TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat perdana itu bertemakan pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Komisioner KPU August Mellaz mengatakan para panelis itu merupakan sosok yang kompeten di bidangnya. Nama-nama itu disesuaikan dengan tema debat. "Kami sudah mendapatkan konfirmasi yang akan menjadi panelis untuk debat yang pertama," kata August di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu, 9 Desember 2023.

Mereka yang menjadi panelis adalah pakar ilmu politik UGM Mada Sukmajati, pakar imu politik Undana Rudi Rohi, ahli hukum tata negara Undip Lita Tyesta, pakar hukum Univerditas Andalas Khairul Fahmi, pakar hukum tata negara UNS Agus Riewanto, pakar hukum tata negara Unpad Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Universitas Jember Bayu Dwi Anggono.

Tak hanya itu, para panelis itu termasuk mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga Al Makin, dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto, dan Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi.

Daftar nama panelis ini sedikit berbeda dari 12 nama usulan awal yang didapatkan Tempo. Pada daftar usulan itu, nama pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti dan Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama tercantum dalam daftar. Sementara itu, nama Al Makin justru tidak ada.

Ketika dimintai konfirmasi perihal 12 nama panelis itu, August Mellaz, tidak membantah soal nama-nama tersebut. Dia justru bertanya asal sumber data itu. "Sampeyan itu dapat 12 nama dari mana Mas? Rembukan sama sumbernya saja Mas," ujar dia melalui aplikasi perpesanan Jumat 8 Desember 2023.

Adapun Ketua KPU Hasyim Asyari hingga berita ini ditulis tidak menjawab sambungan telepon dan merespons pesan yang dikirimkan ke nomornya.

Bivitri mengaku, dia menolak permintaan KPU menjadi panelis karena format debat yang sama dengan Pilpres 2019. "Sudah saya tolak, karena waktu saya tanya format debat dan peran panelis, ternyata masih sama persis dengan yang dulu," ucapnya saat dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.

Ketika menjadi panelis pada debat Pilpres 2019, Bivitri menjelaskan para panelis hanya ditugaskan menyusun pertanyaan. Pertanyaan itu dikasih ke moderator untuk dibacakan di depan peserta debat. "Panelis itu benar-benar enggak ngapa-ngapain. Bahkan tidak dapat memberikan pertanyaan lanjutan. Kami enggak berguna pada hari-H (debat)," ujar dia.

Sementara moderator, dia berujar, tidak dapat memberikan pertanyaan selain pertanyaan yang disetujui capres. "Jadi itu bukan debat. Itu mereka cuma bergantian berorasi aja. Moderator enggak boleh follow up pertanyaan, mereka baca aja," ucap dia.

Karena itu, dia berharap KPU perlu memperbaiki mekanisme debat, terutama fungsi panelis. "Itu pengalaman saya sebagai panelis di 2019. Kalau di 2024, saya benar-benar enggak tahu," tutur dia. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bivitri mengakui menjadi panelis itu bukan sesuatu hal penting jika mekanisme itu tidak diubah KPU.

Bivitri berharap pada debat Pilpres 2024, para panelis bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara mendalam kepada setiap capres. Dengan fungsi sebagai panelis, peserta debat itu perlu mendapatkan pertanyaan kritis terhadap komitmen mereka terhadap hukum. Dia mencontohkan kasus uji materi tentang undang-undang batas usia calon presiden dan wakil presiden 40 tahun di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bivitri, pertanyaan kritis kepada capres-cawapres sangat penting. Tujuannya menguji setiap komitmen paslon. Terutama, kata dia, perilaku paslon terhadap hukum yang mereka tidak suka. "Bagaimana ke depan nanti mereka mau berperilaku seperti itu terus? Kalau ada hukum yang mereka enggak suka, mereka ganti-ganti," ujar dia.

Ketika dimintai konfirmasi, Al Makin mengaku tak mengetahui penunjukannya itu untuk menggantikan Bivitri atau tidak. "Saya dikabari agak awal, lalu ditanya kesediaan. Tentang yang lain siapa dan bagaimana, saya kurang tahu," katanya saat dihubungi, Ahad, 10 Desember 2023.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agus Riewanto, mengatakan KPU sudah menginformasikan bahwa namanya diusulkan sebagai panelis capres-cawapres. Namun dia mengatakan belum membahas lebih dalam tentang fungsi panelis. Namanya masuk sebagai panelis debat pertama, yang berlangsung 12 Desember 2023.

Agus mengatakan akan menjalankan tugas tersebut dengan baik. Tugas itu, kata dia, akan dijalankan sesuai porsi dan wewenang yang diberikan kepada tim panelis. "Tentu saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan kritis tentang penegakkan hukum, HAM, dan antikorupsi," ujar Agus, saat dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.

Dia mengatakan akan menyesuaikan dan bekerja sama dengan panelis lain dalam menyiapkan pertanyaan kepada calon presiden dan wakil presiden sesuai tugas masing-masing panelis. Biasanya, kata dia, panelis akan menyepakati beberapa pertanyaan kritis yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Karena ini menyangkut masa depan bangsa kan tergantung jawaban capres-cawapres. Jawaban capres-cawapres itu tergantung bagaimana tim panelis itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis," ucap Agus.

Tim Pemenangan Anies-Muhaimin atau Timnas Amin, Billy David Nerotumilena, membenarkan 12 usulan nama panelis yang diterima Tempo. Ia mengatakan setelah nama panelis diperoleh tim capres-cawapres, mereka akan diberikan waktu untuk memberikan pendapat kepada KPU. "Sepertinya, korespondensi dulu, lalu harusnya KPU mengundang sekali lagi rapat koordinasi," ujar dia saat dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.

Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, enggan mengungkapkan nama-nama yang diusulkan pihaknya menjadi panelis kepada Tempo. "Nama-nama itu ya biar saya sampaikan ke KPU. Bukan untuk media. Wong mintanya dilaporkan ke KPU. Bukan ke media," ucapnya saat dihubungi, Kamis, 7 Desember 2023.

Anggota Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Jimmy Yansen, membenarkan ada 12 usulan nama panelis dalam debat capres-cawapres. Namun, dia menyatakan dalam debat kesatu sampai kelima ada banyak nama yang diusulkan oleh KPU. "Iya, kami enggak ada masalah dengan nama-nama itu," kata dia melalui sambungan telepon, Jumat, 8 Desember 2023.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan KPU memberikan kesempatan kepada ketiga tim capres-cawapres untuk mengusulkan lagi nama-nama panelis. Nama-nama itu paling lambat diterima KPU pada 8 Desember 2023.

"Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3 untuk mengusulkan nama-nama tim panelis, yang harus disampaikan kepada KPU lagi pada Jumat, 8 Desember 2023," kata Hasyim, kepada wartawan di gedung KPU, Rabu, 6 Desember 2023.

Hasyim mengatakan, seorang panelis berperan merumuskan pertanyaan kepada ketiga pasangan capres-cawapres dalam debat. "Panelis diundang untuk merumuskan, kira-kira dari topik itu atau tema itu, apa pertanyaan-pertanyaan penting atau perlu diajukan kepada masing-masing capres atau cawapres,” katanya.

Pilihan Editor: Gimik Kampanye Politik Tidak Melulu Efektif, Analis Politik UNY: Waspada Jebakan Eco Chamber