TEMPO.CO, Jakarta - Tiga calon presiden berbeda sikap soal rencana kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) yang berlangsung pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan akan mengevaluasi seluruh PSN, sementara calon presiden nomor urut 2 dan 3, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kompak akan melanjutkan PSN era Jokowi.

Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Fadhil Hasan mengatakan proses evaluasi PSN tersebut menyangkut beberapa aspek. Pertama, pihaknya ingin melihat bagaimana penyusunan regulasi dan kebijakan dari proyek-proyek tersebut.

“Apakah sesuai prinsip governance? Kemudian, apakah proyek tersebut juga membuka ruang pada publik untuk berpartisipasi? Apakah ada meaningful participation?” ujar Fadhil dalam acara diskusi dan debat tim calon presiden dan wakil presiden 2024 di STH Indonesia Jentera, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Desember 2023.

Fadhil juga mengatakan pihaknya akan melihat benefit dari PSN. Begitu pula dengan paradigma pendekatan strategi dalam implementasi proyek-proyek tersebut. Kemudian evaluasi juga akan dilakukan dengan melibatkan semua stakeholders dari kalangan akademisi, masyarakat, Non Governmental Organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat.

"Apakah project tersebut akan dilanjutkan, apakah akan kami revisi, apakah akan diberhentikan. Ada beberapa opsi dari evaluasi tersebut,” tutur Fadhil. Dia juga menekankan bahwa tidak semua proyek bisa digeneralisasi.

Pada kesempatan yang sama, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memastikan akan tetap melanjutkan PSN yang digagas Presiden Jokowi jika terpilih memimpin Indonesia. Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid menyebut, PSN harus tetap dijalankan karena tercantum dalam undang-undang.

“Sehingga kalau pasangan nomor 2 terpilih jadi presiden dan wakil presiden, kami pasti akan melanjutkan PSN," ujar Fahri.

Dia juga mengatakan uang yang dikeluarkan negara untuk membiayai PSN jumlahnya tidak sedikit. Artinya, kata dia, jika PSN tidak dilanjutkan, maka masyarakat yang pada akhirnya merasakan dampaknya. "Jangan sampai menjadi pekerjaan mangkrak yang pada akhirnya masyarakat juga menanggung risiko," ucap Fahri.

Ia mengklaim PSN yang digagas pemerintahan Jokowi mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ia juga menyebut, PSN mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Ke depan, ia memastikan pihaknya akan tetap melanjutkan PSN sesuai tujuannya masing-masing

"Mau dibawa kemana? Ya sesuai peruntukannya, diselesaikan sampai tuntas, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata dia. “Harus tuntas. Kalau menyangkut IKN ya harus selesai.”

Sama dengan tim Prabowo-Gibran, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga memilih meneruskan PSN Jokowi. Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud MD, Reinier Haryanto mengungkap alasannya. “Basis kami melihat bahwa semua (PSN) yang dilakukan itu baik, dan perlu dilanjutkan, bahkan lebih,” ujar Reinier.

Menurut dia, melanjutkan proyek-proyek pada era Jokowi dapat membuka kesempatan dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Namun, itu saja tidak cukup. Sehingga harus dilakukan dengan lebih transformatif dan bergerak cepat. Artinya program yang berjalan tidak boleh ditinggalkan. Reinier juga menjelaskan pihaknya akan berusaha memperbaiki kelemahan yang ada pada PSN. “Kuncinya di mana? berkelanjutan.”

Mengenai pembiayaan, Reinier menyebut bahwa dana tidak hanya akan bersumber dari APBN, tapi juga kerja sama dengan pihak swasta. Jadi, dia berujar, jika bicara soal pendanaan, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam terutama faktor risiko dari proyek itu sendiri. Karena keterlibatan swasta maupun pihak-pihak lain di luar pemerintah itu harus menganalisa risiko.

Selanjutnya: Beda sikap kelanjutan IKN

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya