TEMPO.CO, Jakarta - Udara Ibu Kota Jakarta sudah berhari-hari dikepung polusi. Secara kasatmata, kondisi ini bisa dengan mudah terlihat, pemandangan udara Jakarta yang tertutup asap tipis. Gedung-gedung pencakar langit seolah-olah berada di negeri awan.

Data IQAir dan Nafas Indonesia, teknologi yang bisa memantau kualitas udara menunjukkan Jakarta, bersama dengan Tangerang Selatan dan Kota Tangerang selalu masuk dalam 5 kota di Indonesia dengan kualitas udara terburuk di Indonesia.

Data terkini, pada Jumat pagi, 18 Agustus 2023, US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Ibu Kota tercatat di angka 128. Indeks ini sedikit membaik bila dibanding hari Rabu dan Selasa. Namun kembali memburuk dibanding hari Kamis, saat hari libur kemerdekaan.

Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta atau Koalisi IBUKOTA mengkritik respons Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menganggap pencemaran udara Jakarta sebagai masalah kecil.

Koalisi IBUKOTA yang terdiri atas sejumlah organisasi seperti Greenpeace dan Walhi ini menyebut, masyarakat harus mencari data polusi udara secara mandiri demi melindungi kesehatan diri sendiri dan keluarga.

Informasi mengenai buruknya polusi udara justru muncul dari pihak-pihak non-pemerintah, baik individual hingga praktisi kesehatan.

Belakangan setelah menjadi keresahan dan jadi fokus perhatian publik, barulah pemerintah menggelar rapat pembahasan tentang polusi udara di Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang langsung memimpin rapat.

Namun, menurut Koalisi IBUKOTA hasil rapat yang digelar di Istana Negara itu belum menyentuh akar masalah yang jadi penyebab udara Jakarta tercemar. Pemerintah hanya mengeluarkan sejumlah usulan kebijakan yang dinilai terbukti kurang efektif. Seperti penerapan uji emisi kendaraan bermotor dan sistem 4 in 1 untuk mobil pribadi yang berasal dari luar Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji akan segera mengatasi masalah polusi udara Jakarta.

“Polusi kita atasi. Besok secara marathon di beberapa Kementerian untuk mengatasi polusi. Tes polusi kan nggak bisa Jakarta saja, harus semuanya, semua lapisan," katanya saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023.

Lalu bagaiman cara Heru Budi mengatasi masalah polusi udara Jakarta ini?

Work From Home alias WFH bagi PNS Pemprov DKI

Heru Budi Hartono menyatakan akan menerapkan sistem kerja hibrida terhadap para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para aparatur sipil negara DKI Jakarta nanti ada yang bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH). Rencananya, sistem kerja hibrida itu mulai diberlakukan September nanti atau bulan depan.

Dia mengatakan WFH sistem hibrida ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi pada rapat terbatas tentang polusi udara Jabodetabek di Istana Negara. "Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan," kata Heru usai rapat di Istana, Senin, 14 Agustus 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan 75 persen Aparatur Sipil Negara akan work from home (WFH) pada 4-8 September 2023. Para ASN DKI itu menjalani WFH dalam rangka KTT ASEAN.

“Khusus tanggal 4 sampai dengan 8 September karena ada KTT,” kata Joko Agus saat ditemui di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023.

Pengaturan jam kerja ASN yang 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen di kantor akan mulai berlaku pada 21 Agustus sampai 21 Oktober mendatang. “Pengaturannya, jam kerja biasa, pukul 8.00 sampai pukul 17.00,” ujarnya.

Pertimbangan penerapan pengaturan jam kerja ini, adalah demi ketertiban acara KTT ASEAN, mengurangi polusi udara, dan mengurangi kemacetan. Ia mengatakan penerapan jam kerja ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perpanjangan setelah uji coba dilakukan.

Melaksanakan uji emisi

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) akan membentuk satuan tugas atau satgas untuk melakukan razia dan memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan bermotor yang belum melaksanakan uji emisi. Tujuannya, untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang belakangan ini terus memburuk.

“(Peraturan Gubernur) Pergub Nomor 66 Tahun 2020 mengamanatkan kami untuk melaksanakan uji emisi menyeluruh. Ini amanat publik untuk terus menjaga kualitas udara di Jakarta,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto pada Konferensi Pers Bersama Kualitas Udara Jabodetabek di Kantor Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Timur, Jumat, 11 Agustus 2023.

Asep mengatakan, DLH sudah menggalakkan uji emisi di Jakarta sejak 2020, serta perlu adanya langkah konkret agar warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor melaksanakan uji emisi secara masif.

