TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat akhirnya batal shutdown atau mengalami penutupan pemerintahan pada 1 Oktober 2023, setelah Kongres meneken RUU pendanaan sementara untuk satu bulan ke depan. Meski demikian, ancaman shutdown masih membayangi AS setelah satu bulan ke depan.

Presiden Joe Biden pada Senin menegaskan ada banyak waktu untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah untuk tahun fiskal berikutnya. "Saya sangat mendesak Kongres untuk segera melaksanakannya. Rakyat Amerika berharap pemerintahnya berhasil. Mari kita pastikan hal itu terjadi.”

Pengesahaan ini memungkinkan pemerintah Biden untuk tetap beroperasi selama 45 hari ke depan. Ini juga memberikan Kongres AS, DPR dan Senat, lebih banyak waktu untuk menyelesaikan Undang-Undang Pendanaan yang tak kunjung menemukan titik temu, yang memang seharusnya selesai pada September.

Pada Sabtu malam, Biden menandatangani kesepakatan bipartisan yang diajukan oleh Ketua DPR Kevin McCarthy untuk menjaga pendanaan pemerintah selama 45 hari, tepat sebelum penutupan pemerintah mulai berlaku.

Biden pada Minggu dalam sambutannya di Gedung Putih mengatakan "muak dan lelah" dengan kondisi negara yang berada di ambang bahaya. “Cukup sudah, cukup sudah,” katanya. "Ini tidak terlalu rumit. Keterbatasan ini harus diakhiri dan tidak boleh ada krisis lagi. Tidak ada alasan untuk terjadinya krisis lagi."

RUU tersebut akan mendanai pemerintah hingga 17 November.

“Malam ini, mayoritas bipartisan di DPR dan Senat memilih untuk menjaga pemerintahan tetap terbuka, mencegah krisis yang tidak perlu yang akan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu pada jutaan pekerja keras Amerika,” kata Biden dalam sebuah pernyataan setelah bagian tersebut.

“RUU ini memastikan bahwa tentara yang bertugas aktif akan terus mendapatkan bayaran, para pelancong akan terhindar dari penundaan bandara, jutaan wanita dan anak-anak akan terus memiliki akses terhadap bantuan nutrisi penting, dan masih banyak lagi. Ini adalah kabar baik bagi rakyat Amerika. ."

Bila terjadi shutdown, bisa memicu efek domino yang membawa malapetaka pada masyarakat dan perekonomian Amerika. Ribuan pegawai pemerintahan federal akan mendapatkan cuti jika penutupan terjadi, yang berarti mereka diminta tak masuk kerja dan tidak dibayar selama penutupan.

Pegawai pemerintah yang bergerak di sektor penting, seperti pengawas lalu lintas udara dan aparat penegak hukum, harus masuk tapi tak dibayar. Taman nasional akan ditutup hingga pemrosesan paspor juga akan terhenti.

Shutdown akan menimbulkan ketidakpastian besar bagi para pekerja federal di negara-negara bagian di seluruh Amerika dan orang-orang yang bergantung pada mereka – mulai dari tentara, agen pengawas perbatasan, hingga pekerja kantoran, ilmuwan, dan lainnya.

Keluarga yang mengandalkan Head Start untuk anak-anak, tunjangan makanan, dan banyak program lainnya, baik besar maupun kecil, akan menghadapi potensi gangguan atau penutupan total.

Di bandara, petugas Administrasi Keamanan Transportasi dan pengawas lalu lintas udara diharapkan bekerja tanpa bayaran. Para pelancong juga dapat menghadapi penundaan dalam memperbarui paspor AS atau dokumen perjalanan lainnya.

<!--more-->

Presiden AS Joe Biden menjadi tuan rumah pertemuan puncak dengan para pemimpin negara Kepulauan Pasifik di Gedung Putih di Washington, AS, 25 September 2023. REUTERS/Leah Millis

Potensi shutdown telah menjadi kekhawatiran AS semenjak Partai Republik menguasai DPR. Ketua DPR Kevin McCarthy tengah berupaya memangkas pengeluaran pemerintahan sebesar 8 persen dari berbagai lembaga melalui pembatasan ketat.

Di sinilah titik temu pembahasan anggaran sulit ditemukan. Salah satu yang menjadi sasaran adalah anggaran pembiayaan perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia.

Sejak dimulainya perang besar-besaran yang dilancarkan Rusia di Ukraina, AS telah mengirimkan bantuan keamanan senilai lebih dari US$43 miliar untuk Kyiv. Anggota DPR dari Republik menilai dana ini harus disetop karena membebani AS.

Sebagai bentuk kesepatan sementara, UU pendanaan sementara tidak mencangkup pendanaan untuk Ukraina yang diinginkan oleh Partai Demokrat tetapi ditentang oleh banyak anggota Partai Republik. Langkah ini mencakup pengeluaran untuk bantuan bencana.

“Dalam keadaan apa pun, kita tidak boleh membiarkan dukungan Amerika terhadap Ukraina terhenti,” kata Biden pada Minggu. "Hentikan permainannya. Mulai bekerja."

Tak hanya Ukraina yang menjadi pertaruhan, karir politik Ketua DPR Kevin McCarthy juga. Anggota Partai Republik sayap kanan, Matt Gaetz, pada Senin mengajukan mosi untuk menggulingkan McCarthy, dari jabatannya.

Gaetz menepati janjinya untuk mencoba menggulingkan McCarthy setelah DPR memberikan suara 335-91 untuk mengadopsi rancangan undang-undang pendanaan sementara yang banyak ditentang Partai Republik.

Gaetz dan anggota Partai Republik sayap kanan lainnya berang karena McCarthy mengandalkan suara Demokrat untuk meloloskan RUU pendanaan sementara pada Sabtu untuk mencegah shutdown atau penutupan sebagian pemerintah. Sebuah faksi yang terdiri dari sekitar 20 anggota Partai Republik, termasuk Gaetz, telah menekan McCarthy dengan berulang kali memblokir undang-undang lainnya.

Partai Republik mengendalikan majelis dengan mayoritas tipis 221-212, dan hanya diperlukan lima pembelotan untuk mengancam jabatan McCarthy, jika semua anggota Partai Demokrat memberikan suara menentangnya.

McCarthy menyebut sikap Gaetz mengganggu, dan sebelumnya telah mengatakan bahwa ia akan bertahan dalam posisinya sebagai Ketua DPR. “Bring it on,” demikian cuitannya di media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Selasa 3 Oktober 2023.

“Jika seseorang ingin memecat saya karena menjadi orang dewasa di ruangan itu (sidang penentuan RUU pendanaan sementara;red), silakan saja,” kata McCarthy tentang ancaman pemecatannya. “Namunmenurut saya, negara ini terlalu penting.”

Pilihan Editor: Anggota Partai Republik Ajukan Mosi untuk Gulingkan Ketua DPR AS

REUTERS | CBS NEWS | NABIILA AZZAHRA