TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram hingga Juni 2024. Program bantuan ini sebenarnya telah dilakukan dalam dua tahap pada 2023.

Pada tahap I, pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode Maret hingga Juni. Bantuan ini harusnya diberikan pada Mei, tapi harus mundur ke bulan berikutnya. Sementara, bantuan pangan beras tahap II digelontorkan untuk periode September hingga November. Namun, bantuan ini lantas diperpanjang hingga Desember 2023 karena faktor El Nino.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pemerintah memperpanjang bantuan pangan beras untuk mengantisipasi hambatan kondisi perekonomian global. Ia juga menyebut, El Nino diperkirakan masih bertahan pada level moderat hingga periode Februari 2024, sehingga berpotensi mengganggu produksi pangan.

Di sisi lain, terdapat potensi peningkatan permintaan masyarakat yang cukup signifikan pada awal tahun depan lantaran adanya momentum pemilihan umum, Ramadan, dan Idul Fitri. “Pemberian bantuan pangan beras tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras secara umum,” ujar Ferry dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 15 November 2023.

Sri Mulyani juga menjelaskan alasan di balik keputusan itu. Menurutnya, perpanjangan pemberian bantuan beras ini adalah cara APBN menjaga dan mendukung daya beli masyarakat yang tergerus dengan kenaikan harga beras dan inflasi dari sisi volataile food.

Kebijakan Bantuan Pangan Beras Dicurigai Bermuatan Politis

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa kebijakan memperpanjang bantuan pangan beras sangat kental dengan muatan politis. Trubus menyebut, kebijakan ini seperti gimmick politik untuk meningkatkan kepuasan publik pada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Meski tak maju sebagai incumbent, kepuasan masyarakat tetap penting bagi Jokowi. Kepuasan itu, kata Trubus akan berdampak positif pada salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden yang memiliki korelasi dengan dirinya. “Dengan bantuan beras ini yang diuntungkan ya anaknya Jokowi. Ada korelasi dengan anaknya. Otomatis yang diuntungkan Prabowo dan Gibran,” kata Trubus kepada Tempo pada Rabu, 15 November 2023.

Menurut Trubus, meskipun bantuan pangan ini tidak diberikan dengan menyertakan simbol politik atau bahkan menggunakan wajah Jokowi di goodie bag, masyarakat mudah menebak bahwa bantuan ini ditujukan untuk kepentingan politis. Malahan jika bantuan itu secara terang-terangan memuat simbol politik tertentu, pemerintah bisa digugat ke penegak hukum. “Ini secara halus saja mendukung ke sana (pasangan capres cawapres tertentu),” kata Trubus.

Trubus menyebut, pola memberikan bantuan sosial menjelang Pemilu sudah dilakukan sebelumnya. Bahkan, kata Trubus, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memenangkan Pemilu di 2009 karena gencar memberikan bantuan sosial. Sama seperti SBY, Jokowi juga melakukan hal yang sama pada Pemilu 2019.

Berbeda dengan Trubus, pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AEPI, Khudori mengatakan bahwa dugaan adanya motif politik dalam bantuan pangan beras, tidak tepat. Menurutnya, motif politik dari bantuan sosial lebih sering dikaitkan dengan adanya rezim yang sedang berkuasa dan berupaya untuk berkuasa kembali di pemilihan selanjutnya. “Sekarang ini kan presiden tidak berkontestasi, lalu apa motif politiknya?”

Meski tidak digunakan untuk kepentingan Pemilu, ia menduga bantuan pangan beras ini memang digunakan Jokowi untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat pada dirinya. “Dugaan saya, Jokowi sepertinya ingin menjaga tingkat kepuasan masyarakat yang masih tinggi itu supaya terus bertahan, supaya dia mengakhiri pemerintahan ini dengan soft landing, meskipun dengan banyak tragedi hukum politik. Hanya sebatas itu,” kata Khudori.

