TEMPO.CO, Jakarta - “Kami siap mati duduk di kampung kami. Kami tidak mau direlokasi ,” ucap Rohimah, warga Pulau Rempang, Jumat, 15 September 2023.

Kepada Tempo, Rohimah menuturkan bahwa masyarakat Pulau Rempang berkukuh menolak penggusuran untuk pengembangan Rempang Eco City. Meski situasi Pulau Rempang Jumat, 15 September 2025 sudah kondusif, masyarakat Rempang tetap bergeming. Mereka ogah menandatangani surat persetujuan relokasi yang disodorkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Iming-iming ganti rugi rumah seharga Rp 120 juta tidak membuat goyah. Alasannya sederhana, masyarakat di 16 kampung tua itu sudah lama mendiami di Pulau Rempang. “Kami sudah ada 7 sampai 8 turunan. Ratusan tahun nenek moyang kami di sini," kata Rohimah

Rempang Eco City merupakan proyek pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut bakal dibangun di atas dua kelurahan, yaitu Sembulang dan Rempang Cate.

Pengembangan Rempang Eco City diluncurkan di Kemenko Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang.

Saat ini, BP Batam sedang mengebut relokasi empat perkampungan di lahan seluas 2.000 hektare yang bakal ditempati Xinyi Group, investor China yang digandeng MEG dengan investasi senilai kurang lebih Rp 172 triliun. Targetnya, relokasi selesai 28 September 2023.

Kendati demikian, Rohimah menegaskan masyarakat Pulau Rempang tidak akan angkat kaki. Karena itu, ia menunggu BP Batam ambil sikap. “Kalau tidak, kemungkinan di situ lebih banyak pertumpahan darah. Karena kami tidak mau dipaksa keluar dari kampung kami,” ucapnya.

Perempuan 50 tahun itu juga memastikan puluhan keluarga yang disebut-sebut mendaftarkan diri untuk relokasi bukanlah penduduk asli Rempang. Ia pun meminta agar angka tersebut tidak dijadikan acuan, apalagi klaim bahwa masyarakat Rempang sepakat dipindahkan.

Rohimah menuturkan masyarakat Pulau Rempang tidak menolak investasi. Dia justru bangga ketika ada investor yang masuk Rempang.

“Silakan investasi, tapi jangan ganggu kami. Jangan relokasi 16 kampung tua kami,” ucap Rohimah. Hal itu yang ingin ia sampaikan jika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi janjinya mengunjungi Pulau Rempang

Soal investasi, Rohimah bercerita, masyarakat mengetahui soal MoU PT MEG yang ditandatangani pada 2004. Saat itu, kata dia, masyarakat diinformasikan bahwa 16 titik kampung tua tidak masuk dalam investasi tersebut. Karena itu, masyarakat kaget begitu dipaksa relokasi untuk pengembangan Rempang Eco City.

Rohimah mengakui pemerintah menggelar sosialisasi untuk Rempang Eco City. Hanya saja persoalannya, pemerintah tidak mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi itu, menurut dia, hanya berupa pemberitahuan soal proyek.

“Mereka hanya katakan apa yang mereka inginkan. Makanya terjadi benturan di lapangan, tanggal 7 dan 11 (September) itu,” ucap Rohimah.

Diberitakan sebelumnya, bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pecah pada 7 September 2023 ketika aparat gabungan memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batal di Pulau Rempang. Kerusuhan kembali pecah ketika masyarakat berunjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.

Selanjutnya: Konflik Jadi Sorotan, Proyek tetap Dilanjutkan<!--more-->

Konflik yang pecah di Rempang menjadi pembicaraan di ruang rapat Komisi VI DPR RI pada Rabu, 13 September 2023. Siang itu, Komisi VI menggelar rapat dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sejumlah anggota pun mendesak Bahlil segera turun ke lokasi dan menyelesaikan persoalan.

Sesaat sebelum meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, Bahlil mengatakan bahwa PSN Eco City Rempang bakal terus berjalan. “Ya, harus jalan, dong,” ucap Bahlil.

Bahlil optimistis situasi yang memanas itu tidak memberi citra buruk ke mata investor. "Saya pikir, nggak, lah. Nanti kita lihat. Itu biasa, dinamika," ujarnya.

Adapun rencananya, Bahlil bakal menyambangi Pulau Rempang akhir pekan ini. Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mengutusnya untuk membereskan persoalan yang terjadi.

Terpisah, Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga buka suara soal kelanjutan PSN Rempang Eco City. Dia mengatakan pihaknya bakal berupaya agar investasi tetap masuk dan rakyat bisa menerima dengan baik.

BP Batam, kata Rudi, tengah mengejar target untuk membereskan relokasi 4 perkampungan di lahan seluas 2.000 hektare yang bakal ditempati Xinyi Group, investor dari Cina, dengan nilai investasi kurang lebih Rp 172,5 triliun. Targetnya, relokasi selesai 28 September 2023. "Itu yang kami diberikan tugas untuk menyelesaikannya," kata Rudi, 13 September 2023.

Wali kota Batam ini menuturkan 4 perkampungan tersebut bakal direlokasi di Dapur 3 Sijantung. Jumlah yang bakal direlokasi, kata dia, sekitar 700 kepala keluarga (KK). Menurut Rudi, relokasi warga mesti dilakukan untuk menghindari risiko, terutama risiko kesehatan, ketika pabrik milik Xinyi Group mulai beroperasi mengolah pasir silika.

Menakar Pembatalan PSN Rempang Eco City

Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah meninjau ulang izin yang telah diberikan kepada investor untuk berinvestasi di Pulau Rempang. Hal itu penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Termasuk untuk memastikan kepentingan masyarakat setempat diperhatikan,” kata Achmad lewat keterangan tertulis, Kamis, 14 September 2023.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga turut bersikap. Dalam pernyataan pers yang dirilis 13 September 2023, organisasi Islam tersbeut meminta Presiden dan Menko Perekonomian mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembatalan Rempang Eco City sebagai PSN bukanlah sebuah masalah. Sebab, prosesnya baru tahap pembebasan lahan. Sehingga, biaya pembatalan masih relatif lebih kecil dibandingkan kerugian akibat konflik sosial dan potensi dampak lingkungan.

“Daripada dipaksakan, ujungnya malah merugikan masyarakat sekitar proyek,” kata Bhima melalui pesan WhatsApp kepada Tempo, Jumat, 15 September 2023.

Bhima juga mengatakan pemerintah harus lebih selektif memilih investasi. “Jangan hanya berambisi untuk hilirisasi,” kata Bhima.

Pilihan Editor: Rincian Harta Kekayaan Muhammad Rudi Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam