TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah meresmikan konstruksi sodetan Ciliwung sebagai bagian dari penanggulangan banjir Jakarta pada 31 Juli 2023. Proyek ini telah dimulai saat dia menjadi Gubernur Jakarta pada 2013 namun tersumbat sejak 2015--setahun setelah dia ke Istana. Proyek senilai Rp 1,2 triliun itu mandek gara-gara pembebasan lahan yang diwarnai gugatan warga Bidara Cina, Jakarta Timur, ke PTUN.

PTUN mengabulkan gugatan warga di area bakal lokasi inlet sodetan itu pada 2016. Sepi kabar kelanjutan dari proyek ini hingga 'tiba-tiba' ada agenda peresmian di atas, saat Jakarta dipimpin pelaksana tugas gubernur Heru Budi Hartono. “(Penyebabnya) pembebasan lahan karena memang pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Sekarang rampung dan selesai," kata Jokowi saat peresmian.

Jokowi seakan menyentil peran kepala daerah di ibu kota setelah era dirinya dan sebelum Heru Budi. Perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan, kini bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain dikenal dengan kebijakannya yang anti-penggusuran warga, Anies pula yang menghentikan upaya DKI era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mementahkan gugatan warga Bidara Cina lewat mekanisme kasasi.

Gugatan yang dimenangkan warga itu berisi penolakan penetapan lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk inlet Sodetan Ciliwung seluas 10.357 meter persegi. Penetapan lokasi memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Jakarta untuk kemudian pembebasan lahan dan pengerjaan sodetan digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini seperti yang ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin yang memberi klarifikasi peran Gubernur Jakarta dalam pembebasan lahan di Bidara Cina.

Ika menjelaskan perbedaan proyek Sodetan Ciliwung ini dari normalisasi Ciliwung. “Kalau di normalisasi Ciliwung, pembebasan lahannya Pemprov DKI, fisiknya kementerian (PUPR). Kalau di Sodetan Ciliwung, DKI cuma koordinasi, penetapan lokasi,” katanya sambil menambahkan, di proyek Sodetan Ciliwung, "Proses pembebasan lahan sudah berlangsung sejak 2019 hingga 2021."

Anies, saat ditanyakan, menjawab tidak ingin mengambil pusing soal terjemahan dari pernyataan Jokowi tersebut. Dia hanya menyatakan ikut senang dengan penyelesaian Sodetan Ciliwung. Selebihnya, dia mengatakan siap diaudit siapa mengerjakan apa dalam proyek itu. "Nanti kelihatan bulan apa mengerjakan apa selama 8, 9, 10 tahun terakhir," kata dia.

Apa Kata Warga Bidara Cina?

Lalu, sampailah TEMPO ke Tim 14. Ini adalah tim perwakilan warga Kelurahan Bidara Cina yang membantu advokasi pembebasan tanah untuk proyek Sodetan Ciliwung. Lewat anggotanya, M. J. Dwianto, yang ditemui Kamis malam, 10 Agustus 2023, mereka mengonfirmasi bahwa lahan inlet Sodetan Ciliwung sudah dibayar dengan ganti untung.

Gambar udara kawasan inlet Sodetan Ciliwung, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. Dalam kawasan inlet ini juga terdapat fasilitas lapangan olahraga dan taman bermain anak. TEMPO/Subekti.

Menurut Dwianto, pembayaran kepada warga terdampak dilakukan pada Oktober 2022 atau tepat di akhir masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dia juga membenarkan kalau pembayaran berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian PUPR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebutkannya memfasilitasi warga untuk mengurus pembayaran ganti untung.

Dwianto menuturkan bahwa pembayaran didahului persetujuan warga terhadap penetapan lokasi termutakhir yang diajukan pemerintah DKI. Dia mengisahkan kembali bahwa benar pada awalnya warga menolak penggusuran karena hak atas lahan mereka sudah dimiliki resmi. Penolakan berpangkal kepada klaim DKI ada kepemilikan aset tanah di wilayah itu dan juga tanah milik seseorang bernama Hengky Saputra. Kedua belah pihak itulah yang digugat oleh warga melalui pengadilan dan akhirnya dimenangkan oleh warga.

Alasan lain untuk melawan adalah luas lahan proyek inlet bertambah tanpa ada sosialisasi kepada warga. Dalam Surat Keputusan Gubernur yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 tertulis luas lahan yang akan dibebaskan 6.095,94 meter persegi. Tetapi, Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet Sodetan Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi.

Dari dokumen notula bertanggal 19 Mei 2021 yang TEMPO terima, tertera kesepakatan DKI dan warga Bidara Cina dicapai untuk rencana pembebasan lahan inlet tersebut. Luasannya malah bertambah menjadi 11.500 meter persegi. Pertimbangan saat itu adalah adanya hasil evaluasi perhitungan hidraulik, yang membuat posisi lahan inlet bergeser kurang lebih 100 meter ke arah hulu Kali Ciliwung.

M. J. Dwianto mengungkapkan warga bisa menerimanya dengan kompensasi ganti untung. "Warga tidak menolak dengan adanya Proyek Sodetan Ciliwung namun pemerintah memang semestinya melakukan sesuai prosedur dan adil terhadap warga terdampak," katanya menambahkan.

Profil Sodetan Ciliwung

Sodetan Kali Ciliwung adalah terowongan bawah air yang dibangun sebagai upaya pengendalian banjir di bagian hilir dengan cara membagi debit ke Kanal Banjir Timur (KBT). Sodetan terdiri dari pintu masuk (inlet) dan pintu keluar (outlet).

Memiliki panjang 1.268 meter dengan dua terowongan dengan diameter 3,5 meter, sodetan ini diyakini bisa mengurangi banjir di enam kelurahan Jakarta dengan area terdampak banjir seluas 107 hektare. Sodetan Ciliwung bisa mengalirkan debit air Sungai Ciliwung sebesar 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur dan Kali Cipinang

Selesainya Sodetan Ciliwung serta Bendungan Ciawi dan Sukamahi, normalisasi Sungai Ciliwung, dan Kanal Banjir Timur diperhitungkan bisa menyelesaikan sekitar 62 persen persoalan menahun banjir Jakarta. Sisanya ada di penanganan di sungai lain, seperti Krukut, Pesanggrahan, dan Mookervart.

Proyek Sodetan Ciliwung dilaksanakan kontraktor PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi (KSO).

MUTIA YUANTISYA | IMA DINI SHAFIRA

Baca berita seputar sodetan ciliwung dan isu urban Jakarta di sini