaha lokal untuk mendirikan perusahaan smelter di Indonesia.

"Dominasi investor Cina itu perlu ada kesimbangan. Bisa diundang investor asing dari negara lainnya atau saya berharap para pengusaha tambang nikel itu bisa didorong perseorangan atau grup untuk mendirikan perusahaan smelter. Dan saya yakin itu bisa,” ucapnya.

Ia menyebut, dengan banyaknya pengusaha lokal yang mendirikan perusahaan smelter, nilai tambah untuk Indonesia akan jauh lebih banyak. Nilai tambah itu termasuk terbukanya lapangan pekerjaan. “Kalau Cina kan sebagian dibawa sendiri dari Cina.”

Selain itu, Fahmy juga mendorong presiden terpilih untuk menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang dibutuhkan dalam hilirisasi. Menurutnya, tenaga kerja yang bekerja di smelter tidak memerlukan kualifikasi keterampilan yang tinggi.

"Saya kira untuk smelter tidak ada yang sulit yang membutuhkan kualifikasi keterampilan yang tinggi. Pemerintah pusat dan daerah bisa mempersiapkan tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan, keterampilan seperti apa," ujarnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, kata Fahmy yaitu dengan mendirikan sekolah vokasi di Halmahera. Nantinya, lulusan dari sekolah tersebut dapat disalurkan untuk bekerja di smelter.

Senada dengan Fahmy, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurohman juga mendorong pemerintah untuk lebih banyak melibatkan tenaga kerja lokal. Menurutnya, tenaga kerja lokal masih sangat mumpuni dan mampu mengerjakan investasi hilirisasi ini. Tenaga kerja lokal juga masih sangat butuh diserap di pasar kerja termasuk industri hilirisasi smelter nikel.

“Tentu tantangannya adalah skill dan kompetensi tenaga kerja lokal harus dilatih dan dididik sesuai kompetensi perusahaan. Pemerintah ke depan siapapun yang terpilih, harus mampu menggerakkan kinerja industri yang padat karya. Yang menghasilkan output dengan nilai tambah sangat tinggi,” ujar Rizal.

YOHANES MAHARSO | IMAM HAMDI | RIRI RAHAYU | DEFARA DHANYA

Pilihan Editor: Smelter Nikel Meledak, Aliansi Reforma Agraria: Pemerintah Jangan Asal Undang Investor Asing