TEMPO.CO, Jakarta - Zhang Jun, duta besar Cina untuk Perserikatan Bangsa-bangsa tak bisa lagi menahan kegusarannya. Saat diwawancara wartawan, dia dengan tegas mendesak diakhirnya perang Israel Hamas di Jalur Gaza. "Cukup sudah," ujarnya dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 12 Desember 2023.

Bersama para wartawan, Jun berada di perbatasan Rafah yang merupakan satu-satunya pintu masuk ke daerah katong Palestina yang terkepung itu.

Selain Jun, belasan utusan Dewan Keamanan mengunjungi Rafah kemarin. Setelah terbang ke kota Al-Arish mereka diberi pengarahan oleh badan pengungsi Palestina PBB UNRWA mengenai kondisi di Gaza sebelum menuju Rafah yang berjarak sekitar 48 kilometer.

“Kenyataannya lebih buruk daripada apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata,” kata perwakilan Ekuador di PBB, Jose De La Gasca, kepada wartawan setelah pengarahan UNRWA.

Perwakilan Amerika Serikat dan Prancis tidak ikut serta dalam perjalanan itu.

Pekan lalu AS menggunakan hak veto untuk menolak usulan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Penolakan AS itu telah memicu pembicaraan dan seruan untuk mengambil tindakan menggunakan resolusi PBB yang jarang terjadi dalam upaya menghentikan perang brutal Israel di Gaza.

Mesir dan Mauritania pada hari Senin menggunakan Resolusi 377A (V) untuk menyerukan pertemuan darurat Majelis Umum PBB pada Selasa. Resolusi tersebut menyatakan bahwa jika DK PBB tidak mampu melaksanakan tanggung jawab utamanya menjaga perdamaian global karena kurangnya suara bulat, maka Majelis Umum PBB dapat mengambil tindakan.

Usulan tersebut harus dipenuhi, namun rekomendasi Majelis Umum PBB itu tidak mengikat secara hukum.

<!--more-->

Isi Resolusi 377A

Bagian A dari Resolusi 377A, juga dikenal sebagai “Bersatu untuk Perdamaian”, disiapkan untuk situasi ketika PBB gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, karena anggota Dewan Keamanan tidak dapat saling berhadapan.

Resolusi 377A itu memberi wewenang kepada Majelis Umum untuk menyelenggarakan pertemuan melalui Sekretaris Jenderal. Majelis ini dimaksudkan untuk membuat rekomendasi kepada para anggota mengenai tindakan kolektif, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.

Setidaknya satu anggota Dewan Keamanan PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung diadakannya resolusi tersebut agar bisa berlaku.

Apakah Bisa Digunakan untuk Menghentikan Perang Israel Hamas?

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diperbolehkan mengadakan sidang darurat dalam waktu 24 jam jika ada seruan dari setidaknya satu anggota Dewan Keamanan atau sekelompok anggota Majelis Umum.

Namun semua resolusi dan keputusan Majelis Umum hanya sebatas rekomendasi. Berbeda dengan beberapa keputusan Dewan Keamanan, resolusi-resolusi ini tidak mengikat secara hukum.

Meski demikian, saat berbicara di Forum Doha pada hari Minggu, Guterres mengatakan bahwa tidak akan menyerah untuk menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun ada veto pada hari Jumat.

“Saya mendesak Dewan Keamanan untuk menekan agar tidak terjadi bencana kemanusiaan, dan saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Sayangnya, Dewan Keamanan gagal melakukan hal ini, namun hal ini tidak membuat hal ini menjadi kurang penting,” katanya.

<!--more-->

Alasan AS Memveto Gencatan Senjata

Amerika Serikat secara konsisten memveto setiap resolusi Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata segera dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar kepada warga Palestina yang terkepung.

Di tengah meningkatnya kritik, Washington menyatakan bahwa mereka menentang gencatan senjata segera karena akan memungkinkan Hamas untuk pulih. Dengan demikian Hamas akan terus menimbulkan ancaman keamanan bagi Israel.

REUTERS | AL JAZEERA