Khudori menilai, bantuan pangan beras ini tidak akan berdampak signifikan pada elektabilitas kontestan Pilpres yang memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka. “Dampaknya enggak langsung, kecuali dalam kampanye disampaikan secara eksplisit bahwa program presiden (bantuan pangan beras) didorong oleh kontestan tertentu,” ujar Khudori.

Selanjutnya: Bantuan Beras Efektif Tekan Harga?...

<!--more-->

Bantuan Beras Efektif Tekan Harga?

Di sisi lain, Khudori menilai bantuan pangan beras yang telah dilakukan pemerintah sejak Mei 2023 berdampak pada harga beras di pasar, meski dampaknya tidak signifikan. Ia menyebut, selama pemberian bantuan pangan beras periode I (April, Mei, Juni), harga beras relatif stabil dibandingkan dengan harga 3 bulan sebelumnya. “Fluktuasi harga relatif stabil.”

Khudori membandingkan dengan Juni, Juli, Agustus ketika bantuan pangan tidak diberikan. Menurutnya, harga beras kembali naik ketika pemerintah tidak memberikan bantuan pangan beras pada periode itu.

Sedangkan, para periode September hingga Desember, ia mengakui bahwa bantuan pangan beras pemerintah tidak cukup signifikan berpengaruh pada harga beras. Pada November, harga beras terus merangkak naik. Menurutnya, hal itu karena pasokan beras Bulog memang semakin menipis, sehingga kenaikan harga tidak bisa ditahan oleh bantuan pangan beras.

Karena itu, kebijakan bantuan pangan beras, harus diikuti dengan cadangan beras pemerintah atau CBP yang memadai di gudang Bulog. Selama stok tidak memadai, bantuan pangan beras tidak akan berdampak signifikan pada harga beras di pasaran.

Sebagai informasi, berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, rata-rata harga beras pada Mei 2023 tercatat Rp 11.850. Sedangkan, rata-rata harga beras Agustus 2023 yaitu Rp 12.340 dan November 2023 mencapai Rp 13.160.

Selanjutnya: Jurus Impor untuk Penuhi Bantuan Pangan ...

<!--more-->

Jurus Impor untuk Penuhi Bantuan Pangan

Sementara itu, bantuan pangan beras tidak disesuaikan dengan kemampuan cadangan beras pemerintah. Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan, impor diperlukan untuk menjaga cadangan pemerintah. “Tanpa suplai (impor) stok cadangan beras pemerintah minus,” kata Buwas pada Rabu, 8 November 2023.

Berdasarkan hitungan Bulog, cadangan beras yang berada di gudang akan mencapai 1,2 juta ton pada akhir 2023. Jumlah tersebut akan ditambah dengan 400 ribu ton beras impor tahun ini yang baru tiba pada Januari 2024. Jadi, total stok diproyeksikan mencapai 1,6 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 640 ribu ton akan digunakan untuk bantuan beras 10 kilogram. Penerima beras bantuan tersebut adalah 21,3 juta keluarga penerima manfaat pada periode Januari-Maret 2024.

Selain untuk program tersebut, cadangan beras pemerintah rencananya akan digelontorkan untuk program operasi pasar yang jumlahnya mencapai 300 ribu ton untuk penyaluran selama tiga bulan pertama tahun depan. Walhasil, pada akhir Maret 2024, cadangan beras pemerintah diperkirakan hanya tinggal 700 ribu ton. Padahal, pada April-Juni 2024, Bulog masih harus mendistribusikan beras untuk program bantuan pangan sebanyak 640 ribu ton.

Untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan beras dan operasi pasar itu, Bulog berencana akan melakukan impor. "Kita ada jatah penugasan, dapat kuota penugasan tahun depan (2024) itu 2 juta impor. Tapi enggak harus direalisasikan, kita tetap melihat dari perkembangan produksi dalam negeri, kalau dalam negeri banyak ya prioritas kita dalam negeri,” ujar Buwas.

Selanjutnya: Impor Beras Dianggap Merugikan Petani...

