TEMPO.CO, Jakarta - Polusi udara di Jakarta menjadi sorotan publik belakangan ini. Adapun kontributor utama polusi udara juga menjadi perdebatan.

Pada penelitian lembaga Vital Strategies bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dilakukan pada 2018 dan 2019 menyebutkan asap knalpot kendaraan menjadi kontributor utama polusi di musim hujan (32 hingga 41 persen) maupun kemarau (42 sampai 57 persen). Posisi kedua ditempati oleh pembakaran batu bara (14 persen) pada musim hujan dan pembakaran terbukan (9 persen) pada musim kemarau.

Sementara itu, lembaga Continuum Indef menganalisis perbincangan warganet di Twitter mengenai polusi udara di Jakarta pada 31 Juli hingga 20 Agustus 2023. Ada 44.268 perbincangan mengenai topik itu dari 34.590 akun yang sudah disortir dari akun terindikasi bot maupun buzzer.

Dari jumlah perbincangan tersebut, 9,5 ribu menyebut penyebabnya adalah dari sektor energi, disusul transportasi (3,6 ribu), industri (2 ribu), kebakaran dengan (0,4 ribu), dan kemarau (0,1 ribu).

"Sektor energi yang dimaksud ini merupakan adanya pembangkit listrik yang lokasinya di sekitar Jakarta, dimana pembangkit-pembangkit listrik ini menghasilkan polutan dan karena ada faktor angin, polutan-polutan ini terbawa ke Jakarta dan menyebabkan polusi," kata Data Analyst Continuum Indef, Maisie Sagita, dalam diskusi publik di YouTube Indef, Selasa, 22 Agusus 2023.

Pendiri Kaskus Andrew Darwis sempat membuat cuitan di akun Twitter pribadinya mengenai polusi udara di Jakarta. Dia menilai, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah kontributor utama polusi udara.

"Kontributor utama polusi Jakarta bukanlah kendaraan. Tapi asap dari pembangkit listrik batubara di Banten. Ada pembangkit batubara terbesar asia tenggara yang baru buka disitu. #nahloh," tulis dia di akun @adarwis pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Hingga kini, twitnya telah disukai 22,6 ribu pengguna, diposting ulang 9,5 ribu kali, dikutip 1,2 ribu kali, dan ditayangkan kepada 2,4 juta pengguna.

Dalam cuitan itu dia juga mencantumkan gambar pemodelan konsentrasi emisi tiga pencemar (PM 2.5, NO2, dan SO2) dari pembangkit listrik yang terletak di Banten, yakni PLTU Suralaya. Adapun gambar tersebut berdasarkan laporan penelitian Crea pada 2020 lalu bertajuk 'Pencemaran Udara Lintas Batas di Provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat'.

"Konsentrasi pencemaran di wilayah paling utara Banten, di mana pabrik Suralaya berada, tetap tinggi secara konsisten, dan berkontribusi terhadap pencemaran udara di Jakarta di semua bulan, dengan dampak tertinggi dari Desember hingga April," tulis Crea dalam laporannya.

Selanjutnya: Benarkah PLTU penyumbang utama polusi...?

<!--more-->

Benarkah PLTU Penyumbang Utama Polusi Udara di Jakarta?

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan polusi udara di Jakarta bukan bersumber dari PLTU. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari menyebut citra satelit yang menggambarkan sumber polusi udara dari PLTU adalah hoaks.

"Foto itu sudah beredar dan kami sebenarnya sudah melakukan kajian. Kalau dilihat di website copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan bagaimana nitrogen dioksida di udara itu seperti apa," ujar Luckmi di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Menurut Luckmi, data dari laman copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan arah angin bukan ke Jakarta, berbeda dengan gambar simulasi yang tersebar media sosial. "Berdasarkan inventarisasi emisi dari berbagai riset beberapa tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi memang menjadi penyebab utama polusi di Jakarta, disusul industri," kata dia.

Sedangkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN meyakini bahwa pembangkit listriknya, termasuk PLTU Suralaya, bukan kontributor utama polusi udara di Jakarta. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan pembangkit listrik di sekitar ibu kota telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti Electrostatic Precipitator (ESP) dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS).

Teknologi itu terpasang pada tiap-tiap cerobong pembangkit listrik untuk memastikan emisi gas buang, termasuk PM 2.5 mampu ditekan dengan maksimal. “ESP merupakan teknologi ramah lingkungan pada PLTU yang berfungsi untuk menangkap debu dari emisi gas buang dengan ukuran sangat kecil," kata Edwin pada keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 24 Agustus 2023.

ESP nantinya memberi muatan negatif kepada abu hasil pembakaran melalui beberapa elektroda. Jika abu diteruskan ke dalam sebuah kolom yang terbuat dari plat dengan muatan lebih positif, maka secara alami abu akan tertarik oleh plat bermuatan positif tersebut.

Abu hasil pembakaran akan terakumulasi, lalu sebuah sistem rapper khusus akan membuat abu tersebut jatuh ke bawah dan keluar dari sistem ESP. "Efisiensi penyaringan abu dengan ESP mampu mencapai 99,99 persen," tutur dia.

Selain itu, lanjut dia, PLN juga melakukan pemasangan Low NOx Burner dan pemilihan batubara rendah sulfur (Coal Blending) pada setiap PLTU. Dengan begitu, emisi yang dikeluarkan PLTU selalu aman dan berada di bawah ambang batas pemenuhan baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 15 Tahun 2019.