“Kami akan godok mekanisme pembentukan satuan tugas dengan Korlantas Polri, Polda Metro Jaya, dan Dishub agar mempercepat pengendalian sumber emisi bergerak,” ujarnya.

Tilang Emisi

Pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Namun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan tilang emisi tak kunjung diterapkan karena pihaknya bersama Dinas Perhubungan DKI dan Polda Metro Jaya belum siap. Tilang ini rencananya akan diberlakukan terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

“Insya Allah kami sedang menyusun, menginventarisir lagi antara Polda dan kami, dengan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk berapa banyak jumlah kebutuhan sarana prasarananya,” katanya.

Menurut Asep, sebelum merealisasikan sanksi tilang emisi ini, pihaknya akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya pada kegiatan Operasi Patuh Jaya. “Yang pasti setiap melakukan Operasi Patuh Jaya, di sana juga akan dimasukkan uji emisi sebagai bentuk kepatuhan warga masyarakat terhadap kepedulian,” ujarnya.

Perketat Izin Gedung Bertingkat

Heru Budi juga mengatakan akan memperketat izin bangunan high rise building atau bangunan dengan ketinggian 18 meter atau lebih sebagai upaya menekan memburuknya polusi udara di Ibu Kota.

“Kami akan tegas dan ketatkan kembali untuk mereka melakukan Green building,” kata Heru.

Pemprov DKI mendorong pembangunan gedung-gedung menjulang dengan konsep ramah lingkungan.

Menambah Ruang Terbuka Hijau

Heru Budi mengatakan setiap lima wilayah kota di Jakarta sudah menambah ruang terbuka hijau untuk mengurangi polusi.

“Dari Oktober sampai sekarang ruang terbuka hijau sudah bertambah 800 lokasi Daan kami sudah menanam 216.000 pohon minimal 3 meter,” tuturnya.

Kendaraan tertentu diminta pakai Pertamax Turbo

Heru Budi juga mengusulkan kendaraan berkapasitas 2.400 cc menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Turbo. "Tadi kami usulkan di Jakarta untuk kendaraan 2.400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo," kata Heru.

Usulan penggunaan Pertamax Turbo perlu diikuti dengan beberapa kebijakan lainnya yang dapat menekan penggunaan transportasi.

Pemprov DKI memberi solusi palsu?

Saat menggeruduk Balai Kota DKI dan DPRD DKI pada Rabu, 16 Agustus 2023 lalu, Koalisi IBUKOTA mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan para tergugat lainnya untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah dimenangkan hingga tingkat pengadilan tinggi sebagai itikad baik negara.

"Itikad baik negara dalam mempertanggungjawabkan kelalaiannya atas pencemaran udara yang semakin memburuk ini," kata Natalia saat menggelar aksi damai menuntut pengendalian polusi udara Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 16, Agustus 2023.

Seperti diketahui gugatan warga negara atau citizen lawsuit (CLS) mengenai Hak Udara Bersih yang telah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021.

Kolaisi IBUKOTA mendesak pemerintah baik pusat maupun DKI Jakarta untuk segera melakukan langkah yakni:

1. Presiden Republik Indonesia agar segera mengambil tindakan nyata untuk menuntaskan permasalahan pencemaran udara dan berhenti menunda tanggung jawab dengan menggunakan upaya hukum;

2. Menteri LHK untuk melakukan supervisi terhadap PJ Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi-provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;

3. Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara;

4. Menteri Kesehatan untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Pj Gubernur DKI dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

"Kami juga berharap agar Menteri Kesehatan mengambil langkah nyata dalam pencemaran udara yang berefek pada kesehatan masyarakat saat ini. Mengingat lebih dari ratusan ribu warga terkena ISPA baru-baru ini," katanya.

5. Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat, serta menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar.

Selain itu, juga agar menyediakan akses informasi yang transparan mengenai kualitas udara, penegakan dan pemulihan kepada masyarakat.

Salah satunya sistem peringatan dini (early warning system) ketika kualitas udara semakin memburuk, juga inventarisir dan pengetatan baku mutu ambien berdasarkan hasil kajian riset yang ilmiah (tidak hanya kendaraan, tetapi juga pelaku sektor industri).

Koalisi IBUKOTA membawa empat tuntutan, yaitu;

1. Mendorong reformasi kebijakan dan keterbukaan informasi publik soal industri, pabrik, dan PLTU batubara penyumbang polusi udara

2. Meminta para tergugat dan turut tergugat menjalankan putusan CLS

3. Meminta pemerintah berhenti mencari alasan untuk melepas tanggung jawab pengendalian polusi udara

4. Meminta pemerintah berhenti memberikan solusi palsu dalam upaya memulihkan kualitas udara Jakarta.

Pilihan Editor: Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, KLHK Siapkan Langkah Hukum