Gonjang-Ganjing Luhut Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Amirullah
Senin, 24 Juli 2023 19:06 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gonjang-ganjing pencopotan Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar terus bergulir. Isu ini muncul setelah anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut ada permintaan dari para sesepuh partai berlambang pohon beringin tersebut agar Airlangga diganti pasca elektabilitasnya yang tak kunjung naik menjelang Pilpres 2024.
Selain Dewan Pakar, penilaian agar Airlangga diganti juga Hisjam klaim disampaikan oleh tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Hisjam menyebut ada beberapa kandidat yang dinilai bisa menggantikan Airlangga. Mereka antara lain Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Menanggapi hal itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tak mau terlalu memberikan tanggapan.
"Kita lihat aja-lah, saya itu nggak terlalu ngurusin itu kok," katanya ditemui wartawan seusai acara Penandatanganan Impelementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing di Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo yang terbit Ahad, 23 Juli 2023, wacana Luhut menjadi Ketua Umum Golkar muncul usai politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai bertemu Luhut pada Jumat sore, 7 Juli 2023.
"Pak Luhut melihat berbagai masalah di Golkar sejak Airlangga memimpin pada 2017," kata Yorrys kepada Tempo di Pacific Place, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Dia mencontohkan, pada Pemilu 2019, perolehan kursi Golkar di DPR susut 6 menjadi 85 bangku. Jumlah kepala daerah juga turun.
Yorrys bercerita, dalam pertemuan itu, Luhut banyak memberi arahan khusus mengenai Golkar. Termasuk wacana menggantikan posisi Airlangga. "Pak Luhut minta Airlangga diganti," kata Yorrys.
Sejumlah sumber di lingkup internal Golkar juga bercerita bahwa di partai mereka mulai ada operasi pengambilalihan kursi ketua umum. Sebelum Rapimnas Golkar digelar pada 4-6 Juni lalu, Luhut disebut-sebut mengundang puluhan pengurus DPP ke rumahnya untuk mengggalang dukungan.
"Kami mendengar ada upaya itu di teman-teman DPR. Tapi belum ada yang berani bicara terbuka," kata Wakil Ketua DPD Golkar DIY, John S. Keban, Kamis, 20 Juli 2023.
Menurut sejumlah politikus Golkar yang ditemui Tempo, para pendukung Luhut juga bermanuver mengegolkan jagoannya. Beberapa di antaranya bekas Sekjen Golkar Idrus Marham dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Nama Bahlil masuk pusaran
Mengetahui namanya masuk dalam radar tersebut, Bahlil hanya merespons santai dan singkat. "Biasa itu biasa, nanti ya, nanti (direspon lagi)," ujar Bahlil di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023.
Dukungan agar Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar mengalir dari Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey. Ia menyebut elektabilitas partai beringin itu kini merosot dan perlu ada pemimpin baru. Max pun membela soal posisi Bahlil yang dianggap bukan bagian dari Golkar.
Menurut dia, Bahlil merupakan anggota aktif dalam struktural partai. Max menyebut sang menteri telah memenuhi syarat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART Partai Golkar untuk menjadi calon ketua umum.
"Bahlil telah menjadi anggota aktif Partai Golkar sejak 2001 hingga 2014 dengan berbagai posisi penting dalam struktur partai," kata Max dalam keterangan yang diterima Tempo pada Senin, 24 Juli 2023.
Ia membeberkan sejumlah posisi yang pernah dipegang oleh Bahlil, mulai dari Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Papua hingga sebagai bendahara partai Golkar Papua dari 2009 hingga 2014. Max menyebut dalam periode itu Bahlil berhasil memenangkan sejumlah kursi anggota DPRD dan mendapatkan kemenangan di beberapa kabupaten dan kota di Papua untuk Partai Golkar.
"Jadi secara tegas, sesuai AD Partai Golkar Bab tentang Keanggotaan dan Kader Pasal 13-18, Bahlil merupakan kader Partai Golkar," ujar Max.
Selain itu, kata dia, Bahlil sebagai kader Golkar juga telah mengikuti jenjang perkaderan dari Pendidikan dan Pelatihan tingkat daerah hingga Pendidikan dan Pelatihan tingkat Nasional (Diklatnas) pada 2009.
"Bahlil konsisten dan tidak pernah pindah partai. Jika tidak sebagai pengurus iya, tapi sebagai kader Bahlil konsisten masih di Partai Golkar sampai sekarang," kata dia.
Max mengungkap prestasi Bahlil saat menjadi bendahara Partai Golkar Papua antara lain berhasil merebut 22 kursi anggota DPRD dan berhasil menjadi ketua dewan di provinsi itu.
Begitu pula, kata Max, ada sekitar 15 kabupaten dan kota di Papua yang dimenangkan oleh Partai Golkar karena kerja bersama dengan Bahlil.
"Silakan cek masyarakat Papua, saya bersaksi Bahlil kader Partai Golkar dan berkontribusi penuh untuk partai di Papua sebelum berkiprah ke Jakarta dan Indonesia," kata dia.
Reaksi Airlangga
Sementara itu, menanggapi kabar rencana pelengseran dirinya melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub dari Dewan Pakar, Airlangga Hartarto buru-buru membantahnya. "Enggak ada itu, tidak ada," ujar dia di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juli 2023.
Airlangga menyebut partainya sampai saat ini masih berpegang teguh pada hasil forum tertinggi yang memandatkan dirinya memimpin Golkar serta menjadi capres 2024. "Forum tertinggi, rakernas, rapim, munas," ujar dia.
Isu munaslub juga ditepis Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. Ia memastikan seluruh elemen partai itu tetap loyal dan solid mendukung sang ketua umum, Airlangga Hartarto. “Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub. Seluruh elemen Golkar tetap solid setia kepada Ketum Golkar,” kata Dave saat dihubungi, Senin, 10 Juli 2023.
Ia pun mengatakan pengurus pusat partai tetap berpegang pada keputusan musyawawah nasional partai pada 2019 yang mengusung Airlangga sebagai calon presiden 2024. "Pastinya (mendukung Airlangga capres)," ujar dia.
M JULNIS FIRMANSYAH I RIRI RAHAYU | EGI ADYATAMA | HUSSEIN ABRI | FRANSISCA CHRISTY ROSANA | TIKA AYU | PRIBADI WICAKSONO
Pilihan Editor: Dito Ariotedjo Revisi LHKPN ke KPK, Hadiah Menjadi Hibah Tanpa Akad