Sedangkan CEMS digunakan untuk memantau emisi pembangkit secara terus menerus sehingga emisi yang keluar dari cerobong dapat dipantau secara real time, serta dipastikan tidak melebihi baku mutu udara ambien yang ditetapkan KLHK.

Buktinya, KLHK menyematkan sedikitnya sembilan penghargaan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) emas kepada PLTU milik PLN, termasuk PLTU Suralaya. Pemberian Proper emas itu dinilai sudah beyond alias di atas standar baku mutu, sebab jika sesuai standar KLHK maka akan mendapatkan Proper biru.

Selanjutnya: Gaikindo klaim emisi gas buang...

<!--more-->

Gaikindo Klaim Emisi Gas Buang pada Kendaraan Bermotor Terkendali

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengklaim emisi gas buang pada kendaraan bermotor yang diproduksi anggotanya telah dikendalikan. Sebab, emisi gas buang tersebut telah mematuhi Permen LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O yang mensyaratkan standar emisi Euro 4.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menjelaskan anggota Gaikindo telah memproduksi kendaraan Euro 4 sejak 2018. Namun, agar emisi bisa ditekan bukan hanya dari kendaraannya, tetapi juga dari peruntukannya.

"Kalau bahan bakarnya nggak sesuai walaupun mobilnya bagus, ya tidak menghasilkan emisi gas buang yang bagus, akibatnya polusi," ujar Kukuh ketika dihubungi kemarin.

Dia mencontohkan, mobil Euro 4 harus memakai bahan bakar dengan RON di atas 92 dan kadar sulfurnya harus di bawah 50 bpm. Sedangkan bahan bakar yang ada untuk kendaraan Euro 4 adalah Pertamax Turbo.

Dilansir dari laman Gaikindo, ada 1.152.789 unit mobil yang dijual pada 2018, 1.030.486 pada 2019, 532.077 pada 2020, 887.205 pada 2021, 1.048.040, 1.013.682 pada 2022, dan 502.536 pada Januari-Juni 2023. Jika ditotal jumlahnya adalah 6.166.815 unit. Angka tersebut merupakan mobil yang diproduksi sesuai standar emisi Euro 4.

Pengembangan Kendaraan Listrik Dinilai Bukan Solusi

Segendang sepenarian dengan pemerintah, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi, Akbar Himawan Buchari, menilai pengalihan ke kendaraan listrik ini juga datang dari kondisi para pekerja dari kota-kota satelit Ibu Kota kian mendesak. Sebab para pekerja memprioritaskan penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum.

Saat ini, kendaraan bermotor menyumbangkan 44 persen dari pemicu polusi udara di Ibu Kota. Dari mulai motor hingga mobil pribadi yang menggunakan bahan bakar bensin serta solar terus memenuhi jalan-jalan protokol di Ibu Kota setiap hari kerja.

Berdasarkan kalkulasi dari PT PLN (Persero), ia menyebutkan bahwa satu liter BBM yang digunakan kendaraan bermotor menyumbangkan sekitar 2,4kg CO2e dan 1,2 kWh kendaraan listrik hanya 1,3 kg CO2e. "Dari sini bisa dilihat bahwa emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik mampu diperkecil,” ujar Akbar.

Oleh sebab itu, kata dia, ia menyebutkan ika memang masyarakat tidak ingin menggunakan transportasi umum, kata dia, kendaraan listrik dapat menjadi langkah tepat untuk memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta. Selain itu, langkah itu pasti berkontribusi dalam mendukung upaya hilirisasi baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

Namun Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air. Ia menilai langkah tersebut tak mampu menyelesaikan masalah pencemaran udara. Kebijakan itu juga dianggap tak bisa membuat Indonesia mecapai target nol emisi atau zero emissions pada 2060.

Selanjutnya: Musababnya, tutur Emil, listrik di Indonesia...

<!--more-->

Musababnya, tutur Emil, listrik di Indonesia masih bertumpu pada bahan bakar fosil dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sepenuhnya di satu tangan yakni PLN. "Sehingga keseluruhan listrik bertumpu pada listrik batu bara yang justru menjadi kunci dari pencemaran udara," kata dia dalam acara dialog nasional di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin, 21 Agustus 2023.

Emil tak menampik penggunaan mobil listrik lebih ramah lingkungan. Namun selama masih bergantung pada listrik dari batu bara, ia menilai kebijakan tersebut hanya menggeser pencemaran udara dari bahan bakar minyak (BBM) ke batu bara.

Karena itu, ia menilai pokok masalah dalam polusi udara di Indonesia masih berpusat pada kebijakan energi. "Ada kegalauan kebijakan di sepanjang upaya pengurangan emisi ini. Saya melihat belum ada ketegasan bahwa kita mau mengendalikan Co2 agar bisa mengendalikan perubahan iklim," ucapnya.

Silang pendapat soal pemicu utama polusi udara yang tak kunjung berkesudahan ini juga yang berikutnya dikhawatirkan membuat kebijakan pemerintah tak efektif dalam mencari solusi. Sementara itu, dampak nyata di depan mata sudah terlihat jelas. Salah satunya adalah lonjakan jumlah pasien yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) hingga 200 ribuan orang akibat buruknya kualitas udara di Jakarta.

AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

Pilihan Editor: Perkantoran Swasta Diimbau WFH selama KTT ASEAN Ke-43, Demi Kurangi Polusi Udara