<!--more-->

Impor Beras Dianggap Merugikan Petani

Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nurrudin menyebut, rencana pemerintah untuk melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan beras dan operasi pasar membuat petani ketar-ketir. Alasannya, bantuan beras yang pasokannya berasal dari impor berpotensi menekan harga beras petani pada panen raya mendatang.

Bahkan, katanya, tanpa tambahan impor pun, harga beras diperkirakan turun karena musim hujan mulai tiba. Hal ini membuat rendemen padi di bawah 60 persen, dengan kadar air mencapai 20 persen. “Harga bisa-bisa di bawah Rp 5.000 per kilogram dan semakin tertekan karena impor,” ujar Muhammad.

Guru besar Institut Pertanian Bogor Dwi Santosa juga mengkritik rencana tambahan impor 2 juta ton beras pada 2024. Ia menilai, impor tersebut cenderung jorjoran, kendati Bulog mengatakan masih akan mengutamakan penyerapan dari petani lokal.

Ia yakin, gempuran beras impor itu akan terus menghantam harga gabah petani. Padahal, jika harga petani turun di bawah Rp 6.000 per kilogram, petani bisa rugi. “Saya perkirakan dengan nafsu impor yang besar, harga bisa turun terus di bawah Rp 6.000 dalam waktu yang tidak lama lagi. Maka petani bisa rugi,” kata Andreas.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut kebijakan memberikan bantuan pangan beras memang terlalu memaksakan dan merugikan petani. Bantuan pangan beras diberikan di tengah stok Bulog yang terbatas dan kondisi ini membuat Bulog perlu melakukan impor beras yang berpeluang membuat petani rugi. “Seharusnya pemerintah melindungi petani, sehingga wajar saja jika kebijakan ini dimaknai bermuatan politis,” kata Trubus.

Selanjutnya: Bantahan Bapanas...

<!--more-->

Bantahan Bapanas

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan yang diperpanjang hingga Juni 2024 bebas dari unsur politis. Ia mengklaim, kebijakan itu dilakukan murni untuk membantu 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang membutuhkan bantuan pangan.

“Enggak ada nilai politisnya, ngapain nilai politis? Kita itu Rp8 triliun lho kalau 3 bulan, 3 bulan lagi Rp 8 triliun, berarti Rp16 triliun," kata Arief dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.

Arief menyebut, salah satu bukti bahwa bantuan pangan bebas dari kepentingan politis adalah tidak adanya simbol politik dalam bantuan yang diberikan. "Pada saat memberikan bantuan pangan itu tidak ada kan bendera atau politik tidak ada di situ, murni dilakukan sesuai kebutuhan,” kata Arief.

Menurut Arief, bantuan pangan sangat dibutuhkan oleh KPM mengingat masa tanam di Indonesia yang mundur. "Tanamnya saja mundur. Tadi mengajukan Rp5,8 triliun, seharusnya mengajukan kapan? Seharusnya dari kemarin-kemarin, pas November, Desember eksekusi. Mau ambil risiko? 21,3 juta (KPM) itu desil 1, orang yang paling memerlukan bantuan pangan,” kata Arief.

Selain itu, Arief juga memastikan harga gabah petani tidak akan anjlok. Ia mengklaim, hal itu sudah teruji pada tahun ini. “Sudah terbukti setahun ini, Badan Pangan sudah ngomong impor 2 juta ton, ada enggak harga petani jatuh?” ujarnya.

Arief menyatakan importasi akan dilakukan secara terukur sehingga harga petani tetap baik. Di sisi lain, ia mengatakan sampai saat ini pun penugasan impor 2 juta ton pada 2024 masih belum diteken Bapanas. “Presiden sudah setuju, tapi Bulog menunggu penugasan Badan Pangan. Kita lihat dulu-lah karena penugasan 1,5 juta ton pun belum selesai,” ujar Arief.

YOHANES MAHARSO | CAESAR AKBAR

Pilihan Editor: Pemerintah Sepakat Tambah Lagi Impor Beras 1,5 Juta Ton